MAUMERE, Floresku.com – Data pemerintah menyebut seorang warga Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, masuk kategori desil 8 atau kelompok masyarakat relatif mampu. Namun, kondisi kehidupannya di lapangan justru memperlihatkan kenyataan berbeda.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Rabu, 11 November 2026, warga tersebut tinggal di rumah berdinding bambu, berlantai semen, dan beratap seng. Rumah yang ditempatinya berstatus bebas sewa, tetapi bukan milik sendiri.

Kondisi ekonominya pun memprihatinkan. Keluarga ini hanya memperoleh penghasilan sekitar Rp250.000 per bulan dari pekerjaan sebagai petani atau pekebun. Penghasilan tersebut harus mencukupi kebutuhan hidup empat orang anggota keluarga.

Baca juga:

• Masuk Desil 8, Warga Alok Berpenghasilan Rp250 Ribu Sebulan
• Bacaan Liturgis, Kamis, 12 November 2026
• OPINI:Kolonialisme Baru dalam Proyek Panas Bumi Flores-Lembata
• Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 19 Tokoh

Dari sisi kepemilikan aset, keluarga ini tidak memiliki sawah, kebun, rumah lain, maupun ternak. Satu-satunya aset yang tercatat adalah sebuah telepon genggam. Mereka juga tidak mempunyai sepeda motor, kulkas, ataupun televisi layar datar.

Untuk kebutuhan air minum, keluarga tersebut masih mengandalkan layanan air ledeng.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai akurasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama dalam mengelompokkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Baca juga:

• Bacaan Liturgis, Kamis, 12 November 2026
• OPINI:Kolonialisme Baru dalam Proyek Panas Bumi Flores-Lembata
• Prabowo Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada 19 Tokoh

Dalam klasifikasi DTSEN, desil 1 hingga 4 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah yang menjadi prioritas sasaran berbagai program bantuan sosial. Sementara itu, desil 8 menunjukkan kelompok masyarakat yang berada pada lapisan ekonomi relatif lebih tinggi, yakni sekitar 20–30 persen kelompok atas.

Akibat klasifikasi tersebut, warga yang tercatat pada desil 8 berpotensi tidak memenuhi kriteria penerima sejumlah program bantuan sosial, termasuk BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Padahal, jika melihat kondisi tempat tinggal, penghasilan, jumlah tanggungan, dan kepemilikan aset, keluarga tersebut tampak membutuhkan perhatian dan perlindungan sosial dari pemerintah.

Karena itu, pihak Kelurahan Kota Baru diharapkan segera menindaklanjuti persoalan ini melalui mekanisme sanggah serta mengusulkan verifikasi dan perbaikan data kepada Dinas Sosial Kabupaten Sikka.

Langkah tersebut penting agar data DTSEN benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Jangan sampai kesalahan pendataan menyebabkan warga yang semestinya membutuhkan bantuan justru tersisih dari program perlindungan sosial pemerintah.