SEJAK menjadi dokter di Puskesmas Danga, Mbay, 1986, sudah tebersit dalam hati saya niat untuk menjadi orang nomor satu di kabupaten. Waktu itu, Nagekeo masih  menjadi bagian dari  Ngada.

Masalah kesehatan masyarakat, terutama, terletak di hulu, yakni  kondisi rakyat yang miskin, hidup dengan nutrisi buruk, dan lingkungan tidak sehat. 

Seperti pemadam kebakaran, dokter dan para medis menangani masalah yang ada di hilir, masalah yang berasal dari hulu, yakni mengobati dan merawat orang sakit sebagai dampak dari masalah yang terjadi di hulu.

• https://floresku.com/read/don-marianus-memimpin-nagekeo-dengan-nurani

Saya berkesimpulan, masalah di hulu harus segera dibereskan dengan lebih sistematis.  Dengan menjadi bupati, saya mendapatkan kesempatan untuk langsung menangani  masalah di hulu. 

Pengalaman menangani masalah di hilir membuat saya lebih paham dan peka terhadap masalah yang dialami rakyat. Rakyat akan hidup sehat jika mereka mengonsumsi makanan bernutrisi,  berpola hidup sehat, memiliki lingkungan yang sehat, pendidikan yang baik, dan tingkat kesejahteraan yang baik.

Dua modal besar

Sebagai kepala daerah, bupati memiliki dua modal besar, yakni para aparatur sipil negara (ASN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (APBD). 

Dengan dua modal ini, seorang bupati memiliki ruang yang cukup lebar untuk membereskan masalah di hulu.

Sudah lima tahun saya dipercayakan menjadi bupati Nagekeo, 2019-2023. Satu periode terlalu singkat untuk merealisasikan visi, misi, dan program untuk mewujudkan Nagekeo yang sejahtera, nyaman, dan bermartabat melalui sektor  pertanian dan pariwisata. 

Apalagi, selama tiga tahun pandemi pembangunan tidak bisa optimal. Dana transfer dari pusat dipangkas dan pemda diwajibkan melakukan “re-focusing” dan “re-allocation”.

Namun, dalam periode yang singkat itu, saya sudah meletakkan fondası yang kuat untuk melakukan ekselerasi pembangunan. Karena bupati bekerja dengan dua modal utama —yakni ASN atau birokrasi  dan APBD—, fondası yang sudah saya bangun adalah reformasi birokrasi dan pengelolaan APBD yang tertib.

Untuk memberdayakan ASN sebagai pelayanan rakyat, saya melakukan reformasi birokrasi. Agar APBD benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, saya menerapkan disiplin anggaran, memperkuat belanja modal, mengeksekusi berbagai proyek pembangunan, dan tertib administasi.

Opini WTP

Salah satu hasıl yang menonjol dari perbaikan cara  ASN dan pengelolaan APBD adalah hasil audit yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

• https://floresku.com/read/opini-wtp-5-kali-berturut-turut-bukti-don-marianus-kredibel-kelola-apbd-nagekeo

WTP adalah opini tertinggi dari akuntan setelah melakukan audit.    Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan Pemda Nagekeo telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan pemerintah dan tidak memiliki kesalahan material.

Opini WTP sudah dicapai Pemda Nagekeo sejak 2019 atau sudah lima tahun berturut-turut, 2019-2023. Dalam sepuluh tahun pertama, 2008-2018,  Pemda Nagekeo, opini tertinggi dari BPK ini tak pernah diraih.  

Dısadari sepenuhnya, WTP baru langkah awal. Tapi, langkah awal ini sangat penting untuk mewujukan pemerintahan dengan mesin birokrasi yang bersih, berwibawa, kredibel, dan efektif.  Opini WTP akan tetap saya pertahankan jika nanti mendapatkan mandat untuk melanjutkan kepemimpinan di Nagekeo lima tahun ke depan.

Reformasi birokrasi

Selama lima tahun mermimpin, saya memastikan bahwa setiap ASN memiliki jenjang karya yang jelas. Ada mekanisme yang jelas untuk setiap proses hiring dan firing.

Promosi, demosi, dan rotası dilakukan dengan kriteria dan mekanisme yang jelas dan transparan. 

Ada lelang jabatan yang terbuka untuk setiap posisi yang hendak diisi. Proses  lelang dilanjutkan dengan uji kompetensi oleh pihak independen. Tidak ada promosi, demosi, dan rotası yang berdasarkan penilaian subjektif.

Memanfaatkan kemajuan digital, administrasi birokrasi sudah menerapkan sistem online, mulai dari e-catalog, e-procurement, hingga ew-budgenting. Tidak ada lagi sistem manual dalam lelang dan penentuan pemenang proyek.  Setiap kontrator mendapatkan peluang yang sama. Praktık inilah yang ikut membuat laporan keuangan Pemda selama lima tahun berturut-turut mendapatkan opini WTP dan eksekusi anggaran  berjalan cepat.

Predikat WTP mendapatkan kontraprestasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada tahun 2020, saat pandemi, Pemkab Nagekeo mendapatkan dana insentif fiskal (dahulu dana insentif daerah —DID) sebesar Rp 23,7 militar dari Kemenkeu sebagai kontraprestasi terhadap  opini WTP yang diraih Pemkab Nagekeo atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun 2019. 

