KEPEMIMPINAN Nagekeo dijalani Johanes Don Bosco Do dan Marianus Waja (Don-Marianus) pada periode 2018-2023 berada pada tahap ketiga pembangunan jangka menengah daerah dalam serangkaian tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2009-2025. 

Periode kepemimpinan ini bernilai strategis sebagai tahap terakhir pencapaian Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025. 

Sesuai arahan regulasi, kami juga telah menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nagekeo Tahun 2024-2026 sebagai pedoman dalam tahap keempat (transisi) pembangunan jangka menengah daerah tahun 2024-2026, sekaligus sebagai pedoman dalam masa transisi menuju tahapan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2025-2045.

Oleh karena itu, Don-Marianus menyampaikan terima kasih berlimpah kepada seluruh masyarakat dan stakeholders pembangunan Kabupaten Nagekeo yang telah bahu membahu mendukung kepemimpinan kami selama periode 2018-2023. 

Sukses Meningkatkan IPM

Salah satu data strategis untuk mengukur kinerja pemerintah adalam data Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

 IPM bersifat kompleks dan multidimensional, dengan fokus pada tiga variabel utama, yaitu: Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan.

IPM dibentuk oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. IPM dihitung berdasarkan perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. 

Semakin tinggi nilai IPM, maka menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di suatu negara atau daerah semakin baik.

Nah, bagaimana keadaan IPM Kabupaten Nagekeo selama lima tahun terakhir? 

Don-Marianus menyatakan,  “kami  telah berhasil melaksanakan berbagai Agenda Perubahan di tengah tekanan pandemi Covid-19. Salah satunya di antaranya, meningkatkan perbaikan di sektor kesehatan, pendidikan dan ekonom, sebagaimana tercermin pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).”

Don-Marinus memang tidak asal mengklaim.  Data Statistik mencatat bahwa IPM Kabupaten Nagekeo memang meningkat secara konsisten dari 65,35 point pada tahun 2018 menjadi 67,07 point pada tahun 2023.

IPM Kabupaten Nagekeo tahun 2023 lebih tinggi dari Provinsi NTT sebesar 66,68 point dan lebih rendah dari IPM Nasional sebesar 73,55 point.

Secara sederhana, IPM adalah indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. 

IPM dibentuk oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990. IPM dihitung berdasarkan perbandingan harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. 

Semakin tinggi nilai IPM, maka hal itu menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan manusia di suatu negara atau daerah semakin baik.

Nah, bagaimana keadaan IPM Kabupaten Nagekeo selama lima tahun terakhir? 

Ternyata, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan selama periode 2018-2023, kecuali pada tahun 2020 (puncak pandemi Covid-19) IPM  Kabupaten Nagekeo meningkat secara konsisten. 

Disebutkan pula bahwa pada  tahun 2018, IPM Kabupaten sebesar 65,35 poin. Tahun 2019 naik menjadi 65,88. Lalu melorot menjadi 65,81 pada tahun 2020. Tetapi, setelah merangkak naik secara konsisten menjadi 65,82 poin (2021),  66,22 poin (2022) dan  menjadi 67,07 poin pada tahun 2023. 

Menurut jenis kelamin pada tahun 2022 dan 2023 adalah: Laki-laki: 67,01 (2022) dan 67,97 (2023) sedangkan Perempuan: 66,07 (2022) dan 66,57 (2023).

Data ini menggugurkan berbagai komentar liar di media sosial bahwa Don-Marianus selama masa pemerintahan periode 2018-2023  tidak melakukan apa-apa untuk Nagekeo. 

Data tersebut secara jelas membuktikan bahwa pemerintahan Don-Marianus periode 2018-2023  sangat efektif  membangun manusia Nagekeo. 

Mereka telah sukses mengangkat  kualitas kehidupan manusia Nagekeo dalam aspek utama  yaitu umur panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan (pengetahuan), dan standar hidup layak.

