Tekan Prevalensi Perokok Anak, 27 Komunitas Pedagang dan Rakyat Kecil Kompak Gagas Gerakan Nasional

Wacana Larangan Total Iklan Rokok Akan Pangkas Pendapatan Industri Ekonomi Kreatif

Rencana revisi Peraturan Pemerintah No. 109/2012 yang mengatur perihal rokok akan memuat ketentuan untuk melarang total iklan rokok yang dapat membuat pendapatan iklan bakal menyusut.

Floresku

Revisi PP 109/2012 Dapat Renggut Hak Pelaku Ekonomi Rakyat

Jakarta – Penolakan wacana revisi PP 109/2012 tidak hanya dilakukan oleh pelaku Industri Hasil Tembakau (IHT), tapi juga oleh pengusaha iklan dan perkumpulan pedagang kaki lima. Rencana revisi PP 109/2012 ini disinyalir akan mengancam pendapatan pengusaha iklan dan pedagang kaki lima.

Pekerja melinting tembakau di gerai Kamarasa yang menjual tembakau dengan berbagai varian di kawasan Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu, 5 Januari 2022. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Tembakau Linting .jpg

Rencana Revisi PP 109/2012 Dinilai Menekan Keberadaan Industri Tembakau

Industri hasil tembakau (IHT) selama ini menjadi salah satu industri yang diatur paling ketat, tidak hanya di tingkat nasional dengan keberadaan Peraturan Pemerintah No. 109/2012 (PP 109/2012) namun juga di tingkat daerah melalui 400 regulasi di tingkat daerah. Rencana revisi PP 109/102 dinilai dapat menekan keberadaan industri tembakau.


Ilustrasi-Perkebunan-Tembakau.jpg

JAKARTA - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan proses harmonisasi harus dijalankan dalam setiap penyusunan kebijakan. Proses harmoni

Kemenkumham: Harmonisasi Perlu Dijalankan di Pembuatan Kebijakan

JAKARTA – Pemerintah didorong untuk transparan terhadap penyusunan aturan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) pun meminta kementerian/lembaga

Peraturan Rokok Harus Transparan dan Partisipatif

JAKARTA – Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) kembali menekankan penolakannya atas rencana pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2

APTI Tolak Revisi PP 109/2021

Revisi PP 109/2012 Tidak Sejalan dengan Target Cukai 2020

JAKARTA - Polemik rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Keseh

Izin Prakarsa Revisi PP 109/2012 Tak Sesuai Kaidah

<p>Ilustrasi cukai rokok / Beacukai.go.id</p>


ded7f228-ea61-4fa0-bb91-47beddf1ca00_169

JAKARTA - Hasil riset Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) terkait PP 109/2012 tentang Pengamanan