LABUAN BAJO (Floresku.com) - Wahana Visi Indonesia (WVI) bekerjasama dengan pihak Keuskupan Ruteng dan Pemerintah Daerah Manggarai Raya terus berupaya meminimalisir segala bentuk perilaku negatif terhadap anak sembari menegaskan kembali agar hak setiap anak bisa terjamin dengan baik, seperti hak hidup, hak mendapatkan perlindungan, hak tumbuh kembang dan hak partisipasi.

Upaya tersebut dilakukan WVI melalui  sejumlah kegiatan, baik itu kegiatan sosialisasi dan pelatihan maupun juga kegiatan penguatan lembaga yang digelar di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Manggarai Raya dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. 

• Sebelum Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Warga Dilaporkan Cium Bau Menyengat

Salah satunya adalah kegiatan "Penguatan Lembaga & Analisa Situasi Perlindungan Anak Cluster Manggarai" yang dilangsungkan selama empat hari, mulai dari 26 Februari hinga 2 Maret 2023, bertempat di Hotel Silvya dan Puri Sari Beach Hotel & Pool, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat, Maria M. Daduk dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada WVI dan pihak Keuskupan Ruteng yang sudah bekerja sama dengan pemerintah dalam mengurus dan memberikan perhatian terhadap anak-anak di tiga Kabupaten, khusus di Kabupaten Manggarai Barat.

Dijelakannya, kegiatan ini menjadi wadah bagi para peserta untuk berdiskusi dan membagikan pengalaman dan tentunya juga penanganan dalam menyelesaikan persoalan ataupun kasus kekerasan terhadap anak. 

Karena itu pula, dirinya berharap agar para peserta yang hadir bisa mengikuti kegiatan yang ada sebaik-baiknya dan juga menerapkan apa yang sudah diperoleh dalam kegiatan tersebut di tempat asalnya masing-masing.

"Jadi begitu besar biaya yang sudah dikeluarkan oleh WVI dan tentunya kita sebagai peserta diharapkan untuk mengikuti kegiatan ini dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Manager  WVI, Tommy Pinem,  dalam sambutannya menguraikan bahwa, kegiatan ini digelar untuk menciptakan sistem rujukan yang tepat bagi penanganan kasus pada anak yang ada di tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur.

Apalagi, lanjut Tommy, masih ada banyak kasus kekerasan yang menimpa anak-anak. Sehingga, dengan adanya kegiatan ini, para peserta bisa mengerti bagaimana merujuk kasus itu terhadap mitra-mitra ataupun bagian-bagian penyedia layanan yang tepat, baik itu kepolisisan ruma sakit hingga pada semua proses hukumnya.

"Kalau kita melihat lagi strategi pemerintah tentang perlindungan anak payungnya itu adalah Kabupaten Layak Anak (KLA). Di dalam kabupaten layak anak itu ada lima klaster. Sala satu klasternya adalah klaster perlindungan khusus dimana anak- anak itu mendapatkan perlindungan khusus. Caranya adalah memastikan tersedianya alur sistem rujukan yang tepat untuk penanganan-penanganan kasus yang serupa," ujar Tommy.

Dijelaskan Tommy lebih lanjut bahwa WVI adalah organisasi sosial kemanusiaan yang berfokus pada anak untuk hidup seutuhnya tanpa mengotak-kotakkan agama, ras, suku, bangsa dan gender. Dan dalam menjalankan visinya, kata Tommy, Wahana Visi Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kata lain, kemitraan menjadi hal yang paling penting dalam memastikan perubahan-perubahan yang sifatnya tidak hanya satu momen saja tetapi lebih pada bagaimana berdampak lebih lanjut.

• Konsisten Terapkan Prinsip Keberlanjutan, Indeks & Peringkat ESG BRI Semakin Menanjak

Oleh sebab itu, kemitraan ini terus dikembangkan, teemasuk dengan Keuskupan Ruteng dan juga Pemerintah Daerah Manggarai Raya.