Usia harapan hidup warga Nagekeo capai 67,91 tahun

Sekarang mari kita telaah, aspek demi aspek IPM Nagekeo periode 2018-2023.

 Pada aspek IPM pertama, aspek harapan hidup dan kualitas kesehatan, pemerintahan Don-Marianus  periode I telah melakukan perubahan secara luar biasa.

Mereka telah membuat usia harapan hidup  orang Nagekeo naik secara konsisten dari usia 67,03 tahun pada tahun 2019, menjadi 67,13 tahun (2020), lalu meningkat menjadi 67,25 tahun (2021), menjadi 67,56 tahun (2022) dan 67,91 tahun (2023). 

Angka ini sedikit lebih baik dari usia harapan hidup orang NTT yaitu 67,15 tahun (2021), 67,47 tahun (2022) dan 67,77 atau 68 tahun (2023), walapun masih cukup jauh di bawah angka rata usia harapan hidup nasional yaitu 74,18 tahun per tahun 2023.

Tentu saja, meningkatnya harapan hdup orang Nagekeo terjadi tidak serta merta, melainkan karena beberapa faktor penunjang terkait perbaikan pelayanan kesehatan. 

Secara kasat mata, fasilitas Kesehatan di Nagekeo meningkat. Nagekeo memiliki RS Umum Daerah Aeramo Kabupaten Nagekeo (RSUD). Rumah sakit ini memiliki  86 tempat tidur, terdiri atas Kelas I  (14),  Kelas II (7), Kelas III (59), ICU (4), NICU (4), PICU (2), Isolasi (9) dan Perinatologi (9).

RSUD Aeramo juga diperkuat oleh sejumlah dokter, termasuk dokter spesialis saraf.
Rumah Sakit kebanggaan masyarakat Kabupaten Nagekeo itu juga sudah memiliki poli Jiwa yang melayani tes psikologi oleh psikiater. 

“Dokter ahli saraf itu hanya ada di Nagekeo, di wilayah Flores tengah hingga barat. Makanya, pasien dari Manggarai pun sering memeriksakan diri di sini, “ ujar Mama Sisil, seorang perawat di Klinik Pratama,  Danga.

Situs web rsudaeramo.nagekeokab.go.id menyebutkan, tren pengunjung pada unit Poli Jiwa RSUD Aeramo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rincian tahun 2020 sebanyak 616 orang, tahun 2021 sebanyak 672 orang dan Januari 2022 sebanyak 540 orang pengunjung. Pasien yang ditangani ada yang dirujuk dari Bajawa, Ende, Manggarai dan Kupang. 

Tersedia 20 bed pasien dan sejumlah fasilitas penunjang lainnya. Rumah sakit itu akan ditempatkan sedikitnya 18 tenaga kesehatan antara lain dokter ahli, dokter umum, apoteker, bidan, perawat, radiologi hingga ASN kesehatan masyarakat.

Selain itu Nagekeo memiliki  7 Puskesmas, klinik, Posyandu,  dan Apotik  tersebar secara cukup merata di seluruh wilayah Kaupaten. 
Bukan itu saja. Sejak Desember 2023 lalu,  Nagekeo RS Pratama Raja dengan  fasilitas yang terbilang lengkap mulai dari UGD, ruang persalinan, laboratorium, ruang rawat inap, ruang bedah minor, radiologi hingga farmasi. 

“Sekarang, orang di sekitar Raja tak perlu ke rumah sakit Aeramo lagi. Karena di Raja pun sudah ada rumah sakit Pratama,” ujar Kletus, warga Kampung Raja.

Dari sisi tenaga kesehatan, Nagekeo memiliki jumlah tenaga kesehatan cukup besar.
Buku Nagekeo dalam Angka 2024 (halaman 114) menyebutkan jumlah nakes menurut unit kerja dan pelayanan kesehatan di Kabupaten Nagekeo, 2023 meliputi 43 dokter, 365 perawat, 379 bidan dan 46 farmasi.

