JAKARTA (Floressku.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis Indonesia berpotensi menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 pada 2030.

Alasannya, gelombang digitalisasi yang terjadi beberapa tahun terakhir telah membuahkan perkembangan financial technology (fintech) yang pesat. Industri fintech ini kemudian melahirkan banyak perusahaan inovatif yang menawarkan layanan yang makin inklusif.

Sebut saja bank digital, asuransi digital, peer-to-peer lending, dompet digital, paylater, e-commerce dan sebagainya. Tak hanya menawarkan layanan konvensional, pelaku ekonomi digital juga mulai merambah ke layanan syariah.

“Jika begitu, Indonesia berpotensi menjadi raksaksa digital setelah China dan India, bisa membawa kita menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 pada 2030,” kata Jokowi dalam pidatonya di acara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Virtual Innovation Day 20201, Senin 11 Oktober 2021.

• Gokil! RI Sumbang 11 Start Up, Ini Daftar Lengkap Unicorn di Asia Tenggara 2021
• Diberi Mandat Realisasikan RPJMN, Bank BTN Bidik 240.000 Pembiayaan KPR per Tahun
• Kupas Tuntas Tren Start Up Akuisisi Ritel Konvensional

Meski senang dengan kemajuan digital di Indonesia, Jokowi melihat masih banyak laporan mengenai penipuan dan tindak pidana keuangan yang terjadi. Untuk meminimalisasi itu, ia meminta OJK dan pelaku digital untuk membangun ekosistem yang kuat, berkelanjutan, bertanggung jawab, memiliki mitigasi risiko atas ekmungkinan permasalah hukum dan sosial, serta meningkatkan perlindungan masyarakat.

“Saya mendengar masyarakat bawah banyak yang terjerat pinjaman online (pinjol). Untuk itu, perkembangan yang cepat ini harus dijaga, dikawal, dan difasilitasi agar bisa tumbuh secara cepat dan tepat,” pesan Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengatakan, kegiatan fintech harus didorong untuk kegiatan produktif. Selain itu untuk membangun kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak terjangkau layanan perbankan, serta membantu pelaku UMKM untuk go digital.

Di sisi lain, Jokowi menegaskan, OJK dan para pelaku ekonomi untuk memastikan inklusi keuangan yang harus diikuti dengan literasi keuangan dan digital. Sehingga, ekonomi digital bisa jadi senjata ampuh untuk meningkatkan inklusivitas layanan keuangan, khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah. 

“Pelaku ekonomi digital juga harus berorientasi pada Indonesia sentris, bukan hanya di Jawa saja tetapi hingga ke pelosok Tanah Air.”

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Ananda Astri Dianka pada 11 Oct 2021