JAKARTA (Floresku.com) - Kementerian Desa, Pembaangunan Daerah Tertinggal memastikan bahwa teknologi tepat guna  akan terus dibutuhkan, khususnya oleh masyarakat desa, meskipun teknologi semakin berkembang pesat.

Pasalnya, teknologi tepat guna memiliki ciri khas berbasis pada kearifan lokal dan berkelanjutan di setiap alatnya seerta  menjawab seluruh tantangan menjawab kebutuhan masyarakat dalam skala mikro.

Hal ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, dalam keterangannya terjait acara Malam Keakraban Pejuang Inovasi di Teras Udayana, Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) seperti dilansir pada Senin (15/7).

Abdul Halim mengatakan, teknologi tepat guna dapat terus berkembang dan berinovasi sesuai dengan perubahan kebutuhan masyarakat desa.

• Neraca Perdagangan Indonesia Surplus Rp38,6 Triliun pada Juni 2024
• Utang Luar Negeri Indonesia Melambung Hingga ke Angka Rp6.598,26 Triliun

Sebab, teknologi ini fokus pada keberlanjutan dan adaptasi terhadap budaya lokal.

"Teknologi tepat guna selalu berhubungan dengan berbagai kebutuhan dan tantangan yang dihadapi masyarakat di level desa. Oleh karena itu, teknologi tepat guna tidak akan pernah mati," jelasnya.

Menurut Abdul Halim. teknologi tepat guna dirancang agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat setempat.

Selama 25 tahun penyelenggaraan teknologi tepat guna, setiap hasil karyanya dinilai selalu bertumpu pada kebutuhan warga tanpa meninggalkan warisan budayanya.

“Poin penting dari teknologi tepat guna adalah kemampuannya untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Ini berlaku dalam bidang ketahanan pangan, pemulihan ekonomi, serta hal-hal lainnya terkait kemandirian desa,” kata Mendes PDTT menandaskan.

Turut hadir pada acara ini, Wakil Menteri Desa, Paiman Raharjo, Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Mayjen TNI (Purn) Hassanudin, Walikota Mataram, Mohan Roliskana, Pejabat Tinggi Pimpinan Madya dan Pratama dari berbagai kementerian dan lembaga, kepala dinas, bupati, wali kota, dan pendamping desa. (SP). ***