Para petinggi Keti dan Kejari se-Bali dan Nusra hadiri IHT di Labuan Bajo, Kamis-Jumat (7- Maret 2024).

Screenshot 2024-03-07 175409.png

 Sejak pagi ini, Kamis, 07 Maret 2024 , ratusan para petinggi Korps Adhyaksa dari Kejati dan Kejari se-Bali Nusra berkumpul Golo Mori Convention Center, Labuan Bajo, Manggarai Barat, 

Para  Petinggi Korps Adhyakasa dari Kejati - Kejari Se-Bali dan Nusra Hadiri IHT di Labuan Bajo

Floresku

Pekerja menunjukkan tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting.jpg

Penyamarataan Tembakau dan Narkoba Dikhawatirkan Dapat Tekan Industri Tembakau

Anggota Badan Legislasi DPR RI, Firman Soebagyo, meminta ketentuan yang menyamaratakan tembakau dengan narkotika dan psikotropika dalam RUU Kesehatan dihapus. Alasannya, ketentuan tersebut bakal mengeliminasi industri hasil tembakau sekaligus merenggut nafkah hidup para pekerjanya. 

Pekerja melinting tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting .jpg

Rencana Revisi PP 109/2012 Dinilai Menekan Keberadaan Industri Tembakau

Industri hasil tembakau (IHT) selama ini menjadi salah satu industri yang diatur paling ketat, tidak hanya di tingkat nasional dengan keberadaan Peraturan Pemerintah No. 109/2012 (PP 109/2012) namun juga di tingkat daerah melalui 400 regulasi di tingkat daerah. Rencana revisi PP 109/102 dinilai dapat menekan keberadaan industri tembakau.


Ilustrasi-Perkebunan-Tembakau.jpg

JAKARTA – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) kembali menekankan penolakannya atas rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2

APTI Tolak Revisi PP 109/2021

Dua petani tembakau tengah berada di sebuah ladang tembakau.

indonesia-negeri-tembakau.jpg

Rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (PP 109/2012) dinilai tidak adil bagi berbagai sektor apabila hanya menggunakan perspektif sisi kesehatan.

Pakar: Penyusunan Kebijakan Industri Hasil Tembakau Perlu Dilihat Secara Komprehensif

Kepala Sekolah SMAN 2 Ende Amideus R.Sawu, S.Pd.MM. ( kiri) sedang memberikan materi. 

IHT ENDE.JPG

ENDE (Floresku.com ) - Untuk meningkatkan kualitas kompetensi  kerja  guru,   SMAN 2 Ende menyelenggarakan   In House Trainning ( IHT). 

Demi Tingkatkan Kompetensi Kerja Guru, SMA Negeri 2 Gelar In House Training Selama Liha Hari

Demi Tingkatkan Kompetensi Kerja Guru, SMA Negeri 2 Gelar In House Training Selama Lima Hari

JAKARTA – Pemerintah diminta untuk mengkaji ulangrevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adikti

Para Petinggi Korps Adhyakasa dari Kejati - Kejari Se-Bali dan Nusra Hadiri IHT di Labuan Bajo

Penyamarataan Tembakau dan Narkoba Dikhawatirkan Dapat Tekan Industri Tembakau

Rencana Revisi PP 109/2012 Dinilai Menekan Keberadaan Industri Tembakau

APTI Tolak Revisi PP 109/2021

Demi Tingkatkan Kompetensi Kerja Guru, SMA Negeri 2 Gelar In House Training Selama Lima Hari

Tidak Mendesak, Revisi PP 109/2012 Perlu Dikaji Ulang

Trending