Oleh Abraham Runga Mali

Film dokumenter Pesta Babi menjadi bahan renungan bersama dalam sesi Nonton Bareng dan diskusi di Rumah Pembelajar Cilangkap yang diselenggarakan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) dan Institut Harkat Negeri (IHN). 

Diskusi itu terasa semakin hidup karena sutradara film, Dandhy Dwi Laksono, hadir langsung bersama sejumlah tokoh nasional seperti Sudirman Said, Todung Mulya Lubis, dan Ikrar Nusa Bhakti.

Mari kita mulai dengan sebuah imajinasi sederhana. Setiap pembangunan besar pada dasarnya adalah sebuah pesta. 

Ada yang duduk di meja utama menikmati hidangan, ada yang menyiapkan makanan, ada yang mencuci piring, dan ada pula yang harus menanggung biaya setelah pesta selesai.

Pertanyaannya: siapa mereka dalam pembangunan yang diberi nama Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua?

Film Pesta Babi mencoba menjawab pertanyaan itu. Film ini menghadirkan suara-suara yang selama ini nyaris tenggelam di balik narasi besar pembangunan atas nama swasembada pangan dan energi.

Jangan Berhenti pada Hermeneutika

Harus diakui, Dandhy Laksono, Cypri Dale, dan tim berhasil memotret sekaligus menafsirkan realitas pembangunan di Papua dengan menempatkan kelompok yang termarjinalkan sebagai pusat perhatian. 

Film ini mengoreksi narasi pembangunan yang terlalu optimistis, memperlihatkan luka sosial yang selama ini tersembunyi, dan membongkar relasi timpang antara pusat dan daerah, modal dan kemiskinan.

Mereka yang selama ini berada di pinggir menjadi terlihat terang-benderang. Tidak mengherankan jika setelah menonton film ini, sebagian orang marah, kecewa, bahkan mencaci pemerintah dan pengusaha. Reaksi itu wajar.

Pemerintah dituduh mereduksi perannya dari distributor keadilan menjadi sekadar mesin elektoral. Sebagian pengusaha dipandang rakus dan berwatak kolonial. Sementara pendekatan pembangunan dinilai terlalu militeristik dan otoritarian.

Namun sesudah kemarahan itu, kita perlu hening sejenak.
Dekonstruksi memang penting untuk memperlihatkan luka. Tetapi bangsa tidak dapat dibangun hanya dengan membongkar. 

Fakta telanjang tentang Papua yang tertindas tetap membutuhkan arah, institusi, dan jalan keluar. Dengan kata lain, sesudah hermeneutika, kita memerlukan arsitektur.

Pembangunan Harus Berjalan, tetapi Modelnya Perlu Diubah

Bagi penulis, pembangunan di Papua tidak mungkin dihentikan. Masyarakat tetap membutuhkan sekolah, rumah sakit, jalan, transportasi, pekerjaan, dan ekonomi yang bergerak. Lahan-lahan subur tetap perlu diolah. Infrastruktur tetap harus dibangun.

Demikian pula niat pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan swasembada pangan dan energi patut diapresiasi.

Karena itu, persoalannya bukan pada pembangunan atau tidak pembangunan. Persoalannya adalah: pembangunan model apa yang hendak dijalankan?

Dan ketika pembangunan harus terus berjalan, bangsa ini tetap membutuhkan modal. Suka atau tidak, pengusaha tetap perlu dirangkul. Hanya saja, keuntungan tidak boleh menjadi satu-satunya orientasi. 

Modal perlu dibatasi oleh etika sosial: ambillah untung secukupnya, jangan sebesar-besarnya.

Masyarakat Adat Sesungguhnya Memiliki Modal Besar

Ketika pemerintah dan pengusaha datang ke Papua, mereka sebenarnya tidak sedang berhadapan dengan masyarakat yang tidak memiliki apa-apa. 

Masyarakat adat tidak hanya memiliki tanah. Mereka memiliki sejarah, identitas, legitimasi sosial, pengetahuan ekologis, modal budaya, dan otoritas moral.

Meminjam pemikiran Pierre Bourdieu, masyarakat adat sesungguhnya memiliki modal dalam arena pembangunan modern. Hanya saja, modal itu belum diterjemahkan menjadi kekuatan institusional.

Dalam istilah Hernando de Soto, modal itu masih menjadi “modal mati”.

Di sinilah tantangan terbesar kita, terutama kaum intelektual dan pengambil kebijakan di negeri ini: bagaimana menghidupkan modal masyarakat adat agar dapat bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi dan politik yang nyata.

Kita tidak perlu lagi ikut membangun ribuan salib sebagai  simbol keselamatan di Papua. Yang jauh lebih penting adalah membantu masyarakat adat bangkit dan hidup kembali  secara bermartabat.

Belajar dari Māori

Pengalaman masyarakat Māori di Selandia Baru bisa menjadi pelajaran berharga.
Satu dekade lalu, ketika penulis meliput investasi geotermal di wilayah Māori, hal paling menarik bukan hanya proyek investasinya, melainkan cara masyarakat adat membangun trust atau badan amanah.

Orang Māori tidak menjual tanah satu per satu. Mereka masuk sebagai institusi. Tanah dijadikan aset jangka panjang yang manfaatnya terus mengalir lintas generasi.

Sebab dalam dunia modern, yang bernegosiasi bukan hanya individu, melainkan institusi.
Dari Māori kita belajar bahwa institusionalisasi masyarakat adat secara ekonomi sangat penting agar ketika investasi datang, mereka memiliki posisi tawar yang kuat.

Masyarakat adat membentuk sebuah Trust, yaitu Lembaga pengelolaan aset secara kolektif yang dikelolah secaeaprofesional untuk kepentingan komunitas. 

Dan Rumah Adat, tidak hanya menjadi sekadar  tempat melantunkan petuah-petuah masa lalu dan doa-doa mistik, tapi juga menjadi tempat tapat terkait perkembangan bisnis mereka. 

Masyarakat Adat sebagai Filter Kapitalisme Global

Ketika masyarakat adat memiliki institusi yang kuat, mereka dapat berfungsi sebagai filter dalam era kapitalisme global.

Filter di sini tentu bukan berarti menolak investasi. Filter berarti menghadirkan pertanyaan-pertanyaan moral dalam setiap proyek pembangunan:

Apakah masyarakat ikut memiliki?
Apakah lingkungan tetap terjaga?
Apakah manfaat pembangunan kembali kepada komunitas?
Apakah generasi berikutnya ikut menikmati hasilnya?

Pada titik ini, sebenarnya gagasan tersebut tidak asing bagi Indonesia.

Pancasila, jika dipahami secara sungguh-sungguh, tidak pernah mengajarkan penolakan terhadap pasar atau modal. Tetapi Pancasila mengingatkan bahwa modal harus bekerja untuk manusia, bukan manusia yang dikorbankan demi modal.

Sila kedua menempatkan manusia sebagai pusat martabat.
Sila keempat menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menentukan masa depan.

Dan sila kelima menuntut agar hasil pembangunan dinikmati secara adil.
Karena itu, mungkin pertanyaan yang paling penting bukan lagi bagaimana mengundang masyarakat adat ke pesta pembangunan.

Pertanyaannya adalah: apakah mereka ikut memiliki rumah tempat pesta itu berlangsung?

Pertanyaan inilah yang perlu terus kita renungkan ketika menafsirkan kembali Pesta Babi—sebuah hermeneutika tentang luka pembangunan dan keterpurukan Papua hari ini.***