"Dengan Keuskupan Ruteng, kerjasama masih cukup masih dilakukan untuk setiap tahunnya. Dan tahun ini memasuki kali keduanya kerjasama untuk melihat apa yang bisa kita lakukan lebih lagi dan berdampak lebih luas lagi bagi anak-anak kita," ujarnya.

Lebih lanjut, Tommy mengungkapkan bahwa berkaitkan dengan perlindungan anak, pihaknya berusaha untuk bisa berkontribusi lebih lagi melalui kegiatan penguatan kelembagaan untuk ikut berkontribusi dalam membangun sistem rujukan.

"Beberapa waktu lalu, kita menyikapi kasus-kasus terhadap anak. Dan yang agak miris adalah ketika anak menjadi korban namun orang tuanya tidak tahu. Lalu bagaimana menyikapi atau melaporkan ataupun menyelamatkan anak yang menjadi korban," tegasnya.

Dijelaskan Tommy, kegiatan ini juga mau mengajak semua mitra terkait untuk bisa melihat bahwa perubahan itu terus terjadi dimana anak-anak itu makin lama makin rentan. Dan sebagai pihak yang menaruh perhatian lebih pada anak, WVI bersama mitra patut berupaya lebih giat lagi dalam membobilisasi sumber daya yang dimiliki untuk paling tidak memberikan perlindungan. Hal ini sangatlah penting sehingga anak-anak tidak merasakan dampak yang lebih parah lagi dan kehilangan sukacita dalam hidupnya.

"Oleh karena itu melalui pendekatan-pendekatan hari ini,  kami merasa beruntung juga oleh para donatur kami yang sudah membantu semua program kerja yang ada bersama juga pemerintah daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Memang pelatihan pelatihan ini membantu kita untuk melihat lagi apa yang bisa kita lakukan atau kerjakan kedepannya lebih baik lagi, khususnya untuk berbicara tentang Kabupaten Layak Anak; dan lebih spesifiknya tentang pentingnya memberi perlindungan terhadap korban kekerasan," imbuh Tommy.

Mengakhiri sambutannya, Tommy menyampaikan terima kasih kepada pihak Keuskupan Ruteng dan juga Pemerintah Manggarai Raya yang telah mengizinkan dan meluangkan waktu untuk hadir mengikuti kegiatan ini.

"Atas kerjasama dan pasrtisipasi kita semua sebagai mitra, saya menyampaikan terima kasih," pungkasnya.

Sementara itu, Manager Kemitraan Puspas- WVI,  RD Beben dalam sambutannya menjelaskan bahwa, Gereja pada prinsipnya menempatkan anak sebagai Sebagai pribadi yang bermartabat, dilindungi, dikasihi dan menjadi subjek dalam konteks apapun.

Dan dalam mendampingi anak, lanjutnya, Gereja Katolik Keuskupan Ruteng berusaha agar empat bidang karya pastoral, seperti Koinonia (persekutuan), Diakonia (pelayanan) dan juga Liturgia (pengudusan) serta Pewartaan benar-benar berpihak pada anak dan menjadikan bahasa anak sebagai bahasa dalam karya pastoral.

Dan sejak sinode II, kesadaran ini semakin meningkat melalui rekomendasi agar seluruh umat Keuskupan Ruteng dalam berbagai tingkat, mulai dari KBG sampai Keuskupan direkomendasikan untuk memperjuangkan lingkungan Paroki, lingkungan KBG, stasi, hingga Keuskupan senantiasa menciptakan kesejahtraan bagi anak. Selain itu, hal lain yang direkomendasikan itu adalah agar terbentuknya paroki ramah anak.

"Dan kesadaran ini semakin menguat pada beberapa waktu terakhir karena meningkatnya kasus kekerasan di keuskupan kita. Kita berpikir keluarga menjadi tempat yang aman bagi anak-anak? Bisa jadi; tetapi belun tentu. Lalu, apakah sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi anak? Apakah Gereja menjadi tempat yang aman dan layak bagi anak. Harapannya tentu demikian," ujar RD Beben, Pr.