Yang juga menggembirakan adalah bawha belakangan ini orang Nagekeo tidak lagi repot untuk  mendapatkan obat-obatan. Karena  apotik sudah tersedia di semua kota Kecamatan, dan beberapa desa.

“Sekarang, kalau mau beli obat sudah tidak repot lagi. Kami tidak perlu ke Danga, sebab di Nangadhero, juga sudah ada apotik, “ ungka Aminah di Nangadhero. 

Rata-rata lama sekolah warga Nagekeo, 8.14 tahun

Secara konsep,  IPM di  bidang pendidikan  atau pengetahuan  diukur menggunakan angka rata-rata lama  sekolah  (RLS) dan angka lama harapan sekolah (LHS).

Di Indonesia, seringkali, ditambahkan dengan satu  indikator lain yaitu angka melek huruf  dan angka buta huruf. 

‘Angka RLS didefinisikan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).  

Angka LHS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun)  yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (umumnya merujuk ke usia 7 tahun) di masa mendatang. Sedangkan ‘Angka Melek Huruf’ adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf Latin dan  atau huruf lainnya. 

Lalu, berapa angka HLS, RLS,dan Melek Huruf yang membentuk IPM Nagekeo bidang pendidikan selama masa pemerintahan Don-Marianus periode 2018-2023? 

BPS menyebutkan, angka HLS  orang Nagekeo bertumbuh selama tiga tahun terakhir. HLS  tahun 2021adalah 12,49 tahun, tahun 2022 (12,51 tahun), dan tahun 2023  (12,59 tahun). 
Memang, angka tersebut masih  lebih rendah dari angka  HLS Provinsi NTT dan nasional. 

BPS juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2021 angka HLS NTT adalah selama   13,20 tahun, tahun 2022 (13,21) dan tahun 2023 (13,22), sedangkan angka HLS nasional tahun 2022 adalah 13,15 tahun.

Namun, angka HLS Nagekeo  pada tahun 2023 sebesar 12,59 tahun bermakna bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2013 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,59 tahun atau setara dengan Diploma I.

Terkait angka RLS, data statistik menyebutkan  Nagekeo ada kanaikan  selama tiga tahun terakhir, yaitu dari   7,90 tahun (2021), menjadi  7,91 tahun (2022) dan  naik lagi menjadi  8,14 tahun (2023).

RLS 8,14 tahun itu berarti rata-rata anak sekolah di Nagekeo memutuskan untuk berhenti sekolah pada kelas 2 SMP.

Meski masih di bawah angka nasional, 8,43 (2023), pencapaian RLS Nagekeo lebih baik dari pencapaian NTT. Disebutkan  angka  RLS  NTT  mencapai  7,69 tahun  pada tahun 2021,  menjadi 7,70 tahun( 2022) dan 7,82 (2023).

BPS juga menyebutkan bahwa  angka melek huruf, sebanyak 98,15 persen . Artinya, sebanyak 121,621  dari 123.871 orang  Nagekeo  berusia di atas 15 tahun sudah melek huruf. Sisanya, 1,85 persen atau 2.250 orang yang masih buta huruf.

Tentu saja, indikator IPM bidang pendidikan sebagaimana digambarkan di atas  belum ideal. Indikator tersebut juga masih sangat ‘kasar’ dan  tidak mencerminkan kualitas pendidikan yang dijalankan.

Menurut Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Unicef), kualitas pendidikan ditentukan antara lain oleh lima faktor utama.

Pertama, peserta didik yang sehat, bergizi baik dan siap berpartisipasi dan belajar, serta didukung dalam pembelajaran oleh keluarga dan komunitasnya;

Kedua, lingkungan yang sehat, aman, protektif dan peka gender, serta menyediakan sumber daya dan fasilitas yang memadai;

Ketiga, konten yang tercermin dalam kurikulum dan materi yang relevan untuk perolehan keterampilan dasar, terutama di bidang literasi, numerasi dan keterampilan hidup, serta pengetahuan di bidang gender, kesehatan, gizi, pencegahan penyakit (DB,HIV/AIDS) dan perdamaian.

