LABUAN BAJO (Floresku.com) – Musyawarah Cabang (Muscap) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Manggarai Barat bukan hanya menjadi ajang pemilihan pengurus baru, tetapi juga menjadi momentum penting bagi Ketua DPD HPI NTT, Viktor Pance, untuk menyuarakan kebutuhan mendesak para pemandu wisata, regulasi hukum yang melindungi profesi tersebut.

Dalam sambutannya di Gedung BLK Komodo, Labuan Bajo, Viktor dengan tegas meminta pemerintah daerah segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur dan melindungi para tour guide di wilayah Manggarai Barat.

"Mohon izin pak Bupati Yang paling urgen saat ini adalah Perbup untuk melindungi para pemandu wisata lokal," ujar Viktor di hadapan Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, (30/04).

• Ahli Waris Nasabah BPJS Ketenagakerjaan Mandiri Bingung karena Terima Klaim Tak Utuh, Seharusnya Rp 42 Juta, Terima Rp 20 Juta

Menurutnya, pemandu wisata bukan hanya sekadar profesi, melainkan representasi langsung dari wajah daerah dan citra pariwisata Indonesia di mata dunia.

"Wajah HPI adalah wajah daerah ini. Penampilan tour guide mencerminkan penampilan daerah kita," tambahnya.

Viktor juga menekankan pentingnya legalitas profesi pemandu wisata. Ia mengusulkan penerbitan lisensi resmi sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tour guide.

"Kami ini seperti sopir, harus ada surat izin. Maka tour guide juga perlu surat izin memandu," jelasnya.

Selain regulasi, Viktor juga mendorong adanya peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat lokal di sektor pariwisata. Ia menyampaikan keprihatinannya bahwa kesalahan seorang tour guide sering kali mencoreng nama daerah, padahal itu bisa terjadi karena kurangnya pelatihan dari pihak berwenang.

"Kalau tour guide salah memandu, itu kesalahan pemerintah daerah karena tidak mendidik masyarakatnya dengan baik,"kritiknya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Edistasius Endi menyambut baik gagasan tersebut. Ia menilai Muscap HPI seharusnya tidak hanya berfokus pada pemilihan pengurus baru, tetapi juga menjadi forum untuk menghasilkan rekomendasi yang berpihak pada masyarakat.

“Kita berharap di Muscap ini tidak hanya semata-mata memilih kepengurusan. Tapi bagaimana mereka bisa melahirkan rekomendasi-rekomendasi yang tujuannya untuk mengayomi dan memberikan kepastian sekaligus rakyat terlindungi dan rakyat mendapat dampak dari kepariwisataan” kata Bupati Endi saat diwawancarai usai acara.

Terkait permintaan Perbup, Bupati menyatakan akan menindaklanjuti jika hal itu menjadi salah satu hasil resmi dari Muscap.

"Sepanjang itu menjadi bagian dari rekomendasi Muscap, pemerintah pasti akan tindak lanjuti," tegasnya.

Muscap HPI Manggarai Barat tahun ini membuka babak baru dalam perjuangan mewujudkan perlindungan dan pengakuan resmi bagi para pemandu wisata garda terdepan pariwisata daerah. (Vian). ***