Kemenkumham NTT Bekali Pegawai yang Hendak Purnabakti dengan Pengetahuan Entrepreneurship
redaksi - Sabtu, 30 September 2023 13:27
Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone membuka kegiatan Sosialisasi Pelatihan Keahlian Kemandirian Usaha (Entrepreneurship) secara hybrid di Ruang Regulasi, Senin (25/9) (sumber: ntt.kemenkumham.go.id)KUPANG (Floresku.com) - Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone membuka kegiatan Sosialisasi Pelatihan Keahlian Kemandirian Usaha (Entrepreneurship) secara hybrid di Ruang Regulasi, Senin (25/9).
Sosialisasi diikuti para pegawai di lingkungan Kanwil dan UPT se-NTT yang akan memasuki masa purnabakti, dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi NTT.
Marciana mengatakan, masa purnabakti atau pensiun harus dihadapi secara positif. Oleh karena itu, para pegawai perlu menyiapkan diri dengan baik. Salah satunya dengan memahami cara membangun suatu usaha atau menjadi seorang wirausaha (enterpreneur).
"Sosialisasi ini penting untuk penguatan kapasitas pegawai yang akan pensiun. Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan memperkenalkan apa itu kewirausahaan dan cara-cara untuk mengembangkannya," ujarnya.
Marciana menambahkan, ada berbagai jenis usaha yang bisa digeluti agar tetap produktif dan menghasilkan saat tidak aktif lagi bekerja sebagai PNS.
Para pegawai diajak untuk melihat potensi diri masing-masing serta jeli menangkap peluang sebelum mengembangkan usaha. Sebagai contoh, peluang mendapatkan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk UMKM hingga prospek bisnis dan peluang pemasaran.
"Jangan lupa untuk mendaftar perseroan perorangan agar usaha kita mendapatkan legalisasi. Daftarkan juga merek dari produk yang akan dipasarkan," imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Ady E. Mandala mengatakan, UMKM saat ini masih mendominasi perekonomian sehingga menjadi tulang punggung bangsa. Sejak 2022, Kementerian Koperasi dan UKM telah menyiapkan program Sistem Informasi Data Tunggal (SIDT) untuk memudahkan pemerintah di dalam merencanakan program pemberdayaan bagi UMKM sesuai sektor usaha di masing-masing daerah.
"SIDT penting agar bisa menghubungkan pelaku UMKM ke akses pembiayaan, akses pasar, termasuk kemudahan mereka melakukan usaha," ujarnya. (SP). ***
