JAKARTA (Floresku.com) - Perdebatan mengenai kebijakan hilirisasi nikel belakangan mengemuka antara ekonom senior Faisal Basri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengklaim hilirisasi nikel sangat menguntungkan RI karena memberi nilai tambah ekspor dari Rp17 triliun menjadi Rp510 triliun. 

Namun Faisal meragukan validitas data tersebut. Faisal justru menilai hilirisasi yang digaungkan pemerintah selama ini lebih menguntungkan China. Hal itu disampaikan Faisa dalam unggahan di blog pribadinya, Jumat 11 Agustus 2023. “Angka-angka yang disampaikan Presiden tidak jelas sumber dan hitung-hitungannya,” kritik Faisal. 

Faisal mengakui ada peningkatan hasil ekspor dari kebijakan hilirisasi. Namun dia menggarisbawahi keuntungan tersebut sebagian besar mengalir ke Negeri Tirai Bambu. Faisal menjelaskan nilai ekspor bijih nikel (kode HS 2604) hanya Rp1 triliun pada 2014.

 Angka itu berasal dari ekspor senilai US$85,913 juta dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama, Rp11.865 per dolar AS. Sedangkan pada 2022, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) yang diklaim sebagai hasil hilirisasi tercatat Rp413,9 triliun. 

Angka tersebut berasal dari nilai ekspor US$27,8 miliar dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun lalu sebesar Rp14.876 per dolar AS. “Memang benar adanya bahwa lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi, yaitu 414 kali lipat sungguh sangat fantastis. Namun uang hasil ekspor itu tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia,” ujarnya. 

Hal ini lantaran hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China. Dengan Indonesia yang menganut rezim devisa bebas, imbuh Faisal, perusahaan China berhak membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Kondisi semakin menguntungkan China lantaran ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lain. “Jadi, penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar,” cetusnya. 

Tax Holiday

Faisal mengatakan perusahaan smelter nikel bebas pajak karena menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak diberikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM. 

Tak hanya itu, Faisal menyebut perusahaan nikel China di Indonesia juga tidak membayar royalti. “Yang membayar royalti adalah perusahaan penambang nikel yang hampir semua pengusaha nasional,” terang Faisal.

Menurut Faisal, pemerintah masih mendapatkan pemasukan dari pajak ekspor ketika masih dibolehkan mengekspor bijih nikel. Dengan sejumlah poin tersebut, Faisal berani menyatakan hilirisasi nikel sangat sedikit meningkatkan nilai tambah nasional. “Nilai tambah yang tercipta dari kebijakan hilirisasi hampir seluruhnya dinikmati oleh China,” tegasnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi membantah tudingan Faisal Basri soal hilirisasi nikel yang dinilai menguntungkan China. “Hitungan dia bagaimana. Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan nikel, saat diekspor mentahan setahun kira-kira hanya Rp17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ada hilirisasi, menjadi Rp510 triliun,” ujar Jokowi di Stasiun Dukuh Atas, Kamis 10 Agustus 2023.(*)

Tulisan ini telah tayang di kabarsiger.com oleh Yunike Purnama pada 12 Aug 2023