MAUMERE (Floresku.com) - Harapan warga Desa Ojang dan Desa Waipaar, Kabupaten Sikka, untuk memiliki jembatan penghubung yang layak kembali diuji. 

Hingga kini, akses vital antara dua desa tersebut masih berupa jalur sungai tanpa infrastruktur memadai, memaksa warga mempertaruhkan keselamatan setiap hari—termasuk anak-anak sekolah.

Kepala Desa Ojang, Petrus Pade, menegaskan bahwa perjuangan menghadirkan jembatan bukan hal baru. Ia menyebut, setiap tahun pemerintah desa konsisten mengusulkan pembangunan melalui forum resmi, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa hingga kabupaten.

“Setiap tahun kami bangun komunikasi, baik lewat Musrenbang maupun langsung ke Dinas PU dan DPRD saat reses. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian kapan jembatan ini dibangun. Alasannya selalu sama: keterbatasan anggaran,” ujarnya.

Menurut Petrus, alasan tersebut tidak lagi relevan jika melihat dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Ia menegaskan, persoalan ini bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan menyangkut hak dasar warga, terutama akses pendidikan bagi anak-anak.

Ia mencontohkan kondisi siswa dari Desa Waipaar yang bersekolah di SDN Kolit, Desa Ojang. Setiap musim hujan, sungai meluap dan tidak bisa diseberangi, sehingga aktivitas belajar terhenti.

“Anak-anak terpaksa libur karena tidak bisa menyeberang. Ini terjadi setiap tahun dan seolah dibiarkan,” katanya dengan nada prihatin.

Baca juga:

• Manisnya Tradisi: Lima Kue Lebaran Favorit di Indonesia
• Program Lansia Melek Digital Digelar di Hawkesbury Library, Australia
• Bacaan Liturgis, Rabu, 18 Maret 2026

Petrus juga menyoroti peran pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sikka yang dinilai belum maksimal memperjuangkan kebutuhan mendesak tersebut. 

Ia berharap ada perhatian serius dari Bupati Sikka serta wakil rakyat, khususnya yang berasal dari wilayah setempat.

“Mereka dipilih oleh masyarakat di sini. Sudah seharusnya bersuara lebih keras terhadap kondisi yang kami alami,” tegasnya.

Ia bahkan mempertanyakan efektivitas Musrenbang jika usulan yang diajukan berulang kali tidak pernah menjadi prioritas.

“Kalau setiap tahun diusulkan tapi tidak pernah direalisasikan, untuk apa Musrenbang? Jangan sampai ini hanya formalitas administrasi,” ujarnya.

Kondisi ini memicu keprihatinan warga. Sejumlah masyarakat menilai pemerintah daerah belum menempatkan kebutuhan dasar seperti jembatan sebagai prioritas pembangunan. Mereka berharap ada langkah konkret, bukan sekadar janji.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Sikka dari Dapil III, Agustinus Adeodatus, mengakui bahwa pembangunan infrastruktur tidak lepas dari dinamika politik anggaran.

“APBD disusun berdasarkan usulan masyarakat melalui Musrenbang dengan Renja SKPD sebagai acuan. Untuk tahun 2027, infrastruktur seperti jalan dan jembatan seharusnya menjadi prioritas dalam RKPD,” jelasnya.

Namun, ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran serta tarik-menarik kepentingan politik kerap menjadi kendala dalam penentuan prioritas.

“Kata ‘prioritas’ itu sendiri mengandung muatan politik. Ini yang sering memengaruhi realisasi di lapangan,” ujarnya.

Adeodatus juga menyebut beberapa jembatan di wilayah timur telah disurvei, meski belum ada kepastian apakah jalur Ojang–Waipaar termasuk dalam rencana tersebut.

Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan peran DPRD dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurutnya, kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar Musrenbang tidak sekadar menjadi formalitas.

Namun di lapangan, warga menilai realitasnya masih jauh dari harapan. Ego sektoral antarwilayah dalam forum perencanaan sering membuat usulan prioritas menjadi bias dan tidak menyentuh kebutuhan paling mendesak.

Di tengah keterbatasan anggaran dan tarik-menarik kepentingan, warga Desa Ojang dan Waipaar masih harus menghadapi kenyataan pahit. Setiap musim hujan, akses terputus, aktivitas ekonomi terganggu, dan anak-anak kehilangan kesempatan belajar.

Bagi mereka, jembatan bukan sekadar proyek pembangunan. Ia adalah penghubung masa depan. Ketika akses pendidikan terhambat dan keselamatan dipertaruhkan setiap hari, pertanyaan mendasar pun muncul: apakah kebutuhan ini benar-benar menjadi prioritas, atau hanya sekadar angka dalam dokumen perencanaan? (Silvia). ***