BORONG (Floresku.com)-Rencana pengadaan tiga unit mobil dinas baru untuk para pimpinan DPRD Kabupaten Mangarai Timur (Matim) tahun 2022 menuai banyak komentar, salah satunya adalah pegiat demokrasi lokal, Astra Tandang.

Menurut Astra, 1, 5 Miliar untuk pembelian tiga unit mobil dinas tersebut adalah angka yang tidak sedikit. Itu pun baru satu dari sekian banyak komponen belanja yang masuk dalam rancangan APBD Matim, rakyat belum tau yang lain.

"Tidak heran banyak yang gelisah lalu protes, meski terseok-seok. Mumpung masih tercatat dalam Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah RKPD 2022 dan belum disahkan," ungkap Astra via pesa WhatsaAp, Jumat, 26 November 2021.

Lebih lanjut Astra, protes itu sebagai bentuk partisipasi dan pengawasan dalam tiap penyusunan APBD. Bukannya jadi lagu lama, di tiap tahapan penyusunan APBD mulai dari pembahasan hingga pengesahan pasti selalu ada potensi penyelewengan.

Karena itu, dikatakan Astra, harus diplototi dan jangan sampai program yang diakomodasi tidak representatif dengan kepentingan warga saat ini. Misalnya, terkait kebutuhan jalan, air minum bersih, fasilitas sekolah dan lain-lain.

"Partisipasi publik juga penting, karena tampaknya selama ini pembicaraan mengenai ABPD Matim terasa sangat elitis, yaitu hanya antara legislatif dan eksekutif. Padahal yang merasakan betul dampak dari alokasi APBD yang tidak proporsional adalah warga Matim sendiri," ungkapnya.

Astra mengingatkan bahwa, ada sejumlah prinsip dalam tahapan pembahasan RAPBD. Soal pengelolaan keuangan negara yang akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien. Regulasinya ada, di UU 17 tahun 2003, Perpres No. 19 tahun 2019 atau UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Tetapi, jauh dari itu semua, polemik yang ada juga sebagai gambaran nyata bahwa masih terbatasnya akses dan pengetahuan warga dalam tiap tahap penyusunan APBD. 

Warga jarang tahu, mengapa anggaran untuk birokrasi jauh lebih mendominasi dari pada pembiayaan pembangunan. Atau mengapa banyak program yang di desain berbasis proyek untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Apalagi soal persekongkolan antara oknum yang ada di Pemerintah Daerah dengan DPRD," tegas Astra.

Astra berharap agar mulai dari sekarang ada banyak hal yang harus kita polototi secara detail misalnya, soal proses pengadaan barang dan jasa, potensi penyelewengannya sudah bisa dicermati mulai dari perencanaan pengadaan, pengumuman lelang, dan penyusunan harga perkiraan sampai penyerahan barang.

"Banyak tu tender proyek yang sesungguhnya pemenangya sudah diputusakan dari awal. Juga harga satuan barang itu kadang lebih besar dari harga pasar," jelas Astra.

Astra juga mengatakan, selama ini rakyat sulit mengakses informasi mengenai apa saja yang menjadi pembahasan Pemda Matim bersama DPRD dalam setiap penyusunan APBD.  

"Sebaiknya memang harus ada platform digital yang nantinya dokumen penting dalam perencanaan dan pembahasan APBD Matim terbuka dan bisa diakses oleh kita semua," terang Astra.

Kemudian kata Astra, mengelola problem yang ada dibutuhkan leadership style yang berani dan berkomitmen pada tata kelola birokrasi yang transparan dan akuntabel.  

Dalam usia ke 14 ini Matim dengan serangkain persoalan yang ada menjadi pringatan bagi rakyat Matim agar jangan lelah mencari arah dan nahkoda yang pro kepentingan rakyat matim. (FH)