JAKARTA (Floresku.com)  – Indonesia Financial Watch (IFW) melontarkan kritik terhadap efektivitas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusul terungkapnya berbagai pelanggaran serius di pasar modal Indonesia. 

IFW menilai, besarnya nilai denda dan banyaknya kasus yang ditangani regulator justru harus menjadi momentum untuk mempertanyakan apakah sistem pengawasan selama ini benar-benar berjalan efektif.

Hingga 16 Oktober 2026, OJK mencatat denda hasil pemeriksaan sebesar Rp2,23 triliun terhadap 166 pihak dan denda keterlambatan Rp293,78 miliar terhadap 805 pihak. 

Sementara itu, terdapat 122 kasus dalam berbagai tahapan penanganan, termasuk 40 kasus yang telah memasuki pemeriksaan.

Bagi IFW, angka-angka tersebut bukan sekadar statistik keberhasilan penindakan. 

Di baliknya terdapat pertanyaan serius mengenai kemampuan regulator mendeteksi dan mencegah pelanggaran sebelum merugikan investor.

Koordinator IFW, Abraham Runga Mali, menegaskan bahwa OJK tidak boleh hanya mengukur keberhasilan pengawasan berdasarkan besarnya denda atau jumlah pihak yang dihukum.

"Jangan sampai OJK terlihat tegas setelah pelanggaran terjadi, tetapi gagal menjelaskan mengapa praktik-praktik tersebut bisa berlangsung dan baru terungkap setelah menimbulkan persoalan. Pengawasan seharusnya bekerja sebelum kerugian terjadi, bukan hanya setelah pelanggaran ditemukan," tegas Abraham.

Baca juga:

• https://floresku.com/read/bursa-efek-atau-meja-judi-gugatan-epistemik-dan-ironi-tata-kelola-negeri

IFW menyoroti sejumlah perkara besar yang ditangani OJK, termasuk kasus DSSA, BREN, dan CUAN dengan total denda utama Rp2,1 triliun.

Sorotan lainnya adalah kasus saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR). Pada 4 November 2026, OJK mengungkap manipulasi perdagangan saham yang berlangsung pada September 2022 hingga Mei 2023. Praktik tersebut melibatkan 20 rekening nasabah, dengan keuntungan tidak sah sekitar Rp5,07 miliar.

Temuan ini memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana transaksi yang menciptakan gambaran semu aktivitas perdagangan dan memengaruhi harga saham dapat berlangsung dalam periode cukup panjang sebelum ditindak?

Menurut Abraham, persoalan tersebut harus dijawab secara terbuka melalui evaluasi terhadap sistem pemantauan transaksi, hubungan antarrekening, kepemilikan saham, dan kemampuan mendeteksi pola perdagangan tidak wajar.

Kritik IFW juga berkaitan dengan rencana konsultasi MSCI pada 15 Oktober 2026 mengenai kemungkinan perubahan klasifikasi Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Keputusan akhir dijadwalkan pada 30 Juni 2027.

IFW menilai, ancaman tersebut harus menjadi peringatan serius bagi regulator. Persoalan transparansi kepemilikan saham, konsentrasi kepemilikan, dan integritas perdagangan tidak bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi kepada lembaga indeks internasional.

IFW mengingatkan bahwa pihak yang paling rentan menanggung dampak lemahnya pengawasan adalah investor ritel. Mereka memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi mengenai pemilik manfaat akhir, hubungan antarpelaku pasar, dan transaksi yang berpotensi memanipulasi harga.

Baca juga:

• FH Universitas Brawijaya Dorong Perlindungan Warisan Budaya Adat Wae Lolos
• Pesan Inspiratif: Gereja juga adalah Kita, Umat Allah
• Bacaan Liturgis, Senin, 09 November 2026: Pesta Pemberkatan Basilika Lateran

Karena itu, IFW mendesak OJK melakukan evaluasi independen terhadap efektivitas pengawasan pasar modal, membuka perkembangan penanganan perkara secara berkala, memperkuat pemeriksaan beneficial ownership, serta meningkatkan koordinasi pengawasan dengan Bursa Efek Indonesia.

"Jangan hanya sibuk mempertahankan citra pasar modal di hadapan investor asing. OJK harus terlebih dahulu membuktikan bahwa investor domestik benar-benar terlindungi. Pasar modal tidak boleh menjadi arena yang menguntungkan pihak-pihak yang memiliki akses dan informasi lebih besar, sementara investor kecil menanggung risikonya," ujar Abraham.

IFW menegaskan bahwa kepercayaan terhadap pasar modal tidak dibangun melalui pernyataan optimistis atau besarnya nilai sanksi. Kepercayaan hanya dapat dipulihkan melalui pengawasan yang efektif, transparansi kepemilikan, dan penegakan hukum yang konsisten.

OJK harus membuktikan bahwa mereka bukan sekadar regulator yang mampu menghukum pelanggaran, tetapi juga institusi yang mampu mencegah manipulasi dan menjaga keadilan pasar modal Indonesia.* (SP/Sandra). ***