JAKARTA (Floresku.com) -Dugaan kebocoran data NPWP di Dirjen Pajak masih terus menjadi sorotan publik. Pada Rabu (18/9) setelah terkuak berita di media sosial bahwa ada 6 juta data NPWP, diretas .

Pada Jumat (20/9), Direktorat Jenderal Pajak atau DJP menyanggah adanya indikasi kebocoran dara langsung dari sistem mereka perihal dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Namun, hingga saat ini masih tahap penelitian baik itu dugaan kebocoran data Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

“Kami sedang teliti, kan begitu ya,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Suryo Utomo usai acara Peluncuran buku Authorized Biography Sri Mulyani Indrawati berjudul NO LIMITS: Reformasi dengan Hati di di Aula Dhanapala Kemenkeu pada Jumat, 20 September 2024.

 Meskipun demikian, sejumlah pengamat memberikan sorotan tajam terkait berita kebocoran data tersebut.

Pengamat Keamanan Siber Ardi Sutedja menilai Indonesia perlu menciptakan teknologi sendiri untuk keamanan data-data tersebut. 

"Tidak ada teknologi yang kita pakai ciptaan kita sendiri. Kita konsumen dan membeli tekbologi yang ada di pasar," kata Ardi dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, Jumat (20/9).

Menurut dia, para pemangku kepentingan tidak paham dengan teknologi yang dibelinya tersebut. Sehingga, terjadi kerentanan dari teknbologi tersebut.

"Seluk beluk dalamnya kita nggak tahu. Kelemahan dan hal-hal yang ada di teknologi itu," ujarnya.

Sehingga, kata dia, tidak terjadi transformasi teknologi. Bukan tidak mungkin, menurutnya, masalah-masalah kebocoran data ini akan terus terjadi.

"Karena teknologinya bukan kita yang membuat. Sehingga, hal ini menjadi kendala," ucapnya.

• Mat 9:9-13, Bacaan Injil, Sabtu, 21 September 2024
• Mzm 19:2-5, Mazmur Tanggapan, Sabtu, 21 September 2024
• Ef 4:1-7.11-13, Bacaan Injil, Sabtu, 21 September 2024

Sebelumnya, Pakar keamanan siber, Pratama Persadha menyayangkan peretasan data pribadi yang menyerang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yakni dugaan kebocoran data NPWP. “Meskipun tidak ada kerugian secara finansial dengan terjadinya serangan siber, namun reputasi serta nama baik negara Indonesia akan tercoreng di mata dunia,” tuturnya melalui keterangan tertulis kepada Tempo, Kamis, 19 September 2024.

Pratama menilai serangan siber yang terjadi secara beruntun beberapa waktu ke belakang menunjukkan kurangnya kepedulian pemerintah terkait isu keamanan siber. “Akhirnya pemerintah baru kelimpungan saat terjadi serangan siber dan melakukan penanganan yang acapkali terlambat serta membutuhkan waktu yang lama,” ujarnya.

Dugaan bocornya data NPWP mencuat usai pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto mengunggah tangkapan layar situs Breach Forums. 

Melalui akun X @secgron, ia menyebut sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan.

Data itu disebar melalui akun bernama Bjorka, Rabu (18/9). 

Selain NPWP, data yang juga terseret di antaranya nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor handphone, email, dan data lainnya. Di antara data yang bocor itu adalah data NPWP Presiden Joko Widodo. (Sivlia)