Keempat, proses pembelajaran di mana guru yang terlatih menggunakan pendekatan pengajaran di sekolah  yang berpusat pada anak, dan yang mengurangi kesenjangan.di antara para peserta didik.

Kelima, hasil yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap, dan terkait dengan tujuan nasional dalam bidang pendidikan dan partisipasi positif dalam masyarakat.

140 TK dan 88 perpustakaan ramah anak

Sejauh ini publik Nagekeo memang terbiasa mengukur kemajuan pembangunan berdasarkan kondisi fisik, atau sesuatu yang dilihat kasat mata.

Di bidang pendidikan mereka hanya terpukau dengan kondisi fisik bangunan sekolah, perpustakaan dan fasilitas pendukung lainnya.

Sayangnya, informasi mengenai pembangunan dan renovasi sekolah tidak publikasikan secara luas.

Namun, dari data statisik  yang dipublikan BPS tampak jelas bahwa terjadi perbaikan secara signifikan di bidang pendidkan selama pemerintahan Don-Marianus periode 2018-2023.

Itu bukan hanya narasi isapan jempol belaka. Tetapi, itu merupakan data valid ang didukung  fakta riil di lapangan. 

Dalam hal pendidikan anak usia dinia misalnya, BPS  mencatat ada penambahan sangat singifikan dalam hal sekolah dan siswa TK.

Tahun 2019/2020, jumlah TK 92 unit, terdiri 4 Negeri dan 88 swasta. Tahun  2023/2023 melonjak menjadi 140 unit, terdiri dari 31 TK Negeri dan 109 TK swasta, menampung 3.826 siswa.

Di tingkat sekolah dasar (SD) jumlah gedung memang hanya bertambah satu unit dari 177 (2019/2020) menjad 178 unit pada tahun 2022/2023. Namun, dalam hal perbaikan kondisi fisik dan kelengkapan fasilitas sekolah meningkat secara luar biasa.

Meski BPS tidak merekam soal kondisi gedung dan perbaikannya dari tahun ke tahun, pada kenyataannya Pemkab Nagekeo telah merenovasi banyak gedung  SD (Swasta dan Negeri) dan melengkapinnya dengan perpustakaan Pelangi. selama beberapa tahun terakhir .

Selama Juli dan Agustusi  2023 sja, Pemkab Nagekeo  telah meresmikan  19 perpustakaan  di 19 Sekolah Dasar. Program yang dikerjakan bersama Room to Read dan Taman Bacaan Pelangi itu berada di SDI Mbay, SDK Penginanga, SDN Anakoli, SDN Nido, SDK Raja, SDI Boki, SDI Doki, SDK Majamere, SDK Ngedu, SDK Wolokoli, SDK Dombe, SDN Ndora, SDN Aegela, SDK Kita dan SDN Ndetunura.

Dengan begtitu, hingga akhir Agustus 2023, di seluruh Nagekeo terdapat  88 persputakaan ramah anak.

Transformasi sudah mulai, tingkat literasi dan numerasi melonjak

Sejauh ini Nagekeo memang  belum memiliki data yang menggambarkan kualitas pendidikan sebagaimana  dipersyaratkan Unicef. 

Pertama, Nagekeo  belum memiliki data tetang tingkat  kesehatan dan gizi  seluruh peserta didik. Misalnya, berapa siswa yang dalam kondisi sehat bugar, berapa yang kurang sehat, berapa yang cacat fisik, berapa yang mengalami kelemahan mental, dan berapa yang kurang gizi.

Selain itu, Nagekeo juga  belum membuat data  untuk memberikan gambaran jelas tentang kondisi lingkungan sosial  para peserta didik kita.

