LABUAN BAJO (Floresku.com)  - Dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting dan peningkatan pelaksanaan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana), Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dr. Hasto Wardoyo dan jajarannya melakukan kunjungan kerja (Kunker) di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat NTT, Senin (26/04)

Selama di Labuan Bajo Kepala  BKKN dan jajarannya menjalani beberapa agenda kegiataan di antaranya audiensi dengan Wakil Bupati Manggarai Barat dem Yulianus Weng dan  Pertemuan dengan OPD KB dan PKB PNS serta PLKB Non PNS serta Kunjungan ke Center Of Exelence 1000 Days di Labuan Bajo.

"Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Manggarai Barat menyampaikan selamat datang dan berterimakasih atas kunjungan bapak kepala BKKBN dan rombongan di Labuan Bajo yang sudah ditetapkan presiden Joko Widodo sebagai destinasi pariwisata super prioritas dan pariwisata super premium," ucap Wakil Bupati Manggarai Barat dr. Yulianus Weng saat menggelar buka puasa bersama dengan Kepala BKKBN dan rombongan di rumah jabatan wakil Bupati Mabar

Wakil Bupati yang biasa disapa dr Weng menjelaskan, penetapan Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super premium (DPSP) ini diikuti dengan pembangunan sarana- prasarana pendukung pariwisata yang luar biasa dari pemerintah Pusat mulai dari infrastruktur jalan maupun fasilitas kepariwisataan lainnya.

 Dia kemudian menyampaikan bahwa  belakangan ini penyebaran virus Corona di Labuan Bajo sudah cenderung turun.

"Virus Corona cendrung menurun, data yang ada kalaupun ada penambahan itu hanya satu atau dua kasus saja untuk saat ini, jika dibandingkan penambahan kasuau positif Covid-19 pada bulan Januari yang lalu, bapak ibu ngga perlu takut, labuan Bajo sudah mulai aman dari virus Corona," ungkap dr. Weng

Dia pun menegaskan kondisi tersebut dicapai karena intensitas pelaksanaan vaksinasi oleh pemerintah daerah terhadap tiga sasaran yang paling penting, yaitu tenaga kesehatan, petugas pelayan publik, dan tenaga pendidik serta lansia terus dilakukan

"Tenaga kesehatan yang pertama dilakukan vaksinasi dan sudah mencapai angka 97%, sementara untuk pelaku pariwisata, ASN dan TKD serta tenaga guru dan lansia hampir semua sudah di vaksinasi. Sehingga untuk prosentase keseluruhan pelaksanaan vaksinasi pada kisaran angka 36 persen sehingga Manggarai Barat berada diurutan pertama di NTT terkait vaksinasi," tegas Wabup dr. Weng

Pada saat ini lanjut dr. Weng, Pemda Manggarai Barat mendapat bantuan vaksin 20.000 dosis jenis sinovac dari dirjen P2P Kementerian Kesehatan.

"Saat dirjen P2P ikut rombongan kunker komisi IX DPR RI beberapa waktu yang lalu, kami langsung minta dibantu vaksin dan sudah dikirim sebanyak 20.000 dosis vaksin, vaksin itulah yang digunakan untuk melakukan vaksinasi kepada seluruh sasaran strategis kategori petugas pelayan publik seperti pelaku pariwisata, guru dan lansia," ucapnya

Sementara itu kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dr. Hasto Wardoyo dalam arahannya menyampaikan kunjungan kerja di NTT kali ini merupakan Upaya Percepatan Penurunan Stunting serta peningkatan Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di tiga Kabupaten di di NTT yaitau Manggarai Barat, Manggarai dan Manggarai timur.

Hasto mengatakan bahwa BKKBN melaksanakan Pendataan Keluarga Tahun 2021 pada 1 April – 31 Mei. Pendataan dilakukan untuk basis data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan keluarga.

Kemudian Hasto menjelaskan, Pendataan Keluarga Tahun 2021 menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) dalam menyediakan basis data keluarga untuk intervensi Program Bangga Kencana, dan program pembangunan lainnya.

