Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Martinus Mitar buka suara terkait kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat menaikkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di 7 desa di kecamatan Komodo kabupaten Manggarai Barat.
-Komite Nasional Pemuda (KNPI) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) menilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mabar ikut mengebiri hak-hak rakyat jika menyetujui kebijakan Pemkab Mabar menaikkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 7 desa dan kelurahan di Kecamatan Komodo hingga melambung tinggi.
Kepala Lembaga Pemberdayan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Nagaroro yang adalah juga Ketua RT 003, Aekana, Yoseph Daga, membantah informasi yang beredar bahwa bahwa Lurah Nangaroro melakukan pungutan liar (pungli).