BORONG (Floresku.com) - Aksi demonstarsi yang digelar Gerakkan Rakyat Matim (GERAM) dalam rangka mengawal APBD Matim mendapat simpatik dari publik. Salah satunya datang dari Astra Tandang, Koordinator Intermediary Voice. 

Menurutnya, aksi tersebut adalah bagian dari upaya publik melakukan pengawasan.

“Tampaknya, pembahasan APBD Matim selama ini terkesan sangat elitis. Hanya melibatkan eksekutif dan legislatif. Jadi, jangan heran kalau warga demonstrasi. Itu sebagai bentuk partisipasi dan pengawasan. Karenanya, gerakan ini kita harus apresiasi,” tegas Astra kepada Floresku.com, Sabtu. 04 Desember 2021, pagi.

Lebih lanjut, ia menilai pos anggaran di APBD Matim cenderung tidak proporsional antara kepentingan publik dengan urusan pemerintahan. 

“APBD itu kan instrumen fiskal bagi pembiayaan layanan publik dan stimulan ekonomi produktif bagi perkembangan daerah. Namun, tampaknya alokasi fiskal tersebut cendrung tidak bergerak dalam kekuatan penuh, bahkan mandul. Belanja pegawai masih dominan ketimbang untuk kepentingan publik,” paparnya.

Di sisi lain, persoalan APBD menurutnya selalu berlapis-lapis. Di ranah perencanaan dan penganggaran tidak bisa terlepas dari konflik kepentingan antara birokrasi, kepala daerah hingga DPRD. 

“Perencanaan dan penganggaran itu arena kontestasi politik. Mau mengutamakan kepentingan SKPD atau perencanaan pembangunan yang disodorkan Bappeda. Selain disusupi kepentingan kepala daerah dan DPRD yang kerap berdiri dengan dalil aspirasi dapil,” terangnya.

Ia juga membeberkan fakta lain terkait politik pembiaran birokrasi di ranah implementasi. Paraktik tersebut menjadi lumrah, akibat dari aksi buru rente yang kerap terjadi.

“Banyak terjadi di lapangan para birokrat senior yang memiliki integritas kuat, memboikot di tahap implementasi anggaran. Bahkan jarang yang mau jadi pimpro. Krena mereka sadar betul bahwa mereka tidak mau menjadi tumbal politik dari aksi perburuan rente para politisi,” pungkasnya.

Astra juga mengingatkan agar di momen akhir tahun anggaran penting untuk dicermati. Karena, menurutnya sudah menjadi rahasia umum akhir tahun anggaran itu ajang menghabur-hamburkan uang oleh birokrasi.

“Hati-hati juga dengan fenomena November syndrom. Akhir tahun itu ajang hambur-hamburkan uang oleh birokrasi agar terlihat grafik serapan pada akhir tahun meningkat. Kalaupun terserap itu jauh dari standar ideal suatu belanja berkualitas. Malah lebih banyak ke belanja operasional birokrasi, inefisiensi, dan korupsi,” ungkap Astra.

Astra juga mengatakan, menyelamatkan APBD membutuhkan Kepala Daerah dan DPRD yang berkomitmen pada tata kelola anggaran yang taransparan dan didukung dengan keluasan pengetahuan dan sikap keberpihakan pada masyarakat. 

“APBD Matim itu harus diselamatkan. Karena itu tampaknya rakyat Matim butuh leadership style kepala daerah yang berani dan berkomitmen pada tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Juga para politisi yang memiliki keluasan pengetahuan dan sikap keberpihakan kepada kepentingan publik,” tutup Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional itu. (FH)