LABUAN BAJO (Floresku.com) - Upaya membangun Pariwisata Labuan Bajo menuju Pariwista Berkelanjutan dan Mandiri perlu melibatkan semua pihak terkait. Tanggung jawab ini tidak hanya diemban oleh Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) yang diberi tugas oleh Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membantu memfasilitasi serta mengakselerasi kebutuhan Pariwisata Labuan Bajo.

Hal ini disampikan oleh Direktur Utama BPOLBF Shana Fatina saat mengikuti Forum Komunikasi, Koordinasi, Kolaborasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Berkelanjutan di Flores, Lembata, Alor dan Bima (Floratama) bersama stakeholder terkait yang bertempat di Labuan Bajo,  pada awal pekan ini.

"Tentunya kami disini sebagai Badan Otorita bertugas untuk memfasilitasi dan mengakselerasi sehingga terjadi kolaborasi yang lebih strategis dan juga lebih cepat dalam mencapai target - target kita menjadi pariwisata berkelanjutan yang mandiri," ujar Shana melalui aplikasi zoom meeting secara online.

Dukungan dari pemerintah pusat bagi keberlangsungan Pariwisata Labuan Bajo, lanjut Shana,  tentu tidak akan berlangsung seterusnya, untuk itu dalam masa percepatan ini. Oleh karena itu  Shana mengajak Pemerintah Daerah melalui dinas-dinas terkait, Pemerintah Desa, para pelaku pariwisata, pelaku kuliner dan ekonomi kreatif, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk bekerjasama, berkolaborasi serta membangun sinergitas guna mencapai target-target bersama dalam menjadikan Pariwisata Manggarai Barat yang berkelanjutan dan mandiri.

"Seperti yang kita ketahui, Pemerintah Pusat tentu tidak akan mensuport Labuan Bajo selamanya, maka kita disini sebagai sektor riil harus sadar dan siap untuk mandiri sehinggah ketika nanti setelah selesai masa percepatan ini, kita sudah punya ekosistem pariwisata berkelanjutan yang sehat dan kompak, dan tentunya bisa mewujudkan pariwisata kelas dunia. Untuk itu mari kita bergandengan tangan, bersama-sama bekerja dengan berkolaborasi karena tentunya membangunan pariwisata bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk masyarakat Manggarai Barat," ujarnya.

Menuju Pariwisata Manggarai Barat yang berkelanjutan dan mandiri tentu membutuhkan perhatian dari semua pihak. Kolaborasi serta kerjasama yang dimaksud bertujuan mengatasi berbagai kendala yang muncul di berbagai sektor. Melalui diskusi ini, lanjut Shana, beberapa kendala seperti keterbatasan Sumber Daya Manusia, sulitnya akses menuju desa potensi wisata, kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi pokdarwis di setiap desa serta keterbatasan jaringan internet perlu dibahas bersama.

Berharap Pemerintah Mendukung Generasi Muda 

Sementara itu, Andi Iwan Iswanto, Wakil Direktur Politeknik El Bajo Commodus berharap pemerintah mampu mendorong serta mendukung generasi muda dalam mengembangkan minat mempelajari dunia kepariwisataan dengan baik.

"Bekerjasama dengan Swiss Contact, kami sudah menyusun indikator bagaimana desa ini sudah siap untuk dikembangkan menjadi Desa Wisata. Sayangnya ada permasalahan akses serta atraksi yang belum dikembangkan ataupun belum diakui sebagai potensi. Selain itu SDM di desa wisata menurut saya belum siap menerima tamu, menjamu tamu, memandu tamu, hingga saran kami, kami berkomitmen secara pendidikan formal melalui ilmu, hanya minat anak-anak muda untuk memilih pariwista sebagai jalan hidup belum terlalu tinggi. Diharapkan ada stimulus minat untuk terus kuliah di bidang pariwisata. Hingga bidang ini bukan bidang yang tabu atau dianggap tidak menghasilkan," ujanya.

Arkadius Yacob, Ketua Pokdarwis Golo Cucu, Desa Kempo, Kecamatan Mbeliling mengatakan salah satu  kendala dari pengembangan pariwisata adalah buruknya akses menuju hampir semua desa wisata yang ada di wilayah Manggarai Barat. 

"Kami sudah membentuk wadah pokdarwis secara swadaya dari masyarakat. Saat ini kami sedang membuat perencanaan-perencanaan dari basis masyarakat. Dari sisi pokdarwis kami merasa perlu pendampingan mulai dari instansi terkait khususnya pemerintah. Karena terus terang pokdarwis ini masih sangat minim dari berbagai aspek. Terutama dari aspek transportasi menuju desa, aspek sumber daya dan aspek permodalan," ujarnya.

Wisata Religi Rekas

Sementara Itu, Koordinator Rencana Pengembangan Gereja Tua Rekas, Pater Yanuaris, SVD mengapresiasi terpilihya Gereja Tua Rekas sebagai Destinasi Wisata Religi di Manggarai Barat. 

Selain itu, Pater Yanuaris berharap BPOLBF, Pemerintah maupun pihak-pihak terkait mampu memberikan bantuan berupa pendampingan dan pelatihan bagi kelompok-kelompok pengrajin yang telah dibentuk demi menyambut Wisata Religi Gereja Tua Rekas.

