LABUAN BAJO (Floresku.com) - Ketua Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Manggarai Barat, Lorens Logam menilai kualitas pekerjaan infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Manggarai Barat sangat buruk. 

Logam mengatakan,  pembangunan  infrastruktur jalan yang asal-asalan seperti itu sama artinya dengan mempertaruhkan  wibawa dan kinerja Bupati Manggari Barat, Edistasius Endi,.

Menurut Logam, misi mulia ini tidak sejalan dengan komitmen yang digaungkan Bupati Edi sebelumnya. 

Ia juga mengingatkan bahwa Buruknya kualitas pekerjaan infrastruktur mempertaruhkan wibawa dan konsistensi Bupati Edi.

" Yang inisiasi pinjaman inikan dia sendiri (Bupati Mabar) dan disetujui Oleh DPRD Mabar. Namun terlepas dari unsur bisnis dan politik didalamnya, mesti harus ada output dong untuk masyarakat. Jangan jadikan masyarakat sebagai komoditi proyek mereka," ungkap Logam saat ditemui media ini, di Labuan Bajo, Selasa (18/10).

• Verifikasi Faktual, Partai Buruh Siap Kerja
• Akselerasi Energi Hijau, PGN dan KIS Biofuels Indonesia Kembangkan Biomethane

Ia menjelaskan, spirit pinjaman modal ini guna membenahi infrastruktur yang menurut Bupati Edi presentasi infrastruktur di Mabar 60 persen tidak layak digunakan, 40 persen layak digunakan. 

Maka goal dari pinjaman ini memperbaiki infrastruktur guna mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

" Dari mulai lelang proyek hingga pelaksanaan di lapangan, sangat kental dengan kepentingan kekuasaan. 
Namun alangkah baiknya juga jaga trust publik, jangan sampai pemerintah dituduh tukang tipu. Kenapa dibilang tukang tipu karena inkonsistensi ini tadi. Rince atau tenor pembayaran dana pinjaman inikan 8 tahun. Tapi kualitas pekerjaan sangat buruk, inikan sangat gila! Angsuran belum mulai tetapi jalan sudah rusak pada saat masa pekerjaan," ungkapnya.

Logam menegaskan, ini fakta yang serius jika pemerintah menggadaikan masyarakat untuk kepentingan kelompok. Oleh karena itu, ia minta Bupati Edi Endi berbenah diri.

" Benahi daerah ini mulai dari mindset dia sendiri. Dulu kita usulkan agar tolak dana pinjaman ini karena kita sangat mengetahui betul motifnya. Mentalitas birokrasi dulu diperbaiki kemudian management pembangunan yang matang agar output pembangunan  betul-betul bermanfaat untuk masyarakat dan juga ada feedback untuk PAD agar mampu menopang angsuran perbulannya," ungkapnya. (Robby).