Labuan Bajo Krisis BBM: Harga Botolan Melonjak, Warga Antri Berjam-jam
redaksi - Kamis, 21 Agustus 2025 21:33
LABUAN BAJO (Floresku.com) - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, kembali dikeluhkan masyarakat. Antrian panjang di SPBU dalam sebulan terakhir membuat warga kecil merasa dirugikan.
Sirilus, salah seorang warga Labuan Bajo, mengungkapkan keresahannya. Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih proaktif memastikan ketersediaan BBM subsidi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. “Jangan sampai rakyat kecil terus yang dirugikan. Sudah sebulan ini kami kesulitan mendapatkan BBM, harus antri berjam-jam,” ujarnya.

Ia berharap Pemda bersama aparat penegak hukum segera menertibkan distribusi BBM subsidi agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang diduga bermain di balik praktik penimbunan. Menurut Sirilus, kelangkaan BBM seperti ini bukanlah hal baru, melainkan masalah berulang yang belum terselesaikan.
- 3.665 Peserta Tumpah Ruah di Karnaval Maumere: Meriah, Kreatif, tapi Menyisakan Sampah
- LPA NTT Serukan Keadilan bagi Korban Pemerkosaan Anak di Manggarai Timur
- Bacaan Liturgis pada Misa Harian, Kamis 2 Agustus 2025: Perumpamaan tentang Perjamuan Kawin
Masalah lain juga muncul dari aturan pengisian BBM untuk kapal. Sesuai ketentuan Pertamina, pemilik kapal wajib memiliki surat izin untuk melakukan pengisian. Namun, aturan itu tidak diikuti dengan penetapan kuota. “Satu kapal cukup punya surat izin saja, lalu bisa isi tanpa batasan. Seharusnya ada kuota seperti kendaraan darat, yang dibatasi maksimal 150 liter per hari,” jelasnya.
Di sisi lain, praktik penjualan BBM eceran juga marak. Seorang ibu penjual BBM eceran yang ditemui media mengaku menjual pertalite seharga Rp25 ribu per botol. Ia mendapatkan pasokan dari SPBU dengan cara mengantri menggunakan jerigen yang diangkut mobil pikap. Kondisi ini menambah sulitnya masyarakat memperoleh BBM dengan harga normal.
Warga berharap pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan Pertamina segera mengambil langkah konkret agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran, sekaligus menghentikan praktik penimbunan dan penjualan liar yang merugikan masyarakat kecil. (Paul Y.) ***