Dijelaskan RD Beben lebih lanjut, berhadapan dengan aneka situasi dimana masih adanya kekerasan yang menimpa anak-anak, Keuskupan melalui JPIC dan semua komisi memberikan perhatian yang semakin serius. Dan tenyata, WVI juga memiliki program atau visi yang sama tentang bagaimana mengusahakan kesejahtraan anak melalui pemenuhan hak-hak anak. 

Karena itu, Yang Mulia Bapak Uskup dalam pertemuan secara pribadi dengan managejr WVI bersepakat untuk secara bersama mengupayakan lingkungan yang memenuhi hak-hak anak sekaligus yang ramah anak. Dan pada tahun kemarin, keuskupan dan WVI sama sama membangun kerjasama dalam bentuk kemitraan dimana WVI dan Keuskupan menyepakati beberapa hal.Dan satu visi yang dijalankan dalam kemitraan ini, yakni: menuju paroki ramah anak.

"Kalau ada Kabupaten atau Desa Layak Anak, maka di Keuskupan kita juga ada upaya menuju paroki ramah anak dengan mengambil sebelas paroki sebagai pilot project dimana di sana juga ada desa-desa dampingan dari WVI. Di Matim, ada Paroki Mano, Paroki Tanggar dan Paroki Lawir. Kemudian di Manggarai-nya itu di Paroki Pagal, Bea Mese: lalu kemudian Paroki St. Klaus-Kuwu, Paroki Wangkung, Paroki Nanu dan Paroki Beokina. Sedangkan di Manggarai Barat-nya itu ada Paroki Wae Nakeng dan Paroki Rangga. Karena itu, pada kesempatan ini, utusan Paroki dari Paroki Tanggar, Paroki Mano dan Paroki St. Klaus Kuwu hadir. Mereka adalah seksi JPIC dan Dewan Pastoral Paroki yang nanti bersama-sama dengan desa dan kabupaten melihat dan kemudian membuat kesepakatan bersama apa yang bisa kita buat untuk isu pemenuhan anak dan perlindungan anak," ungkap RD Beben, Pr.

Lebih jauh, RD Beben mengatakan bahwa di luar banyak hal, Keuskupan Ruteng juga terus berupaya mensosialisasikan tentang bagaimana umat atau orang tua berupaya untuk memeneuhi hak anak melalui banyak kegiatan, diantaranya yaitu: kegiatan pengasuhan dengan cinta. Kedua, melalui sistem pelaporan dan penanganan melalui seksi JPIC, satgas paroki ramah anak. Dan dalam kaitannya dengan kemitraan dengan WVI, Keuskupan Ruteng melakukan pelbagai program terkait dengan pemenuhan gizi anak.

Isu ini, kata RD Beben, Pr sudah kita advokasikan dengan pihak Keuskupan sehingga pada tahun ini, pihak Keuskupan juga dalam kaitannya dengan ekonomi berkelanjutan menjalankan program aneka program. Salah satunya yaitu program Program Sayang Ibu dan Anak atau ada  paroki yang menyebutkan program Grasia atau Program Gereja sayang ibu dan anak. Fokusnya juga yaitu pada anak dengan, khususnya berkaitan dengan stunting.

"Memang hal ini membutuhkan kerja keras, khususnya di promosi. Karena itu, kita berusaha mengadvokasi pastor paroki untuk omong terus karena dalam banyak diskusi dengan teman kesehatan dan kader desa serta bapak kepala desa di beberapa paroki, salah satu hal paling susah yang kita temukan adalah perubahan pola perilaku terkait pengasuhan anak. Banyak orang tua kita tidak adil dengan anak-anak," tegasnya.

Informasi yang berhasil dikumpulkan media ini dicatat bahwa yang hadir dalam kegiatan ini, diantaranya adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Manggarai Barat, Manajer WVI, Pihak Keuskupan Ruteng, Unit PPA Polres Manggarai Raya, Ketua PKK, sejumlah Kepala Desa dari wilayah Manggarai Raya dan sejumlah perwakilan dari Pemda Manggarai Raya dalam hal ini Dinas terkait perlindungan anak. (Jivansi). ***