LABUAN BAJO (Floresku.com) -Dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa kembali mencuat di Kabupaten Manggarai Barat. Kali ini, masyarakat Desa Golo Ndari, Kecamatan Welak, secara resmi melaporkan Kepala Desa Benediktus Hawan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat dan Inspektorat Daerah, atas dugaan korupsi yang disebut merugikan negara lebih dari Rp1,2 miliar.

Laporan itu disampaikan langsung oleh Saverius Suhandom, perwakilan masyarakat Desa Golo Ndari, yang datang ke kantor Kejari Mabar pada Rabu (12/11).

Ia membawa sejumlah dokumen yang diklaim sebagai bukti kuat adanya penyelewengan Dana Desa sejak tahun anggaran 2019 hingga 2025.

"Hari ini saya mewakili masyarakat Desa Golo Ndari melaporkan Kepala Desa Benediktus Hawan ke Kejaksaan Negeri dan Inspektorat Manggarai Barat. Semua bukti sudah kami serahkan," ujar Saverius usai menyerahkan laporan di halaman kantor Kejari Manggarai Barat.

Menurut Saverius, laporan itu dilandasi keprihatinan terhadap minimnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Ia menuding adanya pola sistematis yang sengaja dibangun untuk menguasai kebijakan desa demi kepentingan pribadi.

• BRImo Buktikan Daya Tariknya, Transaksi Harian Melonjak ke Rp25 Triliun
• Peristiwa di Kapela Biara Beato Dionisius Wairklau, Maumere, Polisi Selidiki Dugaan Vandalisme
• Bacaan Liturgis, Kamis, 13 November 2025: Kerajaan Allah Ada di Antara Kita

"Kami mencium ada upaya sistematis untuk mengendalikan kebijakan desa. Banyak program fiktif dan proyek fisik yang tumpang tindih bahkan diduga mark-up. Total kerugian negara mencapai lebih dari Rp1,2 miliar," tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat tidak pernah merasakan manfaat dari berbagai kegiatan yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban desa yang ia dapat dari website resmi jaga desa.

"Angka-angka dalam laporan itu tidak masuk akal. Proyek yang disebut selesai, di lapangan tak pernah ada. Dana Desa seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan memperkaya segelintir orang," ujarnya dengan nada tegas.

Saverius juga mengajak LSM dan insan pers untuk ikut mengawal proses hukum agar laporan masyarakat tidak berhenti di meja birokrasi.

"Kami tidak akan diam. Kami ingin keadilan ditegakkan dan uang rakyat dikembalikan kepada rakyat," pungkasnya.

Kejari Mabar Terima Laporan, Tunggu Audit Inspektorat

Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Ngurah Agung Asteka Pradewa Artha, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan serta dokumen pendukung dari warga Golo Ndari.

Namun, ia menegaskan bahwa sesuai dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Dalam Negeri, langkah awal penanganan dugaan korupsi Dana Desa harus melalui audit dan investigasi Inspektorat.

"Pintu awal untuk menangani kasus seperti ini memang dari Inspektorat. Jika nanti ditemukan adanya kerugian negara dan tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa, baru akan kami proses lebih lanjut,"  jelas Ngurah Agung.

Ia menambahkan, Kejaksaan akan bertindak  apabila terdapat unsur mens rea atau niat jahat dalam penggunaan anggaran.

“Kalau ada temuan dan indikasi niat jahat, kami akan tindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Warga Minta Transparansi dan Kepastian Hukum

Kasus dugaan korupsi ini menambah daftar panjang keluhan masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa di Manggarai Barat.

Warga berharap, laporan tersebut tidak berhenti di meja Inspektorat dan segera ditangani secara transparan, profesional, dan berkeadilan.

"Kami hanya ingin uang desa kembali ke rakyat. Jangan sampai kasus ini tenggelam seperti yang sudah-sudah. Jika itu terjadi saya pastikan kami akan turun turun ke jalan," tegasnya.

Lebih lanjut Ia katakan, Laporan ini dibuat dengan itikad baik demi mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

"Kami berharap laporan ini menjadi perhatian serius bagi pihak terkait. Sebab, kalau pemdes transparan masyarakat pasti aman.  Kalau desanya sehat masyarakat pasti kuat," tendesn Saverius menutup pernyataannya. (VianDalang). ***