JAKARTA (Floresku.com) - Pesiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dapat menghemat anggaran negara apabila para menteri bersedia mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri.

Prabowo mengungkap terdapat anggaran 3 miliar dolar atau Rp47,8 triliun untuk biaya perjalanan dinas pejabat di Indonesia.

Presiden RI itu berasumsi apabila anggaran itu dikurangi 50 persen, maka pemerintah dapat berhemat anggaran sebesar Rp15 triliun.

"Hitungan kita perjalanan luar negeri saja untuk pejabat-pejabat 3 miliar dolar, saya minta dikurangi 50 persen saja, kalau bisa dikurangi kita bisa hemat Rp15 triliun," ucap Prabowo saat memberikan pidato dalam Pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah 2024, pada Rabu, 4 Desember 2024.

Dengan penghematan anggaran itu, Prabowo menilai pemerintah dapat membangun banyak infrastruktur seperti bendungan, irigasi, hingga sekolah.

Prabowo: Para Menteri Puasa Dulu 5 Tahun

Dalam kesempatan yang sama, sang Presiden RI meminta para menterinya untuk ikhlas dan legowo karena perjalanan dinas ke luar negerinya dikurangi demi penghematan anggaran tersebut.

"Berapa bendungan, irigasi, berapa SD bisa diperbaiki, berapa anak sekolah dikasih makan? Tolong para menteri puasa dulu, puasanya lima tahun," sebut Prabowo.

Kepala Negara RI yang kini berusia 73 tahun itu juga mengaku telah meminta Menteri Keuangan, Sri Mulyani beserta jajarannya untuk meneliti terkait penghematan anggaran yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

"Saya telah perintahkan Menkeu dan Wamenkeu untuk diteliti, semua program diteliti, ternyata cukup besar penghematannya," terang Prabowo.

"Tapi (penghematan anggaran) tidak diumumkan di sini, supaya tidak cepat puas," tambahnya.

Berkaca dari hal itu, ada sejumlah menteri yang justru meminta tambahan anggaran dengan berbagai alasan, seperti mendukung program prioritas presiden hingga untuk mendukung program kementeriannya.

Berikut ini para menteri yang sudah memberikan kode agar anggaran kementeriannya ditambah oleh Prabowo:

Menteri Hak Asasi Manusia

Pada sisi lain pada 22 Oktober 2024 lalu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai pernah mengungkap keinginannya untuk menambah anggaran kementeriannya menjadi Rp20 triliun.

Natalius Pigai menilai anggaran Rp64 miliar untuk Kementeriannya saat ini tidak cukup untuk mewujudkan visi Prabowo di bidang HAM.

"Tim transisi rombak itu anggaran dari hanya Rp64 miliar menjadi Rp20 triliun. Tidak bisa, tidak tercapai dengan visi Presiden RI Prabowo Subianto," tegas Menteri HAM di Jakarta, pada Selasa, 22 Oktober 2024 lalu.

Pria kelahiran Papua itu menyebut Prabowo memiliki alasan khusus untuk memecah Kementerian Hukum dan HAM menjadi Kementerian HAM.

Oleh sebab itu, rencana besar yang dimiliki oleh sang Presiden perlu didukung dengan anggaran yang tidak sedikit.

"Kenapa Presiden (Prabowo) mau bikin Kementerian HAM? Berarti ada sesuatu yang besar yang mau dibikin," tegas Natalius Pigai.

Menko Pemberdayaan Masyarakat

Pada 7 November 2024, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin berharap mendapatkan tambahan anggaran untuk Bantuan Sosial (Bansos) tahun 2025 dapat mencapai Rp100 triliun.

Cak Imin menuturkan, tambahan anggaran untuk Bansos 2025 itu dapat berasal dari upaya pemerintah menutup segala kebocoran APBN.

Menko PM berharap upaya penutupan kebocoran APBN itu sukses sehingga dapat menambah anggaran untuk Bansos pada tahun 2025 mendatang.

"Kita berharap ini sukses (efisien) paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ditambahkan bantuan sosial, semoga bisa sampai Rp100 triliun," ujar Cak Imin kepada wartawan di Bogor, pada Kamis, 7 November 2024 lalu.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada 15 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau akrab disapa Ara meminta tambahan anggaran Rp48,4 triliun.

Secara khusus, Ara meminta anggaran itu kepada Menkeu Sri Mulyani agar dapat digunakan kementeriannya dalam membangun program 3 juta rumah per tahun.

Program pembangunan 3 juta rumah ini merupakan inisiasi langsung dari Prabowo, dengan kebutuhan anggaran pembangunan yang mencapai Rp53,6 triliun.

Sementara itu, Ara menyebut anggaran Kementerian PKP hanya Rp5,1 triliun untuk tahun depan.

"Berdasarkan usulan Satgas Perumahan kebutuhan dana pembangunan rumah Rp53,6 triliun, sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran sekitar Rp48,4 triliun," ujar Menteri PKP kepada awak media di Jakarta, pada Jumat, 15 November 2024 lalu. (*).
)