Ketua Umum Projo, Budi Arie Sebut Gibran Mundur, DPR Tetap Gulirkan HMP
Redaksi - Kamis, 12 November 2026 10:20
Wakil Presiden ke-14 Gibran Rakabuming Raka (sumber: Istimewa)JAKARTA (Floresku.com) – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah mengundurkan diri dari jabatannya di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen terkait polemik dokumen pendidikan yang menjadi persyaratan pencalonannya.
Informasi tersebut disampaikan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, pada Rabu (11/11/2026). Ia membenarkan bahwa Gibran telah mengundurkan diri dan suratnya disebut telah diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Mas Gibran sudah mengundurkan diri. Surat sudah diserahkan ke Presiden, Pak Prabowo, tadi sore di Halim," kata Budi Arie sebagaimana dikutip sejumlah media nasional.
Kabar pengunduran diri Gibran muncul ketika DPR RI tengah memproses usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang dapat menjadi pintu masuk proses pemakzulan Wakil Presiden.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran. Usulan tersebut diterima Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11).
Baca juga:
- Labuan Bajo dan Toba Curi Perhatian Wisatawan Jerman
- Terkait Wacana Pemakzulan Gibran, KPU dan DPR Juga Harus Dievaluasi
- PHRI NTT Salurkan Bantuan bagi Lansia dan Anggota di Sikka
Menurut Saan Mustopa, jumlah 120 anggota tersebut telah memenuhi persyaratan minimal untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat.
Rinciannya, Fraksi PDIP mengajukan 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, PKB 18 anggota, NasDem 19 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.
Sebelumnya, jumlah dukungan yang disampaikan secara lisan mencapai 172 anggota DPR. Namun, berdasarkan dokumen yang telah ditandatangani dan diterima pimpinan DPR, jumlah pengusul resmi tercatat 120 orang.
Saan mengatakan usulan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan dan dijadwalkan masuk agenda Rapat Paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Polemik Ijazah Berujung Tekanan Politik
Persoalan yang membelit Gibran bermula dari polemik Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang digunakan dalam persyaratan pencalonannya sebagai Wakil Presiden.
Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi (MK) menyoroti persoalan dokumen pendidikan Gibran dan menyatakan tidak menemukan bukti fisik ijazah SMA atau sederajat yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan tersebut.
Persoalan itu kemudian berlanjut ke Mahkamah Agung (MA). Melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi terkait pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
MA menyatakan surat keterangan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2019 tersebut tidak sah dan batal.
Putusan tersebut kemudian memicu desakan politik agar Gibran mengundurkan diri atau diproses melalui mekanisme pemakzulan.
Bagaimana Status Pengunduran Diri Gibran?
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, sebelumnya telah menjelaskan mekanisme konstitusional apabila Wakil Presiden mengundurkan diri.
Menurut Yusril, pengunduran diri harus ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan dengan melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden baru paling lambat 60 hari dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Sementara itu, Gibran sebelumnya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan sejumlah masukan, termasuk agar dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui jalur hukum.
Dengan munculnya konfirmasi Budi Arie mengenai pengunduran diri tersebut, publik kini menantikan penjelasan resmi pemerintah dan tindak lanjut melalui mekanisme konstitusional.
Perkembangan ini menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional, ketika proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat di DPR berjalan bersamaan dengan kabar pengunduran diri orang nomor dua di Indonesia tersebut.

