KUPANG (Floresku.com) - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat  (VBL) megkritisi  penggunaan kalimat 'atas nama bangsa Indonesia', dalam ikrar Peringati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021 yang dibacakan Ketua DPR Puan Maharani. 

Gubernur VBL mengikuti Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2021 secara virtual di Ruang Rapat Assisten, Kantor Gubernur NTT, pada Jumat (1/10/2021) pagi.

Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) di Monumen Pancasila Sakti, Kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur dan turut dihadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin serta diikuti secara virtual melalui aplikasi Zoom oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia.

Pada rangkaian upacara, Teks Pancasila dibacakan oleh Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, dan dilanjutkan pembacaan teks pembukaan UUD 1945 oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo,. Adapun Ketua DPR RI Puan Maharani membaca ikrar, teks kenegaraan yang hanya dibacakan pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini, sama seperti tahun lalu, yakni dilaksanakan secara terbatas akibat pandemi Covid-19. Tampak seluruh pejabat yang hadir dan para petugas upacara di Monumen Pancasila Sakti menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker dan menjaga jarak.

Sesaat setelah memimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin memanjatkan doa di depan sumur di Lubang Buaya. Kemudian setelah itu, Jokowi dan Ma'ruf meninggalkan Lubang Buaya diiringi lagu Gugur Bunga dan Garuda Pancasila.

Ada sedikit kesalahan

Usai mengikutip apel secara virtual Gubernur VBL mengkritisi pernyataan Ketua DPR RI, Puan Maharani yang mengatasnamakan bangsa Indonesia saat menandatangani Ikrar Kesetiaan Pancasila dalam pelaksanaan upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila.

“Menurut saya ada sedikit kesalahan dalam upacara hari ini, karena ketika mengatasnamakan bangsa Indonesia, itu tidak boleh ada pihak lain, selalu harus Presiden dan Wakil Presiden saja. Atas nama bangsa oleh Ketua DPR, menurut saya itu adalah sebuah catatan sejarah yang salah, inilah nilai-nilai Pancasila yang harus kita jaga,” kritik VBL.

Menurut VBL, teks atau narasi 'atas nama bangsa Indonesia' yang diucapkan Puan di penghujung ikrar, seharusnya dibacakan oleh Presiden sebagai kepala negara, maupun Wakil Presiden bukan Ketua DPR.

"Hari ini menurut saya ada kesalahan sedikit dalam upacara ini. Atas nama bangsa itu tidak boleh ada pihak lain, harus Presiden atau Wakil Presiden," kata VBL.

VBL mengatakan hal tersebut sebagai catatan sejarah yang salah. "Komitmen bernegara tadi ada kesalahan pada saat pihak lain, dalam hal ini Ketua DPR menyatakan atas nama bangsa Indonesia, menurut saya itu catatan sejarah yang salah," ungkapnya.

Jadikan Pancasila sebagai semangat pembangunan kaum millenial

Setelah mengikuti upacara secara virtual, VBL  mengatakan bahwa semangat Pancasila mempunyai dampak yang sangat penting bagi kaum millenial dalam berinovasi dan berkreasi sehingga diharapkan bisa memajukan dan memotivasi para generasi millenial untuk melakukan kegiatan yang positif pula.

“Pancasila harus selalu hidup dan terus dijadikan Ideologi dalam semangat perubahan terutama bagi kaum millenial. Oleh karena itu kepada generasi muda, mari kita sama-sama membangun daerah dengan semangat Pancasila. Tanamkan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu bangsa kita,” ungkap Gubernur VBL.

Ia pun menegaskan bahwa Pancasila adalah konsensus dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan hal itu sudah final serta tidak dapat diubah.

“Kita bersyukur bahwa Ideologi Pancasila sebagai spirit hidup berbangsa dan bernegara tetap berdiri kokoh dan bertahan walau banyak bertubi-tubi diterpa gangguan, hambatan dan tantangan oleh orang-orang yang menginginkan perubahan desain Ideologi tersebut,” jelas Gubernur VBL.***