JAKARTA (Floresku.com) – Taman Nasional Komodo sebagai warisan berharga  dunia selalu menjadi pusat perhatian global, termasuk kegiatan pembangunan yang terkait dengan lokasi yang  berada di bawah perlindungan UNESCO tersebut.

Seperti diketahui akhir pekan lalu  beredar  rekomendasi untuk menghentikan sementara proyek di TN Komodo seperti terbaca dari Surat Keputusan World Heritage Commite yang sudah mengadakan pertemuan secara virtual dari 16-31 Juli 2021 di Fuzhou, China.

"Mendesak Negara (Indonesia) untuk menghentikan semua proyek infrastruktur pariwisata di dalam dan sekitar properti yang berpotensi berdampak pada nilai universal luar biasa hingga Amdal yang direvisi diajukan dan ditinjau oleh IUCN,"  demikian bunyi keputusan Komite Warisan Dunia UNESCO nomor 44 COM 7B.93  seperti dikutip dari Detikcom, Minggu (1/8/2021).

Menurut lembaga internasional yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu, proyek infrastruktur untuk pariwisata baik di dalam dan  sekitar TN Komodo beropotensi  membawa dampak yang buruk pada nilai universal luar biasa  atau Outstanding Universal Value (OUV). 

Bantahan dari Kemenparekraf

Namun, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)  membantyah informasi soal rekomendasi UNESCO melalui Konvensi Komite Warisan Dunia yang meminta untuk menghentikan sementara proyek infrastruktur di TN Komodo.

Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi Kemenparekraf, Ari Juliano Gema mengatakan, pihaknya telah melakukan klarifikasi dengan berbagai pihak. Hasilnya, tidak rekomendasi UNSECO untuk menghentikan sementara proyek tersebut.

"Kami sudah meminta klarifikasi dari berbagai pihak mengenai informasi tersebut, dan ternyata tidak ada rekomendasi dari UNESCO untuk menghentikan sementara proyek Infrastruktur di Taman Nasional Komodo," kata Ari, Senin (2/8/2021).

Kendati ti demikian, Ari mengaku pihaknya sedang melakukan diskusi untuk menanggapi rekomendasi yang dikeluarkan itu.  "Kami masih mendiskusikannya sampai saat ini," ujarnya

Sementara itu, dalam temu wartawan mingguan secara daring, Senin (2/7/2021), Menteri Pariwisaata  Sandiaga Uno  mengatakan sedang meminta rekomendasi meeting dari UNESCO tersebut. "Saya ingin melihat secara detil dan membahas line by line dari diskusi yang dilakukan pada meeting menjadi referensi tersebut. Karena ini sangat penting," tegas Sandiaga.

Dia mengakui  informasi yang berkembang  sedikit berbeda dengan laporan internal Kemenparekraf. Karena, pemerintah sekali lagi ingin membuat destinasi liburan yang ramah lingkungan juga berkelanjutan.

Jadi, jelas dia,  apapun yang akan pemerintah lakukan di Labuan Bajo itu akan berdasar terhadap kajian dari dampak lingkungan hidup. Dan penyusunan AMDAL ini harus juga akan dikoordinasikan dengan KLHK.