Oleh: Abraham Runga Mali

Kehadiran film dokumenter Pesta Babi ramai diperbincangkan di ruang publik. Film ini membuka tabir yang selama ini jarang benar-benar dilihat publik Indonesia: bagaimana tanah Papua perlahan berubah menjadi arena investasi raksasa atas nama pembangunan.

Di Papua, proyek-proyek besar terus bermunculan. Salah satu yang paling dominan adalah proyek food estate tebu-bioetanol di Merauke. 

Bersamaan dengan itu, muncul perusahaan-perusahaan besar seperti Merauke Sugar Group beserta anak-anak usahanya, termasuk PT Global Papua Abadi. Di belakang proyek tersebut juga terdapat konsorsium BUMN yang bergerak di sektor pangan dan energi.

Ekspansi itu kemudian meluas ke sektor lain: sawit, logging, tambang, infrastruktur, hingga berbagai perusahaan kontraktor. 

Dalam dua dekade terakhir, jumlah perusahaan yang memperoleh izin usaha di Papua mencapai ratusan. Sejumlah laporan NGO dan riset lingkungan bahkan menyebut puluhan perusahaan sawit telah mengantongi konsesi jutaan hektare di Tanah Papua.

Kontroversinya bukan hanya soal jumlah perusahaan, tetapi juga luas wilayah konsesi yang terus bertambah, tumpang tindih dengan tanah adat, serta minimnya persetujuan bebas masyarakat adat atau free prior informed consent (FPIC).

Kelompok masyarakat yang menolak proyek-proyek tersebut umumnya menyoroti pembukaan hutan primer skala besar, hilangnya tanah adat, ancaman migrasi besar-besaran penduduk dari luar Papua, perubahan sosial budaya, rusaknya sumber air, hingga ancaman terhadap satwa endemik.

Baca juga

• Bacaan Liturgis, Selasa, Pekan VI Paskah
• PT Konten Media Berjejaring Gandeng RS Brayat Minulya Tingkatkan Imun Pegawai
• Pesan Inspiratif: Setia di Jalan Tuhan di Tengah Penolakan dan Penderitaan

Sementara di sisi lain, pemerintah dan perusahaan berargumen bahwa proyek-proyek tersebut bertujuan menciptakan lapangan kerja, membangun Papua Selatan, meningkatkan ketahanan pangan nasional, sekaligus mengurangi impor gula dan bahan bakar.

Namun di balik argumentasi itu, fakta di lapangan memperlihatkan sesuatu yang berbeda. Hutan dibuka. Sungai digusur. Tanah adat dipatok. Semua dibungkus dengan satu kata yang terdengar mulia: pembangunan.

Karena itu, pertanyaan paling mendasar sebenarnya sederhana: pembangunan untuk siapa?

Pemerintah menyebut proyek food estate, perkebunan tebu, bioetanol, dan investasi industri sebagai jalan menuju ketahanan pangan nasional. Nama-nama perusahaan mulai masuk. Ribuan hektare hutan dibersihkan. Jalan-jalan dibangun membelah kawasan adat. Aparat keamanan diturunkan untuk menjaga proyek strategis nasional.

Di atas kertas, semuanya tampak indah.

Tetapi di lapangan, masyarakat adat perlahan kehilangan ruang hidupnya.

Orang Papua tidak sedang melawan kemajuan. Mereka hanya ingin tetap memiliki tanah untuk hidup. Mereka ingin tetap berburu di hutan yang diwariskan leluhur mereka. Mereka ingin sungai tetap bersih. Mereka ingin anak-anak mereka tetap mengenal pohon sagu, bukan hanya mengenal pagar perusahaan.

Ironisnya, suara masyarakat adat justru sering dianggap sebagai penghambat pembangunan. Aktivis dicurigai. Diskusi dibubarkan. Pemutaran film ditolak. Seolah-olah mempertanyakan proyek negara adalah tindakan berbahaya.

Padahal sejarah Indonesia mengajarkan satu hal penting: pembangunan tanpa keadilan hanya akan melahirkan konflik baru.

Papua bukan tanah kosong.

Di sana ada manusia. Ada budaya. Ada sejarah panjang yang tidak bisa dihapus hanya dengan izin konsesi dan alat berat.

Yang lebih mengkhawatirkan, kerusakan ekologis di Papua bukan sekadar persoalan lokal. Papua merupakan salah satu benteng terakhir hutan hujan tropis dunia. Ketika hutan-hutan itu dibuka secara besar-besaran, dampaknya bukan hanya dirasakan masyarakat Papua, tetapi juga dunia.

Banjir, krisis air, hilangnya satwa endemik, pelepasan karbon, dan kehancuran ekosistem akan menjadi warisan pahit bagi generasi berikutnya.

Kita terlalu sering menyebut Papua sebagai tanah kaya raya. Tetapi pertanyaan pentingnya adalah: kaya untuk siapa?

Selama puluhan tahun, Papua menghasilkan emas, kayu, sawit, dan berbagai sumber daya alam lainnya. Namun pada saat yang sama, banyak masyarakat adat tetap hidup dalam kemiskinan, keterisolasian, dan konflik berkepanjangan.

Kini proyek-proyek baru kembali datang dengan janji kesejahteraan yang sama. Karena itu, publik berhak curiga.

Sebab terlalu sering kata “investasi” berubah menjadi penggusuran. Terlalu sering kata “pembangunan” berubah menjadi kehilangan. Dan terlalu sering negara hadir bukan untuk mendengar masyarakat adat, melainkan memastikan proyek tetap berjalan.

Film Pesta Babi mungkin tidak sempurna. Film ini memiliki sudut pandang, emosional, dan keras. Namun justru di situlah pentingnya dokumenter ini: memaksa kita melihat kenyataan yang selama ini nyaman kita abaikan.

Papua hari ini sedang berdiri di persimpangan sejarah.

Apakah tanah itu akan tetap menjadi rumah yang dijaga bersama, atau hanya berubah menjadi ladang eksploitasi baru atas nama pertumbuhan ekonomi?

Karena jika hutan terakhir Papua habis, maka yang hilang bukan hanya pohon.
Kita sedang kehilangan nurani. ***