LABUAN BAJO (Floresku.com) - Para petani di setiap Kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat mengeluh terkait dengan langkanya persediaan pupuk oleh pemerintah. 

Hal ini dibenarkan oleh Dinas Pertanian Manggarai Barat melalui wawancara langsung dengan media ini.

Tanggapan Dinas Pertanian yang diwakili oleh Kepala Bidang Prasarana Pertanian Manggarai Barat, Ahmad Rabu menyampaikan bahwa kelangkaan pupuk ini terjadi bukan hanya di satu kecamatan saja, melainkan di semua kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat.

“Keluhan kelangkaan pupuk ini tidak hanya satu kecamatan, tapi semua kecamatan di Manggarai Barat, termasuk petani di Kecamatan Lembor memberi keluhan juga," kata Ahmad.

Untuk mengatasi kondisi kelangkaan pupuk ini, Ahmad memberikan saran agar setiap petani yang mempunyai cukup modal untuk membeli pupuk non subsidi.

“Sebenarnya untuk mengatasi kelangkaan seperti ini, kita sarankan untuk petani yang mampu atau berkecucupan modalnya agar beli pupuk non subsidi. Dan untuk diketahui penyerapan pupuk non subsidi terendah untuk Flores adalah Manggarai Barat,"  tegas Ahmad.

Selain itu, Ahmad juga menjelaskan secara garis besar soal kelangkaan pupuk di Manggarai Barat.

“Terkait dengan kelangkaan pupuk memang sejak 2020 kita hanya dialokasikan tujuh ribu lima puluh ton. Kondisi ini sangat jauh dari target karena kebutuhan kita sebenarnya itu empat belas ribu lima ratus dua belas ton. Jumlah tersebut sesuai dengan luas lahan yang ada di Manggarai Barat ini. Namun, yg diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi, kita hanya mendapatkan setengah, yaitu tujuh ribu lima puluh ton”

“Tujuh ribu lima puluh ton ini kami bagi berdasarkan jumlah kecamatan. Pertama yang lebih banyak adalah Lembor, kemudian urutan kedua itu kecamatan boleng, sano nggoang dan lembor selatan. Pembagian tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Manggarai Barat yang dibagi setiap kecamatan”, tutup Ahmad.

Ada pun langkah yang diambil oleh Dinas Pertanian terhadap konsisi ini yaitu membagi secara adil setiap kecamatan. Di mana jatah setiap kecamatan tidak dibagikan secara penuh. Karena jika dibagikan secara penuh untuk satu kecamatan dan dihitung sesuai dengan besar lahan, maka pasti ada kecamatan lain yang menjadi korban. (Ted N)