KUPANG (Floresku.com) - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Eksekutif Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) mendesak pemerintah pusat untuk segera mengevaluasi dan menghentikan seluruh proyek pengembangan energi panas bumi (geothermal) di wilayah NTT. 

Permintaan ini juga disertai dengan dorongan agar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencabut Keputusan Menteri ESDM No. 2268/K/30/MEM/2017, yang menetapkan Pulau Flores sebagai Pulau Geothermal. 

Pernyataan ini disampaikan oleh Gres Gracelia, Divisi Advokasi WALHI NTT, seusai mengikuti pertemuan dengan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM di Ruang Rapat Gubernur NTT, Gedung Sasando, Kupang, Senin, 28 April 2025. 

Gres menekankan bahwa proyek geothermal di Flores tidak hanya ditolak oleh masyarakat, tetapi juga oleh para pemimpin agama di wilayah tersebut. “Pemerintah perlu menghormati sikap tegas para pemimpin umat yang menolak kebijakan ini,” ujarnya. 

Ia juga menyoroti ketidaksinkronan antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Dalam penyusunan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan implementasinya ke dalam RPJMD, Pemerintah Provinsi NTT lebih mengutamakan energi terbarukan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, seperti tenaga surya, angin, air, dan arus laut. 

“Namun yang terjadi, pemerintah pusat justru memaksakan proyek geothermal, seolah ingin memperhadapkan masyarakat dengan pemerintah daerah,” ungkapnya. 

Gres menambahkan, penetapan Flores sebagai Pulau Geothermal dalam Keputusan Menteri ESDM tersebut dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal, terutama warga Pulau Flores. 

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan 28 titik potensi geothermal di NTT 21 di Pulau Flores dan Lembata, enam di Alor, dan satu di Kabupaten Kupang tanpa adanya proses konsultasi atau izin dari warga setempat. 

Menurut WALHI, kondisi geografis NTT yang terdiri dari pulau-pulau kecil dan berada di jalur cincin api (ring of fire) seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menyusun kebijakan pembangunan energi. 

“Ini menjadi peringatan bagi pemerintah tentang pentingnya mempertimbangkan faktor geografis dan potensi dampak ekologis dari proyek geothermal di NTT, terutama di Flores yang rawan secara geologis,” tegas Gres. (Sumber:Listrik Indonesia.com).