 Misalnya, ada berapa siswa yang memiliki orangtua yang lengkap; atau berapa siswa tidak memiliki salah satu atau kedua orangtua; berapa jumlah saudaranya; bagaimana kondisi ekonomi orangtuanya; bagaimana orangtua biasa memperlakukannya: berapa jumlah siswa yang mengalami pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan aneka kondisi sosial lainnya.

Meski demikian, kita memiliki sejumput data tentang konten  dan proses pembelajaran di sekolah.

Beberapa waktu lalu Kadis P dan K Nagekeo, Venantius Minggu mengatakan terkait konten dan proses pembelajaran, Nagekeo  sedang bertransformasi.

“Sosialisasi mengenai Kurikulum Merdeka dan  pelatihan guru penggerak penerapan Kurikulum Merdeka  terus digalakkan secara massif dan hasilnya mulai kelihatan,” ujarnya..

Bukan hanya itu, untuk memajukan kualitas pembelajaran, ungkap Kadis Venan pula, Dinas P dan K Nagekeo menggalakkan Program Sekolah Enuma, yaitu program kolaborasi kemitraan strategis antara Pemerintah Kabupaten Nagekeo, Plan Indonesia, The Head Foundation, dan Sekolah Enuma.

Sekolah Enuma, jelas Kadis Venan,  adalah aplikasi yang berisi permainan, buku, dan video yang mendukung anak usia lima hingga delapan tahun untuk belajar bahasa Indonesia, matematika, dan bahasa Inggris.

Venan mengatakan program itu memberikan kontribusi besar terhadap progres literasi dan numerasi Kabupaten Nagekeo.

Terbukti, kemampuan literasi untuk sekolah dasar di Nagekeo mencapai angka 60,88, melampaui target tahun 2023 sebesar 55,37 dan target tahun 2024 sebesar 58,00.

Sedangkan kemampuan numerasi mencapai angka 49,75 yang juga melampaui target tahun 2023 sebesar 40,24 dan target tahun 2024 ini sebesar 41,79.

Kemajuan yang disampaikan Venan memang  divalidasi sendiri oleh pihak Kemendikbudristek RI ketika melakukan pemantauan bersama Kementerian/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Agama (Kemenag) pada awal Februari 2023 lalu.
Waktu itu tim Kemendikburistek  mengamati pelaksanaan dan tantangan implementasi Kurikulum Merdeka, akses ke platform Merdeka Mengajar, dan penggunaan Rapor Pendidikan sebagai akuntabilitas dan perencanaan berbasis data.

Melalui pemantauan itu mereka mendapati pola pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka  di sejumlah sekolah di Nagekeo, telah menekankan pada kebutuhan siswa, khususnya pada kelas rendah atau kelas satu sampai tiga.

Makanya, usai pemantuan, Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, BSKAP Kemendikbudristek, Zulfikri Anas mengakui kalau wajah proses pendidikan Nagekeo mulai bertransformasi.

“Sudah ada asesmen awal untuk mengetahui kebutuhan siswa, sehingga guru tahu apa yang harus dilakukan dan dikolaborasikan bersama,” ujar Zulfikri kala itu.

Sementara itu, untuk meningkatkan mutu  proses pembelajaran di tingkat PAUD, pada suatu kesempatan tahun 2023 lalu, Bupati Johanes don Bosco Do mengispirasi para guru untuk berkreasi, memanfaatkan bahan pembelajaran dari bahan organik.

“Salah satu yang saya bayangkan adalah para guru menggunakan pusu muku (jantung pisang) sebagai bahan belajar buat anak PAUD,”  ujarnya.

Menurut dia, Alat Permainan Edukatif (APE) bisa digunakan dari bahan yang ada di sekitar, baik dari bahan daur ulang atau bahan organik.

Pelayanan dinas pendidikan yang makin baik

Meski IPM bidang pendidikan Nagekeo belum mencapai kondisi ideal, orang Nagekeo boleh lebih optimistis karena pelayanan dinas pendidikan yang makin berkualitas selama masa pemerintahaan Don-Marianus, tahun 2018-2023 lalu.