"Mulai tahun ini gereja sudah membentuk kelompok untuk pengrajin, kendala ada pada pendampingan, pelatihan yang berkelanjutan. Kelompok ini sudah lama ada di desa, tidak hidup karena tidak dijaga kelangsungannya.  Mereka sudah mendapatkan pelatihan, tidak dikembangkan lalu kemudian mati begitu ada permintaan masyarakat tidak siap. Masalah ini perlu dijawab oleh semua pihak. BPOLBF kami harapkan membantu kami mendampingi kelompok - kelompok ini yang sudah mulai kami bentuk lagi di dalam lingkup gereja," tutur Pater Yanuaris

Supaya Memberikan Dampak yang Merata

Aloysius Suhatim Karya, Perwakilan Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata Manggarai Barat (Formmapp Mabar) berharap kehadiran Labuan Bajo sebagai Destinasi Wisata Prioritas harus mampu memberikan dampak yang merata bagi masyarakat Manggarai Barat. Keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan dan mandiri harus dapat diakomodir oleh pemangku kepentingan.

"Ke depan kita perlu melibatkan masyarakat secara menyeluruh dalam pariwisata. Untuk saya mengusulkan supaya dibentuk CBT (Community Based Tourism) bekerjasama dengan Politeknik El Bajo yang punya  program ekowisata. CBT perlu untuk melahirkan SDM ekowisata yang bisa melahirkan pelaku-pelaku pariwisata di kampung-kampung," ungkap Aloysius.

Sependapat dengan Aloysius, , Ketua Yayasan PACEM, Pemberdayaan Kaum Difabel untuk produksi UMKM Yoseph Min  mengharapkan forum mengakomodir kaum difabel sehingga mampu mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata.

"Sejauh ini,kami melatih keterampilan anak-anak bisu tuli untuk membuat oleh-oleh khas Labuan Bajo, baik berupa manisan asam dan sticker dan anak-anak dengan bakat melukis lalu juga pembuatan pembalut cuci ulang yang ramah lingkungan. Kami membutuhkan pendampingan dan termasuk perijinan agar mendapat tempat di Batu Cermin dan tempat lainnya ntuk memasarkan hasil kreasi anak-anak, " kata  Yoseph Min Palem. 

Keterbatasan Modal

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri Mabar, Ignasisus Charles Angliwarman menilai salah satu kendala yang dihadapi oleh para pelaku industri UMKM dan kuliner adalah keterbatasan modal dan pemasaran. 

"Kendalanya, kita punya potensi secara umum tapi masyarakat tidak memiliki modal, sarpras, promosi dan pemasaran serta peningkatan kerjasama produk UMKM. Kami akan mencoba membantu mencarikan solusi, sembari proses perijinan juga dipercepat dan dipermudah bagi para pelaku usaha atau investor.  Selain itu, dengan mayoritas masyarakat Mabar yang 60 persen pendidikan menengah kebawah, kita berharap BPOLBF membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terhadap masyarakaat desa untuk mengembangkan potensi desa yang dimiliki," ungkap Charles.

Mal Pelayanan Publik Untuk Mudahkan Perijinan Usaha

Menurut Charles, hal lain yang  masih menjadi kendala dalam berinvestasi adalah soal perijinan yang prosesnya tidak terlalu mudah. 

Menanggapi hal itu, Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Manggarai Barat, Teddy Barends menjelaskan pemerintah akan segera menghadirkan Mal Pelayanan Publik yang bertujuan memudahkan para pelaku usaha dalam mengurus proses perijinan.

"Kita akan segera memberlakukan Mal Pelayanan Publik, hal ini untuk mempermudah para pelaku usaha dalam mengurus perijinan. Nantinya semua informasi penyelenggara pelayanan menjadi ada di satu tempat. Kita berharap ini akan mempermudah dan mempersingkat proses perijinan. Semuanya diharapkan mampu memberikan kepastian berinvestasi," tuturnya.

Sementara itu Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi melalui Asisten II Setda Mabar Bagian Pembangunan, Martinus Ban berharap sinergitas dari semua pihak yang dituangkan dalam diskusi Forum Floratama mampu mewujudkan Pariwisata Manggarai Barat yang berkelanjutan dan Mandiri.

"Tentang pendampingan kita butuh bantuan dari BPOLBF. Hal-hal itu yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa. Apa yang perlu kita invetaris apa saja  dukungan yang diperlukan dari Pemerintah Desa, Pemerinahan Kabupaten,  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusa, “ujarnya.

Kepada teman-teman BPOLBF, Martinus Ban menambahkan, supaya apa yang direkomendasikan oleh rapat ini  dapat dirumuskan secepatnya agar dapat  ditindaklanjuti.

“ Percepatan destinasi pariwisata super premium penting untuk kita. BPOLBF selalu perwakilan Pemerintah Pusat dan mereka mendampingi kegiatan percepatan pariwisata di Manggarai Barat ini hendaknya dapat mengusulkannya ke pemerintah pusat agar melibatkan semua kementrian terkait guna mengatasi berbagai masalah yang ada seperti  soal akses jalan, listrik dan jaringan internet," ujar Martinus Ban, Asisten II Setda Mabar. (SP/TAR)