ENDE (Floresku.com) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende dari komisi lll akirnya menggelar rapat dengar pendapat ( RDP ) bersama dengan pihak dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait carut marutnya pendidikan di Kabupaten Ende.

Ende adalah kota Pancasila dan  kota pelajar yang ada di Flores. Akhir-akhir ini  Ende menjadi perbincangan publik, mulai dari  soal hilangnya uang 250 juta, penyerapan dana BOSDA, efektivitas pembelajaran dari rumah (BDR) dan terakir adalah dugaan pungutan liar dana bos oleh oknum di Dinas Pendidikan P & K.

Hj.Hajrul Hastuti anggota DPRD Kabupaten Ende komisi lll dari fraksi partai Nasdem saat ( RDP ) dengan tegas mengatakan bahwa,  “dunia pendidikan di Kabupaten Ende sudah sangat amburadul, bahkan tidak ada arah yang jelas, banyak kasus yang ada di sana, saya sebut saja persoalan terkait dengan penggelolaan dana bos.”

Pengelolaan dana bos sudah ada dalam juknis yaitu Permendikbud nomor 6 tahun 2021, jadi jangan kita kerja keluar dari aturan atau petunjuk teknis. Jujur saya cukup kaget membaca berita di media online berapa hari terakhir terkait dengan dugaan pungli dana bos.

"Saya berharap lakukan sesuai juknis jangan sampai asal bapak senang, bagaimana kita mengurus karakter anak bangsa kalau kita yang lakukan korupsi", tegas Hastuti.

Sementara itu ketua Komisi lll Vinsen Sangu dari fraksi PDIP mengatakan bahwa saat ini penyerapan anggaran dana BOSDA kepada guru-guru belum ada, sementara kita ketahui penyerapan biasanya tiga bulan sekali Januari - Maret, dan hari ini sudah sampai bulan Mei guru-guru belum terima dan BOSDA jadi kita minta pihak dinas P & K untuk segera melakukan realisasi.

"Kita berharap secepatnya untuk segera melakukan realisasi penyerapan dana BOSDA terhadap para guru-guru," kata Hastuti.

Sementara itu Kadis P & K Maltidis Mensi Tiwe saat rapat dengar pendapat di hadapan komisi lll mengatakan bahwa,  saat ini dinas sedang berupaya untuk melakukan pembenahan di tingkat internal, serta melakukan pembinaan secara keseluruhan khusunya untuk dunia pendidikan di Kabupaten Ende.

Apapun masukan serta saran untuk kemajuan dunia pendidikan di Kabupaten Ende tentunya kami sangat berterima kasih, dan kami berharap kepada mitra kami di komisi lll terus melakukan pengawasan atas kerja-kerja kami kedepannya.

Lebih lanjut Mensi mengatakan bahwa untuk penyerapan dana BOSDA tahun 2021 yang biasanya dilakukan pada Maret,namun hingga kini  belum direalisasikan.  “Memang untuk saat ini ada kendala, karena kita masih melakukan validasi data supaya tidak ada yang tercecer, dan dalam waktu dekat kita akan melakukan pencarian,” ujarnya.(Rian)