JAKARTA (Floresku.com) - Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Ditjen Dikti Kemdikbud) berhasil meraih penilaian perubahan atau reformasi birokrasi tertinggi di Kemdikbud. Penilaian berdasarkan delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, penguatan dan penataan organisasi, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), Ditjen Dikti berhasil mencapai PMPRB pada aspek pemenuhan dan aspek perubahan (reform) tertinggi dibandingkan unit utama lainnya di lingkungan Kemdikbud. Nilai yang diraih Ditjen Dikti pada aspek pemenuhan yakni 14,29 dan pada aspek perubahan mencapai nilai total 20,42.

“Tentunya capaian ini sudah baik dan diharapkan kita dapat terus meningkatkan nilai ini sehingga apa yang menjadi tujuan dari reformasi birokrasi dapat terwujud. Semoga komitmen kita tetap terjaga untuk mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di Ditjen Dikti dan memberikan layanan prima kepada publik,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nizam, dalam siaran pers yang diterima floresku.com, Minggu (7/3/2021).

Nizam menyatakan capaian tersebut berkontribusi dalam pencapaian target reformasi birokrasi Kemdikbud. Nizam optimistis Ditjen Dikti dapat terus meningkatkan penyelenggaraan pemerintah atau sistem birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Sekretaris Ditjen Dikti Kemdikbud Paristiyanti Nurwardani mengungkapkan apresiasi kepada Tim RB Ditjen Dikti yang telah bekerja keras dalam pencapaian ini. Paris juga berpesan agar seluruh pegawai di lingkungan Ditjen Dikti turut mendukung pelaksanaan RB dengan terus melayani publik dengan SIGAP (Senyum dan Semangat, Integritas, Gotong royong, Amanah dan Profesional).

Untuk meningkatkan reformasi birokrasi tahun ini, Ditjen Dikti telah menetapkan Quick Wins atau program percepatan meliputi tiga program yakni Kampus Merdeka, Kedaireka, dan Pengembangan Talenta Digital. Ketiga program itu dipilih untuk mendorong percepatan keberhasilan program yang menjadi prioritas Kemendikbud serta sasaran pendidikan tinggi.

Setditjen Dikti juga akan kembali mencanangkan diri sebagai Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Selain itu, Setditjen Dikti juga akan melakukan pendampingan kepada perguruan tinggi dalam pelaksanaan RB dan mewujudkan ZI di lingkungannya masing-masing. (NDA)