Hal ini, paling tidak tergambar dari  kinerja Dinas P dan K Kabupaten Nagekeo sebagaimana disampaikan Ombudsman NTT.

Menurut Ombudsman, tahun 2024 Dinas P dan K Nagekeo meraih skor tertinggi, 75,89 persen dalam Standar Pelayanan Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan di NTT. Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Peraihan ini, menyalip skor tertinggi SPM Pendidikan yang diraih Dinas P dan K Ngada tahun 2023, 62,37 persen.

Ini adalah sebuah lompatan besar, karena tahun 2023 lalu Dinas P dan K Nagekeo memiliki Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan terburuk dengan skor terendah yakni 27.89 persen.

Meski memberikan apresiasi,  Ombudsman NTT memberikan catatan kepada Dinas P dan K Nagekeo agar dapat memperbaiki Capaian Pendidikan Kesetaraan yang masih kurang, baru mencapai skor 3,6.

Menurut Ombudsman, Dinas P dan K Nagekeo  harus lebih giat mengembalikan anak-anak usia sekolah yang telah putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan di jalur pendidikan non formal seperti Paket A (Setara SD), Paket B (Setara SMP) dan Paket C (Setara SMA).

Pendididikan kesetaraan memang mendesak untuk digenjot lebih kencang lagi. Ini untuk dapat menekan angka buta huruf ke depan. Sebab, sebagaimana disebutkan di atas, saat ini ada sekitar 2.500 warga Nagekep masih buta huruf.

Kesan positif para guru dan warga

Kesan positif tentang pelayanan Dinas P dan K Nagekeo juga datang dari kalangan guru dan masyarakat biasa.

Sejumlah guru yang dijumpai penulis mengatakan bahwa pelayanan dan pendampingan dari Dinas P dan K sangat memuaskan.

“Respon terhadap keluhan dan usulan  kami para guru di sekolah, sangat cepat,” ujar seorang guru di Nangaroro yang bernama Fransiskus.

“Selain itu, Pa Kadis (Venan, red) juga bersikap sangat terbuka dan mau mendengarkan. Kapan dan di mana saja, termasuk melalui telepon, Pa Kadis selalu memberikan tanggapan jika yang dibahas adalah urusan dinas. Beliau siap menerima kapan saja, tidak terbatas pada jam kerja saja,” ujar seorang ibu yang mengaku bernama Lusia.

Menurut warga Pemkab dan Dinas P dan K Nagekeo sangat cepat merespon keluhan masyarakat akan perbaikan fasilitas sekolah.

“Kami sangat puas dengan Pemkab dan Kadis P dan K yang sekarang.Dalam waktu tidak terlalu lama, keluhan kami untuk perbaikan gedung sekolah langsung dijawab. Sekarang sekolah bangunan sekolah  kami sudah bagus. Lengkap dengan perpustakaan dan kamar mandi serta WC,” ujar Pius Pedo, warga senior di Kampung Malasera, Desa Nata Ute.

IPM Kualitas kesejahteraan hidup, meningkat

Oleh karena keterbatasan wawasan, banyak orang mengukur kemajuan pembangunan  di bidang kesjateran berdasarkan pengamatan dan pengalaman personal. 

Misalnya, ketika menyaksikan bahwa di wilayah RT/RW atau desanya masih ada  warga yang hidup di bahwa standar kesejateraan, mereka langsung mengeneralisasi bahwa semua rakyat belum Sejahtera, dan pemerintah tidak melakukan apa-apa untuk memperbaikinya.

Padahal pengukuran kemajuan pembangunan tidak seperti itu, melainkan menggunakan teori ekonomi. Bahkan, teori ekonomi tertentu kini sudah dianggap tidak layak digunakan, karena tidak cocok lagi.

FX Sugiyanto, Guru Besar Ekonomi FEB Undip dan Ketua Laboratorium Studi Ekonomi Pancasila pernah mengatakan, dalam perspektif perkembangan teori ekonomi pembangunan, cara pandang kemiskinan hanya diukur dari pendapatan, sudah termasuk dalam Old Fashion Theory (teori yang kedaluwarsa),.