“Keluarga adalah bagian fundamental dalam masyarakat, agama, dan negara. Negara menjamin dan melindungi setiap warganya untuk mendapatkan haknya, dan pendataan keluarga ini dilakukan dalam usaha melindungi dan memenuhi hak tiap warga negara, termasuk keluarga,” ujar Kepala BKKBN.

Lebih lanjut Hasto menegaskan, Pendataan Keluarga Tahun 2021 penting dilakukan untuk memotret dan mengenali keluarga Indonesia. Selain itu, pendataan juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia dalam fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan, serta ekonomi.

Pendataan tahun ini, lanjutnya, menyediakan profil pasangan usia subur, keluarga dengan balita, keluarga dengan remaja, keluarga dengan lansia, keluarga berisiko stunting, dan aspek kesejahteraan keluarga by name by address yang tidak tersedia secara lengkap pada sumber data manapun.

Pendataan Keluarga Tahun 2021 dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia kepada seluruh keluarga Indonesia yang berjumlah kurang lebih 77,9 juta kepala keluarga. Petugas pendataan terdiri dari pemerintah dan masyarakat, yakni Petugas Lini Lapangan KB dari BKKBN dan Kader Keluarga Berencana, yang secara nasional terdiri dari 7.230 Manajer Pengelolaan PK Tk Kecamatan, 7.230 Manajer Data, 83.441 Supervisor Tk Desa, dan 1,2 juta petugas kader pendata.

Selain itu, lanjut Hasto,  tugas BKKBN juga menghadirkan program keluarga berkualitas. Salah satu upaya menghadirkan keluarga berkualitas adalah dengan menekan angka stunting pada anak.

Hasto Wardoyo menyampaikan, apabila anak-anak tumbuh kembangnya tidak berkualitas, bonus demografi yang nantinya dinikmati Indonesia pada 2030 tidak ada artinya. Justru, sambung dia, jika bonus demografi yang ada tidak berkualitas malah dapat membuat ledakan pengangguran baru.

"Karena itu ada target yang difokuskan pada 2021 pada sasaran yang mudah ditangkap. Kalau dahulu tidak ada target KB pasca persalinan, sekarang akan ada target KB pascapersalinan," kata Hasto

Hasto menyebutkan, saat ini ada 4,8 juta sampai 5 juta setiap tahun perempuan yang melahirkan di Indonesia. Sedangkan fakta di lapangan, ibu yang baru melahirkan kurang didekati untuk mengikuti program keluarga berencana (KB).

"Jadi target pertama BKKBN adalah memperbanyak pendekatan ke perempuan yang baru saja melahirkan. Tujuannya agar mereka bukan hanya mengikuti program pencegahan kehamilan lagi, namun juga program KB," ujar Hasto.

Angka stunting tinggi

Menurut data BKKN, angka stunting di NTT terglolong sangat tinggi, yaitu 43 persen. Sementara itu,  berdasarkan hasil pengukuran status gizi balita pada bulan Agustus 2020 di Kabupaten Manggarai Barat melalui aplikasi EPPGBM secara by name by address dari sasaran balita sebesar 22.850 anak balita, dengan jumlah balita yang diukur antropometri sebanyak 21.928 (95,96 persen) dan didapatkan prevalensi angka stunting pada balita sebesar 17,3  persen (3.788 anak), sedangkan prevalensi stunting baduta (dibawah dua tahun) sebesar 13,48  persen(1.259 anak).

Kemudian prevalensi stunting ini menurun dari penimbangan bulan Februari 2020 sebesar 19,1 persen(4.040 balita) dan 16,05 persen (1.479 Baduta) pada baduta dengan jumlah balita yang diukur sebanyak 23.384 balita (100 persen) dibandingkan prevalensi stunting 19,6 persen pada balita dan 15,39 persen pada baduta tahun 2019 (sumber data e-PPGBM di unduh tanggal 21 November 2020).

Bupati Gusti menjelaskan dari 164 desa dan 5 kelurahan di 12 kecamatan Kabupaten Manggarai Barat, prevalensi stunting pada balita ada 73 desa/kelurahan (43,20 persen) di atas 20 persen atau berada di atas batas kategori aman ( ≥ 20 persen kronis). (TARI)