kedua dprd.jfif

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Martinus Mitar buka suara terkait kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat  menaikkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di 7 desa di kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat.

Ketua DPRD Mabar: 'Kebijakan Kenaikan NJOP Harus Menjangkau Daya Mampu Masyarakat'

Floresku

Ketua DPRD Mabar: 'Kebijakan Kenaikan NJOP Harus Menjangkau Daya Beli Masyarakat'

KNPI Kabupaten Manggarai Barat bersama stakeholder lainnya saat RDP dengan anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat pada 28 November 2022 lalu.

RDP.JPG

-Komite Nasional Pemuda (KNPI) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mabar ikut mengebiri hak-hak rakyat jika menyetujui kebijakan Pemkab Mabar menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 7 desa dan kelurahan di Kecamatan Komodo hingga melambung tinggi.

Ketua DPRD Mabar: 'Kebijakan Kenaikan NJOP Harus Menjangkau Daya Beli Masyarakat'

KNPI Mabar Menilai Anggota DPRD Ikut Mengebiri Hak Rakyat Jika Setuju dengan Kebijakan Pemkab Naikkan NJOP Tanah

Trending