JAKARTA (Floresku.com) -Langkah Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Malaka atau Ketua DPC PKB Malaka melaporkan dua media online menyita perhatian banyak kalangan.

Salah satunya Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia.

Karena itu, Lembaga Hukum dan HAM Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia siap mendamping media online  ‘Oke Narasi ’dan ‘Kabar NTT’ hingga ke Dewan Pers.

• KALENDER LITURGI, Minggu Pentakosta, 28 Mei 2023: Bacaan Injil, Yoh 20:19-23

Menurut Gabriel Goa, langkah hukum yang ditempuh Wakil Bupati Malaka hanya upaya untuk membungkam Pers mengusut tuntas kejadian sebenarnya yang terjadi pada 18 Mei 2023 di rumah jabatannya.

"Sebagai pejabat negara maka Wabup Malaka harus jujur dan transparan apa yang sebenarnya terjadi di Rujab"

Wartawan mendapat informasi bahwa benar ada dugaan kejadian di rumah jabatan wakil bupati pada tanggal 18 Mei 2023.

"Integritas Wabup Malaka diuji dalam peristiwa yang terjadi di Rujab,"kata Gabriel.

"Lebih bermartabat  apabila Wabup Malaka jujur sampaikan saja kejadian sebenarnya yang terjadi di rumah jabatan. Laporan ke Polda NTT terkait karya jurnalistik tidak serta merta diproses pihak Kepolisian. Sebab pihak Kepolisian pun harus menghhargai UU Pers untuk memberikan Hak Jawab dan Hak Koreksi. Jika Hak Jawab dan Hak.Koreksi tidak digubris maka langkah lanjutannya adalah melaporkan.resmi ke Dewan Pers,"imbuh Goa. (Sil). ***