JAKARTA (Floresku.com) - Badan-badan bantuan sedang berupaya mengirimkan bantuan ke Sudan pada rute baru dari Sudan Selatan. Mereka berjuang untuk mengakses sebagian besar negara itu, sembilan bulan setelah perang yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan besar. 

Perang antara tentara dan pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) telah menyebabkan hampir setengah dari 49 juta orang Sudan membutuhkan bantuan. Lebih dari 7,5 juta orang telah meninggalkan rumah mereka, menjadikan Sudan sebagai krisis pengungsian terbesar di dunia, dan kelaparan meningkat.

Pasokan bantuan telah dijarah dan pekerja kemanusiaan diserang, sementara badan-badan internasional dan LSM telah lama mengeluhkan hambatan birokrasi untuk masuk ke pusat Port Sudan yang dikuasai tentara dan mendapatkan izin perjalanan untuk akses ke bagian lain negara itu.

“Ada lingkungan operasi yang sangat sulit,” ungkap Rick Brennan, direktur darurat regional untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), mengatakan dalam konferensi pers di Kairo pada Senin, 15 Januari 2024.

Badan-badan bantuan kehilangan akses ke Wad Madani, bekas pusat bantuan di wilayah pertanian El Gezira yang penting di tenggara Khartoum, setelah RSF merebutnya dari tentara bulan lalu.

Kemajuan RSF ke negara bagian El Gezira dan pertempuran yang meletus baru-baru ini yang melibatkan tentara, RSF, dan kekuatan militer terkuat ketiga Sudan, SPLM-North, di Kordofan Selatan, telah memicu pengungsian baru.

PBB dan badan-badan lain sebagian besar dibatasi untuk beroperasi di luar Port Sudan di pantai Laut Merah, dan mengirimkan bantuan dari Chad ke wilayah barat Darfur, di mana telah terjadi gelombang pembunuhan yang didorong oleh etnis.

“Kami juga sedang berupaya membangun operasi lintas batas dari Sudan Selatan ke bagian selatan negara bagian Kordofan di Sudan,” kata Brennan, dikutip dari Reuters, pada Selasa, 16 Januari 2024.

Wabah Penyakit

Layanan kesehatan, yang sudah sangat lemah ketika perang pecah pada pertengahan April, semakin terkikis. “Kami memiliki setidaknya enam wabah penyakit besar, termasuk kolera,” kata Brennan.

“Kami juga mengalami wabah campak dan demam berdarah, polio yang diturunkan dari vaksin, malaria, dan sebagainya. Tingkat kelaparan juga melonjak karena kurangnya akses makanan.”

Para diplomat dan pekerja bantuan mengatakan, tentara dan pejabat yang bersekutu dengannya telah menghambat akses kemanusiaan saat kedua belah pihak menjalankan kampanye militer mereka. Aktivis mengatakan relawan lingkungan telah menjadi sasaran.

Mereka mengatakan RSF tidak berbuat banyak untuk melindungi pasokan bantuan dan pekerja, dan pasukannya telah terlibat dalam kasus penjarahan. Kedua belah pihak telah membantah menghalangi bantuan.

Pasca pemberontakan populer pada tahun 2019, tentara dan RSF berbagi kekuasaan dengan warga sipil, melakukan kudeta bersama pada tahun 2021, dan kemudian berselisih mengenai status mereka dalam proses transisi menuju pemilihan.

Kepala kemanusiaan PBB Martin Griffiths, mengatakan dalam sebuah pernyataan minggu lalu bahwa alasan bantuan tidak dapat disalurkan adalah terus terang keterlaluan.

Ia mengatakan, izin bea cukai untuk pasokan yang masuk ke negara itu bisa memakan waktu hingga 18 hari, dengan inspeksi lebih lanjut di bawah pengawasan militer yang bisa memakan waktu lebih lama.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Distika Safara Setianda pada 16 Jan 2024