CERPEN Boy Waro: OM PIUS
redaksi - Selasa, 03 Maret 2026 11:57
Ilustrasi: Om Pius di atas sepeda motor bututnya. (sumber: DepositPhotos)DI SEBUAH gang sempit yang lebih mirip celah di antara gedung-gedung beton pencakar langit, suara knalpot motor butut milik Pak Pius menderu-deru, batuk-batuk sebelum akhirnya mati total.
"Sabar, Tua," bisik Pius pada motornya. "Besok kita harus ojek lagi."
Hari itu, layar televisi di warung kopi seberang jalan menampilkan wajah-wajah klimis pejabat dengan grafik warna-warni di belakangnya.
Mereka bicara tentang "Reformasi Subsidi Tepat Sasaran". Istilah yang terdengar canggih, tapi bagi Pius, itu berarti harga bensin naik lagi, dan beras yang biasanya ia beli literan kini naik beberapa perak yang sangat berarti.
Om Pius duduk di teras rumahnya yang hanya beralaskan semen pecah. Di tangannya ada secarik surat undangan untuk pendaftaran bantuan sosial terbaru.
Pemerintah mewajibkan pendaftaran melalui aplikasi ponsel pintar.
"Mak, hp kita yang layarnya retak ini bisa buat daftar aplikasi?" tanya Om Pius pada istrinya, Maria.
Tanta Maria yang sedang memilah sayuran sisa pasar menggeleng. "Tadi saya coba di warung, katanya memori penuh. Mau dihapus fotonya, tapi itu satu-satunya foto si Bungsu waktu kelulusan SD."
Dilema itu nyata. Di pusat kota, kebijakan dibuat berdasarkan data digital yang bersih. Namun di gang ini, data itu terbentur pada ponsel usang, sinyal yang timbul tenggelam, dan kuota internet yang harganya setara dengan dua butir telur.
Malamnya, Om Pius melihat ke arah luar gang. Di sana, proyek "Pusat Kuliner Modern" sedang dibangun. Pagar sengnya menutupi pandangan ke jalan besar.
Kebijakan itu katanya untuk mempercantik kota, namun bagi Om Pius dan kawan-kawannya, itu berarti penggusuran lapak kaki lima tempat mereka biasanya mencari receh.
"Mereka bilang ini untuk kemajuan," gumam Om Pius sambil menyesap teh tawar. "Tapi rasanya, kami ini seperti noda di baju baru. Bukannya dibersihkan dengan hati, malah mau digosok sampai hilang."
Keesokan harinya, Om Pius melihat tetangganya, seorang mahasiswa yang sering mampir, membantu warga mendaftarkan akun di aplikasi pemerintah tersebut.
Baca juga:
- PGWI Gelar Geo Camp Warloka Angkat Pelabuhan Purba
- PWL-Mabar Tetapkan Standar Pemandu Labuan Bajo
- Kades Nita Akui Penyalahgunaan Dana Desa
Ada sedikit cahaya di sana—solidaritas antarmanusia yang menambal lubang-lubang kebijakan yang kaku.
Pemerintah mungkin punya angka-angka, tapi rakyat punya cara untuk bertahan hidup, meski seringkali harus dengan cara yang paling melelahkan.
Pagi itu, Om Pius sudah berdiri di depan kantor kelurahan bahkan sebelum satpam membuka pagar. Ia mengenakan kemeja batik satu-satunya yang sudah memudar warnanya. Di tangannya, sebuah map plastik berisi fotokopi KTP, KK, dan Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah lecek.
"Pak, pendaftarannya sudah online. Silakan pindai QR code di spanduk itu," ujar seorang petugas muda tanpa mengangkat wajah dari layar komputernya.
Om Pius menelan ludah. Ia mendekati spanduk itu, mengarahkan ponsel retaknya, tapi kamera ponselnya gagal fokus. "Maaf pak kameranya tidak mau menangkap gambarnya. Bisa bantu saya daftar manual?"
Petugas itu menghela napas panjang, sebuah suara yang bagi om Pius terdengar seperti vonis. "Sistem kami sudah terintegrasi, Pak. Kalau manual, datanya tidak akan masuk ke pusat. Coba minta bantuan anak atau tetangga yang punya HP bagus."
Masalah om Pius bukan hanya soal teknologi. Ketika ia akhirnya berhasil dibantu oleh si mahasiswa tetangganya, sistem menolak datanya dengan status: "Tidak Memenuhi Syarat".
Alasannya sederhana namun pahit: Daya listrik rumahnya 900 VA. Beberapa tahun lalu, pemerintah menaikkan daya rumah-rumah petak secara massal. Bagi sistem, 900 VA berarti "mampu".
Bagi Om Pius, itu berarti ia harus membayar tagihan lebih mahal dengan lampu yang sering ia matikan agar meteran tidak berbunyi nyaring di tengah malam.
"Rumah saya bocor kalau hujan, pak. Lantainya semen. Tapi karena lampu saya 900 watt, mesin bilang saya orang kaya?" tanya Om Pius pada layar ponsel yang membisu.
Kebijakan itu seperti baju ukuran All Size yang dipaksakan ke badan yang berbeda-beda. Di kantor pusat, angka kemiskinan mungkin turun karena parameter yang diubah, namun di piring makan Om Pius, lauknya tetap sama: kerupuk dan sisa sambal semalam.
Om Pius pulang dengan map plastik yang masih penuh. Ia melewati proyek kuliner itu lagi. Megah, berkilau, dan sama sekali tidak mengenalnya. ***

