MAUMERE (Floresku.com)– Pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Sikka kembali menjadi sorotan. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menjadwalkan kegiatan Review Hasil Pembinaan Pengawasan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah ditemukan adanya persoalan standar sanitasi pada fasilitas dapur MBG.

Berdasarkan surat Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tertanggal 9 Juni 2026, disebutkan bahwa hasil inspeksi menunjukkan masih terdapat SPPG yang belum memenuhi standar Instalasi Kesehatan Lingkungan (IKL), khususnya terkait ketersediaan drainase pada bagian luar bangunan.

"Pada bagian luar dengan kondisi bersih, tidak tersumbat atau meluap, dan memiliki grease trap/penangkap lemak pada saluran pengelolaan limbah cair sehingga dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang yang berdampak pada dugaan keracunan pangan," demikian bunyi surat tersebut.

Baca juga:

• Cafe Literasi Galampa Bahari Resmi Dibuka
• Belajar Demokrasi dari Piala Dunia
• Tiga Eks Pimpinan Badan Gizi Nasional Jadi Tersangka Korupsi Program MBG

Dinas Kesehatan mengundang pengelola dapur MBG untuk mengikuti evaluasi yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 10 Juni 2026, pukul 14.00 WITA di Ruang Rapat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.

Sumber Floresku.com yang mengikuti perkembangan evaluasi menyebutkan bahwa pihak Dinas Kesehatan masih melakukan pendataan terkait SPPG yang telah memenuhi standar. Hingga berita ini diturunkan, informasi mengenai nama-nama dapur yang dinyatakan memenuhi syarat maupun yang masih perlu pembenahan belum disampaikan secara resmi.

"Sedang evaluasi dari Dinas Kesehatan," kata salah satu sumber kepada Floresku.com.

Di tengah proses evaluasi tersebut, muncul pula perbincangan mengenai besarnya aliran dana dalam operasional dapur MBG. Seorang sumber menyebut nilai perputaran dana bisa mencapai sekitar Rp500 juta dalam sepekan, meski angka tersebut belum mendapat konfirmasi resmi dari pihak terkait.

Floresku.com masih berupaya memperoleh keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka, pihak koordinator wilayah, serta pengelola SPPG untuk memastikan jumlah dapur yang telah memenuhi standar sanitasi maupun besaran anggaran operasional yang beredar di masyarakat.

Evaluasi ini diharapkan menjadi momentum memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis agar tujuan mulia menyediakan pangan sehat dan aman bagi anak-anak tetap terjaga. Sebab, kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh menu yang bergizi, tetapi juga oleh sistem pengelolaan dapur yang memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan. (Silvia). ***