Indonesia Darurat Human Trafficking, PADMA Indonesia Desak Presiden RI Bentuk BNP TPPO

redaksi

Saat ini Indonesia Darurat Human Trafficking . Oleh karena itu maka perlu Presiden Jokowi membentuk BNP TPPO (Badan Nasional Penanggunglangan Tindak Pidana Perdagangan Orang).


AMMTC ke-17 di Labuan Bajo Bahas 10 Isu Prioritas Kejahatan Transnasional

redaksi

ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) Ke-17 yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur akan membahas 10 isu prioritas kejahatan transnasional.


PADMA Indonesia Desak Para Kepala Daerah Revisi dan/atau Terbitkan Peraturan tentang Gugus Tugas Penanganan dan Pencegahan TPPO

redaksi

Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia bersama Lembaga Hukum dan Ham PADMA Indonesia anggota Zero Human Trafficking Network dan JarNas Anti TPPO menyerukan dan mendesak supaya para Gubernur, Bupati dan Walikota segera merevisi dan/atau menerbitkan Peraturan Gubernur/Bupati dan Walikota tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.


Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Perdagangan Orang:'Revisi Undang-Undang Wajib Dilakukan'

redaksi

Dr. Inosentius Samsul, Kepala Badan Keahlian DPR RI, menyambut baik kolaborasi ini dan menyebutkan peran masyarakat sipil sangat penting.


Kominfo Beberkan Strategi Cegah Tindak Pindana Perdagangan Orang

redaksi

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerapkan sejumlah strategi untuk mencegah masyarakat terjebak Tindak Pindana Perdagangan Orang (TPPO), terutama yang bermodus penipuan melalui media daring melalui media sosial atau media online (online scamming).