Oleh Abaham Runga Mali

Dalam rangka pengukuhan Pastor Otto Gusti SVD sebagai Guru Besar IFTK Ledalero, Sudirman Said berkesempatan menyampaikan kuliah umum yang tidak sekadar berisi paparan data pembangunan.

Forum ini justru menghadirkan sesuatu yang lebih mendalam: kegelisahan moral tentang arah Indonesia.

Di balik itu, tersimpan ironi yang sulit diabaikan. Data Transparency International menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir justru cenderung stagnan bahkan menurun.

Baca juga:

• Mahasiswi APTI Asal Lembata Mulai Internship di Taiwan
• Aduh! AI Kian Gencar Menggeser Makna 'Bakat' Seni Kita
• Bupati Sikka Resmikan SMPN Henga, Dorong Semangat Baru

Laporan The Economist Intelligence Unit juga mencatat penurunan kualitas demokrasi Indonesia, dari kategori “flawed democracy” yang semakin mendekati batas bawah.

Paradoks ini menjadi benang merah: Indonesia terus “naik kelas”, tetapi fondasi etis dan institusionalnya justru melemah. Kita tampak maju, tetapi tidak sepenuhnya sehat.

Pada titik ini, tesis utama yang dapat dibaca dari pemaparan Sudirman Said menjadi jelas: pertumbuhan tanpa integritas hanyalah ilusi kemajuan. 

Angka-angka makro bisa meningkat, tetapi tanpa institusi yang kuat dan etika publik yang terjaga, kemajuan itu berdiri di atas fondasi yang rapuh.

Refleksi paling tajam muncul ketika korupsi dimaknai sebagai “pembusukan hidup bersama.” Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan krisis eksistensial.

Ketika hukum dapat dinegosiasikan, bantuan sosial dipolitisasi, dan lembaga pengawas dilemahkan, yang runtuh bukan hanya sistem, tetapi juga kepercayaan publik. Dan tanpa kepercayaan, demokrasi kehilangan substansi—ia tinggal prosedur tanpa makna.

Pilihan politik mudah dipengaruhi oleh populisme, politisasi bantuan sosial, atau mobilisasi identitas. Demokrasi pun kehilangan basis rasionalnya.

Demokrasi direduksi menjadi sekadar kompetisi elektoral lima tahunan. Energi politik habis untuk memenangkan pemilu, bukan untuk merancang masa depan. Fenomena ini kerap disebut sebagai “mediocracy”—politik yang lebih mengutamakan popularitas daripada kualitas kebijakan.

Namun refleksi ini tidak berhenti pada kritik. Ada tawaran horizon etis yang patut direnungkan. Gagasan seperti cathedral thinking (berpikir lintas generasi), intergenerational justice (keadilan antargenerasi), dan legacy mindset (orientasi warisan etis) mengajak kita untuk melampaui logika jangka pendek yang selama ini mendominasi politik.

Pada titik ini, jalan keluar yang ditawarkan memang tidak sederhana. Ia bahkan terdengar sunyi, tetapi justru subtil: hadirnya pemimpin bangsa yang sejati.

Pemimpin yang tidak hanya cakap secara teknokratis, tetapi juga memiliki Kegelisahan Sudirman Said seakan beresonansi dengan harapan Pastor Otto Gusti SVD dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Filsafat Ilmu Politik, yang menekankan pentingnya legitimasi kekuasaan yang berbasis rasionalitas publik.

Di sinilah kita melihat bayangan demokrasi ideal—sebagaimana dibayangkan oleh Jürgen Habermas dengan konsep rasionalitas komunikatif, maupun oleh Plato melalui gagasan tentang philosopher king.

Demokrasi tidak cukup hanya prosedural; ia membutuhkan fondasi etis, rasional, dan berorientasi pada kebaikan bersama.

Jika tidak ada upaya serius untuk memperkuat integritas institusi, memperbaiki distribusi keadilan, dan mengembalikan etika dalam politik, maka optimisme tentang masa depan bisa berubah menjadi ilusi kolektif.***