MAUMERE (Floresku.comKasus) -  Kecerobohan pemilik dan  manajemen Eltras Pub Maumere yang mengkaryakan secara tak adil para  perempuan  -ada di antaranya masih di bawah umur - memantik perhatian berbagai pihak di Kabupaten Sikka. 

Ketua MUI Sikka, Moh. Ihsan Wahab, SHI, menegaskan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat persoalan ini secara komprehensif dan tidak semata-mata dengan pendekatan represif.

Hukum Harus Jalan, Anak Tetap Dilindungi

Menurut Ihsan, proses hukum harus tetap berjalan, namun perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak tidak boleh diabaikan.

“Hukum tetap berjalan. Tetapi soal kemanusiaan, anak-anak yang masih di bawah umur harus mendapatkan bimbingan dan didikan dari keluarga. Soal teknisnya perlu dibicarakan lagi,” ujarnya.

Ia menegaskan, penegakan hukum dan perlindungan anak harus berjalan seimbang. Jangan sampai dalam proses hukum, anak-anak justru menjadi korban situasi yang lebih besar.

Fenomena Pub dan Kompleksitas Sosial

Ihsan juga menyoroti maraknya tempat hiburan malam di Kabupaten Sikka sebagai konsekuensi perkembangan industri hiburan. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa disikapi hanya dengan pendekatan represif.

Baca juga:

• HOMILI Minggu Prapaskah IIA
• Dua Tersangka Dugaan TPPO Ditahan Polres Sikka
• Panen Raya Jagung 4 Ha Desa Rego Perkuat Ketahanan Pangan

“Tidak bisa langsung grebek. Perlu penyuluhan lintas sektor dan pendekatan persuasif. Mereka bekerja karena ada tuntutan ekonomi keluarga. Masalahnya sangat kompleks,” katanya.

Ia menilai, pendekatan gradual lebih efektif dibandingkan langkah yang menimbulkan tekanan. Generasi muda usia produktif perlu diarahkan agar lebih banyak belajar dan mempersiapkan masa depan.

“Jangan hanya kita lihat dari sisi hukum semata. Kita arahkan perlahan-lahan supaya mereka tidak merasa tertekan,” tambahnya.

Perlu Koordinasi Lintas Sektor

hsan menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, kalangan agamawan, birokrat, politisi, hingga tokoh masyarakat dalam menangani persoalan sosial yang kian kompleks di Kabupaten Sikka. Menurutnya, fenomena yang terjadi hari ini bukanlah persoalan sederhana yang bisa diselesaikan oleh satu pihak saja.

“Ini masalah kita bersama. Tidak bisa satu stakeholder jalan sendiri,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa jika penanganan dilakukan secara parsial, maka solusi yang dihasilkan tidak akan menyentuh akar persoalan. Dibutuhkan komunikasi intensif, perencanaan bersama, serta langkah strategis yang terukur agar kebijakan yang diambil tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berdampak positif bagi masa depan generasi muda.

Ihsan juga mengingatkan bahwa dampak sosial dari persoalan ini mungkin tidak langsung terasa sekarang, namun bisa menjadi beban besar 10 hingga 20 tahun mendatang jika tidak ditangani secara serius, bijak, dan berkelanjutan.

Panti asuhan

Selain sebagai Ketua MUI Sikka, Ihsan juga merupakan dosen di Universitas Muhammadiyah Maumere serta kepala sebuah panti asuhan yang telah berdiri sejak 1996, pasca gempa tsunami 1992.

Panti yang ia kelola kini menampung 25 anak tingkat SD, SMP, dan SMA. Banyak alumni panti yang telah berhasil menjadi guru, kepala sekolah, polisi, dan berbagai profesi lainnya. 

Panti tersebut didirikan oleh almarhum Aba Rasyd, ayahnya, dan kini ia melanjutkan pengabdian tersebut demi masa depan anak-anak yang sempat putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. (Silvia). ***