MAUMERE (Floresku.com) - Penutupan Pasar Wuring menyisakan persoalan serius bagi para pedagang kecil di kawasan pesisir Kota Maumere, Kabupaten Sikka. 

Sejak aktivitas jual beli resmi dihentikan, wajah Wuring justru semakin kumuh. Para pedagang terpaksa menggelar lapak di pinggir bahkan sebagian badan jalan, dengan kondisi yang jauh dari layak.

Deretan lapak darurat dipenuhi bau anyir ikan, genangan lumpur saat hujan, serta tumpukan limbah yang berserakan. Situasi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga memicu kemacetan lalu lintas yang semakin parah, terutama pada jam-jam sibuk.

“Kami kehilangan mata pencaharian secara mendadak. Omzet turun drastis, bahkan untuk makan sehari-hari pun sulit,” ungkap seorang pedagang yang terdampak. 

Baca juga:

• Bacaan Liturgis, Kamis, 12 Februari 2026
• Dengarkanlah Aku dan Camkanlah Ini
• Valentine, DISARPUS Sikka Nobar Sie di Paduwau Waipare

Hal senada disampaikan Siti, salah satu penjual ikan di kawasan tersebut. Ia mengaku terpaksa berjualan di bahu jalan karena tidak mampu menanggung biaya tambahan jika harus direlokasi ke Pasar Alok.

“Lihatlah jalanan macet dan limbah ikan berserakan, beginilah kondisi kami di sini, Bu,” ujar Siti. 

Ia menambahkan bahwa ikan yang dijual merupakan hasil tangkapan suaminya sendiri. Menurutnya, jika harus ke Pasar Alok, ia perlu menyewa ojek dan mengeluarkan biaya transportasi tambahan, sehingga keuntungan semakin menipis. “Lebih baik kami ambil ikan langsung dari perahu dan jual di sini,” tambahnya.

Seruan IMM

Kondisi ini turut mendapat sorotan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Sikka. IMM menilai kebijakan relokasi pedagang dari Pasar Wuring ke Pasar Alok tidak dilakukan secara komprehensif dan minim dialog dengan para pelaku usaha kecil.

Menurut IMM, banyak pedagang yang menolak relokasi karena faktor jarak, biaya operasional, serta kekhawatiran kehilangan pelanggan. Akibatnya, mereka memilih tetap berjualan di pinggir jalan, yang berdampak pada kemacetan, terganggunya akses kendaraan, serta meningkatnya risiko pencemaran lingkungan.

“Situasi ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi tidak disertai perencanaan yang matang. Pemerintah seharusnya mengedepankan pendekatan dialogis dan solusi yang realistis bagi pedagang,” tegas perwakilan IMM Sikka.

IMM mendesak Pemerintah Kabupaten Sikka untuk segera mengevaluasi kebijakan penutupan Pasar Wuring dan menyediakan alternatif yang layak, baik dari sisi lokasi, fasilitas, maupun dukungan ekonomi, agar para pedagang tidak semakin terpinggirkan dan kawasan kota tetap tertata secara manusiawi. (Silvia). ***