MAUMERE (Floresku.com )– Sejak Kamis (15/1) kemarin  media sosial ramai membahas seorang guru dipukul oleh Bupati saat rapat di Dinas PKO . Informasi tersebut adalah tidak benar atau hoaks.

Klarifikasi resmi diperoleh setelah dilakukan penelusuran langsung kepada pihak-pihak terkait, mulai dari guru yang bersangkutan, Bupati, para pejabat pendamping, sejumlah kepala sekolah yang hadir dalam rapat, hingga tim medis UGD RSUD dr. T.C. Hillers yang menangani perawatan korban.

Guru yang dimaksud adalah Avelinus Nong, S.Pd., Wakil Kepala Sekolah SDN Hamar, Kecamatan Doreng, yang saat ini menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Sekolah. Ia hadir dalam Rapat Koordinasi Bupati bersama para Kepala Sekolah SD sesi pertama yang berlangsung di Aula Dinas PKO pada pukul 10.00–12.00 Wita.

Baca juga:

• Orang Lumpuh Disembuhkan Yesus Berkat Iman Orang Lain
• Pegiat Wisata Soroti Kebersihan Destinasi Alam Ende

Dalam rapat tersebut, Bupati menegur Pak Avelinus setelah melihat yang bersangkutan merokok di tengah forum resmi. Teguran itu disampaikan dalam konteks pembinaan, dengan menekankan peran guru sebagai teladan bagi peserta didik. Tidak ada kata-kata kasar, apalagi tindakan kekerasan fisik, sebagaimana yang dituduhkan dalam unggahan media sosial.

Sekitar dua menit setelah menerima teguran, Pak Avelinus tiba-tiba merasa lemah dan jatuh ke depan hingga bibirnya membentur lantai. Ia langsung ditolong oleh peserta rapat dan segera sadar. Kepada Floresku.com, Pak Avelinus mengaku jatuh karena kondisi tubuh yang lemah, diduga akibat kelelahan setelah bekerja hingga larut malam sebelumnya.

Bupati yang melihat kejadian tersebut langsung turun dari panggung, menyampaikan permohonan maaf, dan meminta agar Pak Avelinus segera dibawa ke RSUD untuk mendapatkan perawatan medis. Di UGD RSUD dr. T.C. Hillers, dokter melakukan penanganan berupa lima jahitan pada bibir atas.

Dengan demikian, informasi yang menyebut Pak Avelinus dipukul atau ditinju oleh Bupati hingga mengalami luka adalah tidak berdasar dan menyesatkan. Pemerintah daerah melalui Diskominfo mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai dan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, demi menjaga ruang publik tetap sehat dan beradab. (Silvia). ***