MAUMERE (Floresku.com) - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sikka menilai Pemerintah Daerah  (Pemda) Sikka tidak mampu menekan secara signifikan kasus Covid-19 dan angka kematiannya. 

Sebagaimana diketahui, GMNI Cabang Sikka diketuai oleh Alvianus Lalong Ganggung.

“Progresivitas kinerjea Pemda Sikka maih jauh dari harapan masyarakat,”ungkap GMNI lewat keterangan tertulis yang diterima media ini, Kamis, 09 September 2021, siang.

GMNI Sikka juga menduga Pemda Sikka melalaikan, bahkan sengaja menciptakan pandemi Covid-19 supaya tidak berakhir. 

Hal tersebut dapat dilihat dari mekanisme pelayanan terhadap pasien Covid-19 yang tak sesuai dengan SOP serta fasilitas pendukung penanagan pasien Covid-19 yang amburadul dan tidak memadai. 

Bahkan berdasarkan data hasil investigasi tim advokasi Covid-19 GMNI, ada indikasi bahwa beberapa pihak yang terlibat dalam program penanganan pandemi,  telah  mencovidkan beberapa pasien di Sikka.

‘GMNI menduga bahwa adanya hal-hal yang sudah diskemakan secara kolektif oleh, baik  rumah sakit maupun Satgas Covid-19.  Rumah sakit TC. Hillers seakan menyembunyikan atau bersikap tidak transparan atas bukti hasil rekam medis, dan bersama Satgas Covid-9 Kabupaten Sikka membiarkan keluarga yang kontak erat dengan almarhum yang terdiagnosa Covid-19 tanpa melakukan penangan lanjutan sesuai SOP pencegahan Covid-19,” ungkap GMNI.

Menurut GMNI, hal ini harus menjadi beban moril DPRD Kabupaten Sikka dan pihak-pihak berwenang lainnya agar lebih serius dan tegas melakukan pemantauan dan pengawasan, karena upaya penyekapan hasil rekam medis Covid-19 bisa mengakibatkan terjadinya pembengkakan dara pasien Covid-19 yang bermuara pada pembangkakan anggaran.

GMNI Sikka menduga kuat adanya upaya pengcovidan terhadap pasien di RSUD TC. Hillers Maumere sehingga terjadi pebengkakan data pasien Covid-19 dengan orientasi merongrong uang rakyat.

“Bagi GMNI dugaan ini juga didukung kuat dengan adanya kekeliruan pengolahan data yang disampaikan Ketua Satgas Covid-19, Fransiskus Roberto Diogo di Tanjung Kajuwulu pada Jumat, 13 Agustus 2021 laLu. Sehingga, seharusnya Kabupaten Sikka masih di PPKM level 2 dipaksakan berada di PPKM Level 4. Hal ini sangat berdampak merugikan masyarakat dari aspke ekonomi dan Pendidikan,” tulis GMN lagi.

“GMNI Sikka sangat menyayang adanya duga praktik pengcovidan tersebut dan mengutuk keras oknum-oknum yang tidak betanggung jawab tersebut,” tegas GMNI. (Mardat)