BANTEN (Floresku.com) - Guru Besar Hubungan Internasional (HI) Universitas Pelita Harapan (UPH) Tangerang, Prof Aleksius Jemadu menilai pengembangan wisata Labuan Bajo hanya menguntungkan pengusaha besar. 

Menurut Aleksius, usaha yang tengah dikembangkan pemerintah menjadi Super Prioritas hanya memprioritaskan investor besar.

Keberadaan investor kelas dunia di Labuan Bajo yang berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, telah membuat warga lokal termarjinalkan.

• Presiden Jokowi Resmikan Jembatan Otista Bogor
• Hadiri Jamuan Minum Teh, Presiden Jokowi Kembali Undang Kaisar Naruhito ke Indonesia
• Presiden Jokowi Paparkan Sejumlah Hal yang Dapat Dijadikan Panduan AZEC Hadapi Perubahan Iklim

“Mulai dari hotel, resto dan UMKM dikuasai oleh pemain besar semua. Sehingga masyarakat lokal tidak diberikan hak sosial ekonomi untuk membangkitkan perekonomian mereka,” ujar Prof Aleksius Jemadu, sebagaimana dikutip Akurat Banten, Selasa (19/12).

Menurut Prof Aleksius, sesuai UU 45 Perintah wajib memberikan pemberdayaan dan mendorong koperasi masyarakat setempat agar daya bergeming warga lokal bisa tumbuh.

“Harus ada affirmative action untuk penduduk lokal. Karena kemampuan masyarakat lokal untuk bersaing dengan pemain besar hampir tidak ada. Selain itu tidak ada pola atau struktur persaingan yang adil,” ucapnya.

Sehingga agar tidak timbul masalah sosial, pemerintah pusat dan daerah harus mengintervensi dan memasukan itu ke dalam perencanaan pembangunan.

“Kita tidak melarang pemain dunia itu masuk. Tapi jangan merusak lokal. Kita juga mendesak untuk memberi perlindungan ruang economic space kepada warga lokal, karena banyak pemain lokal tidak diperbolehkan berjualan di sejumlah lokasi,” paparnya.

Sementara itu Dosen HI UPH, Yosef Djakababa menambahkan pemerintah juga harus memikirkan sustainability tentang keberlangsungan pariwisata agar banyak dampak kepada masyarakat setempat.

“Penyerapan lokal di Labuan Bajo itu baru 10 persen. Sedangkan yang diharapkan adanya hotel, makanan dapat menunjang lokal,” ungkap Yosep.

Sehingga pemerintah harus mengambil kebijakan demi menjaga kedaulatan kepada masyarakat juga terutama. Karena, globalisasi pariwisata ini. Harus Ada peran tidak hanya dari civil society atau masyarakat madani.

“Bisa membuat kebijakan kebijakan pro lokal. Misalnya. Para masyarakat lokal sulit sekali untuk di Bandara. Karena standar tertentu, mahal dan pemain pemain tertentu yang punya. Nah bagaimana caranya pemerintah setempat bisa memfasilitasi,” imbuh Yosep. (Sumber: Akurat Banten).