• https://floresku.com/read/setelah-bangun-fondasi-kuat-don-marianus-bisa-bikin-pariwista-nagekeo-tumbuh-secara-berkelanjutan

 Pemda Nagekeo juga dinilai bagus dalam melakukan penyesuaian APBD dalam menanggulangi pandemi Covid-19 dan re-focusing anggaran untuk pemulihan ekonomi, sehingga mendapatkan tambahan insentif fiskal.

Selain DID, Pemkab Nagekeo pada tahun 2020 juga mendapatkan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Babun) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)  sebesar Rp 20,6 miliar untuk alat kesehatan (Alkes). Nagekeo juga mendapatkan dana hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk merehabilitasi dan merekonstruksi wilayah pasca bencana  sebesar Rp 12,5 miliar.

 Dana ini digunakan untuk penanganan banjir di Pomamela berupa bangunan embung Letajago dan Drainase Guru Aga.

Pada tahun 2021, Nagekeo menjadi satu-satunya kabupaten di NTT yang menerima insentif fiskal bersama 109 kabupaten/kota lainnya atas prestasi menanggulangi pandemi Covid-19 di samping LKPD yang mendapatkan opini WTP dari BPK. Dana yang insentif yang diterima sebesar Rp 8,4 miliar.

Dana insentif  fiskal tahun 2022 dan 2023, masing-masing, sebesar Rp 2,2 miliar dan Rp 5,9 miliar. Selain LKPD yang mendapatkan opini WTP, pemkab Nagekeo dinilai mampu mengatasi kemiskinan ekstrem.

Pada pasal 135 UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah disebutkan,pemerintah dapat memberikan insentif fiskal kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. 

Kriteria tertentu berapa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintah daerah, antara lain, pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar.  

Dengan sejumlah capaian tahun 2023, Nagekeo diperkirakan mendapatkan lagi insentif fiskal. Di sampling LKPD yang mendapat opini WTP,  Nagekeo akan menerima insentif fiskal atas prestasi mengendalikan laju inflasi.

Tonggak-Tongak Penting Pembangunan Nagekeo Periode 2019-2023

I. Bidang  kesehatan

1. Layanan peningkatan RSUD Aeramo.
2. Revitalisasi Puskesmas.
3. RS Pratama Raja.

II. Revitalisasi pasar

1. Revitalisasi Pasar Danga.
2. Pasar lainnya.

III. Infrastruktur jalan.  

1. Aemali-Danga.
2. Jalan kecamatan.
3. Isolasi desa. Selalejo-Ua-Mauponggo, Watu Noge-Pu’u Wala. Ada lagi lain.
4. Jembatan Nagerawe.

IV. Waduk Mbay/Lambo, Irigasi Mbay, dan Pertanian.

1. Waduk Mbay/Lambo. —Baru bisa dieksekusi era Don-Marianus karena keduanya mampu meyakinkan masyarakat dan memberikan jaminan kepada pemerintah pusat bahwa Waduk Mbay bisa dibangun.
2. Pengelolaan Sawah Kiri Mbay, 1.500 ha. 
3. Revitalisasi Irigasi Mbay. Perbaikan saluran primer hingga sekunder. Ini menggunakan dana Bank Dunia Rp 70 miliar lebih dan APBD sekitar Rp 7 miliar. 
4. Penutupan air selama 2023. Hasilnya dinikmati tahun 2024 dan seterusnya.
5. Beras premium dengan merek Natural Rice Mbay. Ekosistem sudah terbentuk.

V.  Mengatasi pandemi dan membangun di tiga tahun masa pandemi.

1. Kerja padat karya revitalisasi saluran Irigasi Mbay selama 2020 dan 2021.

a. Total anggaran padat karya tahun 2020 sebesar  Rp.8,2 miliar.
Total anggaran padat karya tahun. 2021 sebesar

b. Total anggaran padat karya tahun 2021 sebesar Rp 4,5 triliun.
Namun, realisasi padat karya Rp 630,1 juta atau 14%.

2. Petani tetap berproduksi pangan, khusus hortikultura, lewat penggunaan sumur bor.

3. Sukses menangani Covid:  Tracing, isolasi, perawatan. Dampaknya: kasus minimal dengan biaya kecil. Ada penghematan dana hasil refocusing.

VI. Pariwasata

1. Sukses branding pariwisata: Nagekeo, the heart of flores. Branding ini menjadi juara dua nasional.
2. Destinasi baru, yakni Kotajogo Ring of Kinde, Ring of Ebulobo, Kawa,  Tutubhada,  Nunungongo, Boa Mara. 
3. Hotel baru bermunculan.

VII. Sejumlah capaian

1. Stunting yang pada tahun 2018 sebesar 36,93℅ mampu diturunkan ke 6,87℅ pada tahun 2013.

2. Pada tahun 2020, saat pandemi, ekonomi Nagekeo tumbuh positif  0,49%. D tahun yang sama, pertumbuhan ekonomi NTT bertumbuh minus 0,80% dan nasional minus 2,07%.

Meski ada pandemi dan penutupan irigasi tahun 2023, angka kemiskinan ekstrem justru menurun. Angka kemiskinan ekstrem yang pada tahun 2021 sebesar  1,35℅, pada tahun 2023  turun ke 0,16℅. Terbaik di NTT.

3. IPM  yang pada tahun 2018  sebesar  65,35 poin, pada tahun 2023 naik ke 67,07 poin.

4. Belanja modal selama lima tahun di atas 90%. Kami pahami sesunghguhnya bahwa 21,4% faktor yang menggerakkan ekonomi Nagekeo adalah belanja pemerintah.

Terimakasih
Dokter Don, Bupati Nagekeo periode 2019-2023. ***