YANGON (Floresku.com) - Seorang imam dan seorang katekis dari Keuskupan Hakha di negara bagian Chin Myanmar yang ditangkap oleh milisi lokal telah dibebaskan setelah mediasi oleh para pemimpin Katolik.. Keduanya dibebaskan,  Rabu (4/8) malam.

Sebelumnya dibertikan bahwa pada 26 Juli 20201 lalu, Pater Noel Hrang Tin Thang dan seorang katekis  dari Keuskupan Hakha di negara bagian Chin Myanmar ditangkap oleh Pasukan Pertahanan Chinland pada 26 Juli.  Mereka berasal dari Paroki Bunda Kita, Rosari di Surkhua.

Mereka dibebaskan pada 4 Agustus malam setelah intervensi dari para pemimpin gereja, menurut sumber-sumber lokal.

“Kedua orang itu dalam keadaan sehat karena mereka diperlakukan dengan baik selama sembilan hari penahanan. Mereka kembali ke paroki mereka kemarin malam,” kata seorang pekerja sosial gereja dari Hakha sebagaimana diberitakan UCA News, Kamis (5/8).

Dia mengatakan pembebasan itu menyusul persetujuan terhadap tuntutan CDF, termasuk pemindahan imam dari Surkhua ke Hakha untuk menghindari kontak dengan militer dan kesepakatan untuk tidak melakukan proyek-proyek pemerintah.
Pada 1 Agustus, Uskup Lucius Hre Kung dari Hakha menyerukan pembebasan pasangan itu karena dia mengkhawatirkan kesejahteraan mereka.

Pastor Tin Thang telah membantu puluhan orang terlantar termasuk orang tua, wanita dan anak-anak yang mengungsi di paroki setelah bentrokan pada awal Juni.Imam itu juga melakukan proyek pembangunan sosial di parokinya, menurut warga.

Menurut kantor berita Italia, AGI, imam dan katekis ditangkap di Hakha saat membeli obat-obatan untuk orang-orang Surkhua. CDF menuduh imam itu memberikan informasi kepada militer, menerima dukungan medis dari junta dan mendesak masyarakat setempat untuk menerima dukungan junta.

Masyarakat setempat menyangkal Pastor Tin Thang terlibat dengan aparat keamanan.

Pastor Paul Thla Kio, seorang imam dari Keuskupan Hakha mengatakan kepada kantor berita Vatikan Fides bahwa CDF telah melihat Pastor Tin Thang melakukan kontak dengan seorang jenderal angkatan darat. Pastor Thla Kio menjelaskan bahwa sang jenderal, yang beragama Katolik dan menghadiri Misa, sering pergi ke kediaman para imam. Bahkan, Pastor Tin Thang meminta sang jenderal untuk menghindari kekerasan.

Kelompok perlawanan sipil
Penggulingan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dan pemerintah terpilihnya oleh militer pada 1 Februari, telah membuat negara itu kacau balau dengan protes nasional, pemogokan dan gerakan pembangkangan sipil, menuntut pemulihan pemerintah dan pembebasan pemimpin mereka. Tidak ada tanda-tanda berhentinya tindakan keras berdarah oleh militer Myanmar terhadap lawan-lawannya dalam upaya untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Serangan itu telah menyalakan kembali konflik lama militer dengan beberapa organisasi etnis bersenjata serta berbagai kelompok perlawanan sipil independen.

CDF adalah salah satu dari kelompok perlawanan sipil yang memerangi militer. Menggunakan senjata rakitan, CDF telah menimbulkan banyak korban di antara pasukan junta dalam konflik yang meletus di negara bagian Chin pada bulan Mei. Bentrokan masih berkecamuk dan lebih dari 18.000 orang telah mengungsi di negara bagian Chin dan divisi Magway dan Sagaing yang berdekatan, menurut laporan PBB pada 30 Juli. Selama konflik, para imam menjadi sasaran, dengan militer menangkap delapan imam dari Chin dan Negara bagian Kachin dan divisi Mandalay pada bulan Mei dan Juni.

Orang Kristen 
Orang Kristen adalah minoritas di negara yang mayoritas beragama Buddha, terhitung 6,2 persen dari 54 juta penduduknya. Umat ​​Katolik Myanmar mewakili sekitar 1,5 persen dari populasi.

Daerah yang diduduki oleh kelompok etnis Kachin, Chin, Karen dan Kayah, yang telah menghadapi penindasan dan penganiayaan di tangan militer selama beberapa dekade, sebagian besar adalah Kristen.

Ribuan warga sipil tak berdosa telah mengungsi akibat konflik tersebut. Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Myanmar, lebih dari 220.000 orang telah mengungsi akibat konflik dan ketidakamanan sejak kudeta.

Krisis kompleks Myanmar
Krisis politik, sosial-ekonomi, hak asasi manusia dan kemanusiaan yang serius yang dihasilkan oleh kudeta, telah diperburuk oleh gelombang ketiga infeksi Covid-19 yang mengamuk, dengan kekurangan oksigen akut dan hampir tidak adanya layanan kesehatan paling dasar.

Penguasa militer Myanmar Min Aung Hlaing menandai 6 bulan sejak kudeta pada hari Minggu dengan mengambil gelar baru sebagai perdana menteri dari pemerintahan sementara yang baru dibentuk. Dewan Administrasi Negara (SAC) yang didukung militer yang dibentuk setelah kudeta 1 Februari, kini telah direformasi sebagai pemerintahan sementara. Pemimpin junta menjanjikan pemilihan multi-partai baru dalam 2 tahun, mengatakan dia akan bekerja sama dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk menemukan solusi politik. (MLA)