INDONESIA kembali diguncang gelombang demonstrasi yang berubah menjadi kerusuhan. Pada 28–29 Agustus 2025, aksi unjuk rasa di berbagai kota berujung ricuh, terutama terkait kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online (ojol) yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob saat aksi demo di Pejompongan, Jakarta.

Titik Demonstrasi Anarkis yang Meluas

Sebagai reaksi atas tewasnya Affan Kurniawan, pada Jumat, 29 Agustus 2025, ribuan driver ojol menggelar aksi di Mako Brimob Kwitang, Jakarta. Massa melempari batu, botol, bahkan menembakkan petasan ke arah petugas Polri dan TNI. 

Sementara itu demonstran dari mahasiswa juga memadati gerbang Polda Metro Jaya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, hingga memaksa menutup jalan tol S. Parman dan menimbulkan kemacetan parah (Bdk.Liputan6.com, 2025).

Tidak hanya Jakarta, demonstrasi juga terjadi di Bandung (DPRD Jawa Barat), Solo (Mako Brimob Batalyon C Pelopor), Surabaya (Gedung Grahadi), Yogyakarta (Polda DIY), Makassar (UNM), dan Jambi (DPRD Jambi). 

Kericuhan melibatkan pembakaran water barrier, sepeda motor, mobil, serta pelemparan batu dan botol ke aparat.Bahkan, di Makassat, Gedung DPRD dibakar massa.

Dampak Demo Anarkis

Demo anarkis sering kali meninggalkan jejak kerugian yang luas. Dalam hitungan detik, fasilitas publik rusak, jalan raya dipenuhi massa, kendaraan tak bisa melintas, dan jalur transportasi lumpuh. 

Buruh terlambat masuk kerja, pedagang tak dapat mengirim dagangan, truk logistik terhambat di tengah jalan. 

Pasokan bahan pokok tertunda, pasar kekurangan stok, harga pun melonjak tak terkendali. Rakyat kecil yang hanya berharap bisa mencari nafkah justru menjadi korban paling berat. 

Setiap hari yang mestinya dijalani dengan tenang, berubah menjadi penuh kecemasan. Suara bising, jalan macet, serta ancaman kerusuhan membuat hidup makin sengsara. 

Semua ini menunjukkan, demo anarkis tidak pernah memberi solusi, melainkan hanya menambah beban rakyat yang seharusnya dilindungi dan diperjuangkan haknya.

Pelajaran dari Negara Lain

Di Jerman dan Swedia, demonstrasi diatur ketat: peserta wajib mendapatkan izin, menjaga ketertiban, dan menyampaikan aspirasi melalui saluran sah. 

Kritik tetap tajam, tetapi negara tetap stabil. Sebaliknya, di Venezuela dan Belarus, aksi massa destruktif dimanfaatkan rezim untuk menjustifikasi represi.

Korea Selatan dan India menghadirkan contoh lebih konstruktif. Di Korea Selatan, sistem pengaduan publik digital terintegrasi dengan lembaga hukum independen.

 India, melalui gerakan anti-korupsi Anna Hazare, menunjukkan massa yang damai dan edukatif mampu mendorong pemerintah menerapkan undang-undang anti-korupsi.

Teknologi informasi menjadi senjata ampuh dalam pengawasan pejabat publik. Finlandia menggunakan program “Open Government” untuk mengakses laporan keuangan pemerintah dan proyek pembangunan secara real-time.

Partisipasi Politik Cerdas

Partisipasi politik tidak harus diwujudkan lewat aksi anarkis. Masyarakat dapat mendorong DPR melalui lobi publik, petisi online, mendukung calon legislatif bersih, serta memanfaatkan media massa untuk menyampaikan kritik. 

Singapura, misalnya, menekankan pendidikan politik sejak sekolah menengah; hasilnya, protes publik di sana cenderung terstruktur, damai, dan fokus pada substansi. 

Di Jerman, tradisi Bürgerdialog (dialog warga) memberi ruang masyarakat untuk berdiskusi langsung dengan pejabat publik, sehingga kritik tersampaikan tanpa kekerasan. 

Sementara itu, di Kanada, masyarakat aktif menggunakan forum konsultasi publik dan kampanye digital untuk memengaruhi kebijakan. 

Contoh-contoh ini membuktikan bahwa partisipasi politik cerdas dapat berjalan efektif bila diarahkan pada jalur institusional yang konstruktif, bukan dengan cara merusak fasilitas umum yang justru menyengsarakan rakyat sendiri.

Data Opini Publik

Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), 68% masyarakat menilai demonstrasi merusak fasilitas publik tidak efektif menekan DPR. 

Sebaliknya, 72% menilai kampanye digital, pengaduan hukum, dan petisi online lebih efektif memengaruhi kebijakan. 

Pernyataan pengamat politik Rocky Gerung menegaskan, “Massa yang emosional tanpa arah hanya memperkuat kekuasaan oligarki. Mereka tidak menekan koruptor, tetapi justru memberi alasan bagi rezim memperkuat aparat dan menunda reformasi.”

Butuh Sikap Kritis

Indonesia membutuhkan masyarakat kritis dan kreatif dalam menekan pemerintah koruptif. Demo anarkis hanyalah ilusi kontrol politik; merusak kota, memprovokasi aparat, dan membahayakan rakyat. 

Tekanan publik yang damai, terukur, dan berbasis hukum memaksa pemerintah mendengar aspirasi rakyat. Demo anarkis mungkin memberi kepuasan sesaat, tetapi jangka panjang melemahkan demokrasi, merusak ekonomi, dan memperkuat narasi pemerintah bahwa masyarakat tidak siap berpolitik bertanggung jawab. 

Dengan belajar dari pengalaman negara lain dan memanfaatkan teknologi serta pendidikan politik, masyarakat Indonesia dapat membangun budaya protes sehat, efektif, dan produktif. (map)***