Waduh, Warga Kabupaten Manggarai Alami Kelangkaan Minyak Tanah

redaksi - Selasa, 22 November 2022 22:42
Waduh, Warga Kabupaten Manggarai Alami Kelangkaan Minyak TanahKabag Ekonomi Manggarai Baharuddin Abbas (sumber: Istimewa)

RUTENG (Floresku.com) - Kelangkaan minyak tanah kini sedang terjadi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Warga tampak berbondong-bondong mendatangi sejumlah pangkalan minyak tanah yang ada di Kota Ruteng guna mendapatkan minyak tanah.

Pantauan media ini pada Senin 21 November di salah satu pangkalan minyak tanah yang terletak di Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong terlihat, belasan warga yang datang dari pelbagai desa hingga kelurahan di Kota Ruteng tampak kebingungan dan kesal lantaran stok minyak tanah sudah habis.

"Saya sudah dari tadi pagi cari minyak tanah. Dan barusan, saya ke Mbaumuku namun yang di bawah itu tadi sudah habis," ungkap Herlin, seorang warga yang mengaku berasal dari Cucusangge, Desa Bangka Kenda, Manggarai.

"Ini kan musim hujan setengah mati cari kayu bayar," sambung Herlina yang terlihat bingung dan kesal.

Dia  mengaku sudah mencari sampai ke  Nekang dan Tenda. Di sanaoun, lanjutnya,  juga tak tersedia minyak tanah. Bahkan, Herlin juga sempat mencari hingga ke   Kumba, bahkan  sampai ke  wilayah bandara .

Senada dengan itu, seorang warga lainnya  bernama Tati dari kelurahan Watu mengaku, dirinya sudah sejak dua minggu mencari minyak tanah dan tidak menemukan. 

"Sudah 2 minggu kami keliling cari. Tapi sudah habis. Lebih parah 2 minggu," ujar Tati.

Ketika ditanyai terkait harga minyak tanah, Tati mengungkapkan bahwa harga minyak tanah per cerigen kecil yang dijual di kios itu senilai Rp 30 ribu. Namun kalau di pangkalannya hanya Rp 25 ribu.

"Kalau di kios Rp 30 ribu. Dan kalau di pangkalannya itu senilai Rp 25 ribu," cetusnya.

Sementara itu, Blasius Sahusatar selaku owner pangkalan minyak tanah yang berlokasi di Jl Komodo. No 9 Kelurahan Pitak, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai saat ditemui awak media mengungkapkan bahwa sebelumnya, pangkalan minyak tanah miliknya tersebut menerima lima drom dan bahkan lebih per hari. Namun, sejak bulan September,  dia hanya menerima 3 drom saja.

"Sekarang kami terima tiap hari itu 3 drom. Dan 3 drom layan orang bagaimana kan tidak mampu to. Dan sekarang sudah habis. Ini tadi tidak sampe 1 jam sudah habis. Dan  yang datang tidak hanya yang ada di seputaran kota saja tetapi juga dari kampung. Kasian juga kan mereka bawa hanya 1 cerigen namin biaya sudah berapa," cetus pria berusia 57 tahun tersebut.

"Dan tadi, saya layani masyarakat satu-satu cerigen kecil. Ini sudah tidak bisa layani. Mau tidak mau, kami tolak lagi ke pangkalan yang lain; dimana ada minyak tolong ambil disitu," sambungnya.

Ketika disentil terkait penyebab krisis minyak tanah yang ada, pria yang mengaku sudah 20 tahun mengelola  pangkalan minyak tanah tersebut mengaku bahwa  kelangkasaan  tersebut terjadi karena ada kontrak yang turun dari pusat.

"Penyebab krisis ini pengaruh kontrak yang turun dari pusat. Jadi, biasanya kontrak ini 150 ke atas tetapi kasih turun dari pusat hanya 105 ton ke agen. Memang saya bukan agen tetapi kami inikan pangkalan. Kami terima tiap hari 3 drom," ujarnya.

Pengurangan Alokasi dari Pusat

Ditemui secara terpisah, Kabag Ekonomi 
Baharuddin Abbas mengungkapkan bahwa terkait hal tersebut, pihaknya telah mengadakan rapat dengan agen minyak dan juga utusan dari pertamina Reo.

Dan berdasarkan rapat yang diadakan, lanjutnya, diketahui bahwa kelangkaan ini sebetulnya terjadi karena ada pengurangan alokasi dari pusat.

"Dari agen-agen bilang bahwa memang ada pengurangan sampe 50 Kilo Liter," ungkap Baharuddin, pada Selasa 22 November 2022.

Lebih lanjut Baharuddin mengatakan pengurangan tersebut sebetulnya bervariasi. Dari empat agen besar di kota Ruteng ini, pengurangannya bervariasi.

"Kita tidak tau juga. Dan sempat ditanya pada mereka namun mereka juga tidak tahu soalnya sampai ada pengurangan seperti itu. Dan pengurangan itu terjadi di bulan November ini. Kalau di bulan Oktober itu masih normal," cetusny.

Lebih jauh, Baharuddin Abbas menjelaskan bahwa atas persoalan tersebut, pihaknya diminta untuk membuat surat ke Kementrian SDM, Pertamina, Gubernur dan BPH Migas. Dan saat ini, pihaknya sementara memproses permintaan tersebut.

"Kami sementara proses karena kami masih kumpul data yang kurang itu berapa. Kita lihat dulu di lapangan," cetusnya. ***

Editor: redaksi

RELATED NEWS