Generasi teori yang lebih baru adalah yang kita kenal dengan Endogenous Growth Theory. Dalam perspektif teori endogenus ini, pendapatan hanyalah merupakan salah satu ukuran kesejahteraan, karena basis premisnya adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

FX Sugiyanto kemudian menjelaskan, pertama, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapata perkapita memang dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan relatif suatu masyarakat secara agregat, tetapi tidak bisa digunakan sebagai indikator kemiskinan jika kemiskinan tersebut diukur dari batas pendapatan yang memadai untuk hidup layak.

Itulah alasan perhitungan garis kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran rata-rata. Namun sebagai ukuran kesejahteraan, tingginya GDP perkapita harus disatupandangkan dengan ukuran pemerataan pendapatan, katakanlah Indeks Gini (IG) sebagai ukurannya.

Kedua, kemiskinan yang diukur dengan pengeluaran, lebih menggambarkan daya beli rata-rata. Garis kemiskinan diukur dari batas minimal pengeluaran perkapita yang dianggap memadai untuk hidup layak berdasarkan perkembangan harga di masing-masing daerah.

Karena itu, basis perhitungan tingkat kemiskinan adalah unit individual. Hal ini tentu tidak dapat disebandingkan dengan PDRB perkapita yang basis perhitungannya agregat atau keseluruhan wilayah. 

Ketiga, pendekatan  IPM. Seiring dengan perkembangan teori, UNDP pun juga mengadopsi pendekatan komprehensif yang yang dikenalkan oleh Amartya Sen. 

Dalam pendekatan ini, kesejateraan hidup warga  dipandang bukan hanya dari dimensi pendapatan, melainkan juga pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup lain.

Nah,  E-book ‘Kabupaten Nagekeo dalam Angka 2024’ dan BPS Kabupaten Nagekeo 2023 memperlihatkan,  nilai PDRB Kabupaten Nagekeo atas dasar harga konstan bertumbuh dari Rp 1,38  trilun (2020) menjadi Rp1,50 triliun (2023). 

Kemudian,  nilai PDRB  Kabupaten Nagekeo atas dasar harga berlaku,  naik Rp1,50 trilun (2020)  menjadi Rp2,67 triliun (2023). 

Data statistik tersebut mengandung makna bahwa meski berada di bawah tekanan pandemi Covid-19  selama tahun 2020-2021,  Don-Marianus masih mampu menggerakkan perekonomian Nagekeo, sehingga nilai PDRB atas dasar harga konsta naik Rp 0,12 trilun, dan nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat Rp 0,40 triliun.

Pada sisi pengeluaran, disebutkan pengeluaran per kapita warga Nagekeo meningkat dari 8,219 juta rupiah per tahun pada tahun 2018 menjadi 8,706 juta per tahun pada tahun 2023. 

Dan, kalau merujuk ke pendekatan IPM komprehensi sebagaimana diusulkan Amartya Sen maka tingkat kesejateraan warga Nagekeo mengalami kemajuan seiring dengan pertumbuhan IPM.

Nah,  apabila menjelang Pilkada 2024 masih ada yang nekad berbagi opini dan komentar yang menafikkan atau menyangkal perubahan yang telah dilakukan Don-Marianus, itu jelas sebuah manuver politik yang tidak berbasis data dan fakta. 

Beropini atau berkomentar tanpa fakta dan data  itu hoaks namanya. Ingat,  hoaks itu musuh besar dari demokrasi.

Jadi, bertolak dari  kilas balik data IPM saja, warga Nagekeo sangat pantas memberikan Don-Marianus atau Paket Yes  amanat untuk melanjutkan agenda perubahan sebagai fondasi transformasi menuju Nagekeo, “The Heart of Flores’ Tahun 2024. (AMP/Tim media).***