Menteri HAM Terima Keluarga Korban Dugaan Kasus Seksual Bupati Kupang
Redaksi - Rabu, 18 November 2026 09:29
Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Ariel Dewanto (kiri), dan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kanan) (sumber: Istimewa)KUPANG/JAKARTA (Floresku.com) – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan Kementerian HAM memberikan perhatian terhadap dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede, dengan seorang mahasiswi berinisial RWM (21).
Pigai mengatakan keluarga korban yang berasal dari Kupang dijadwalkan mendatangi Kementerian HAM di Jakarta pada Rabu (18/11) untuk menyampaikan persoalan tersebut secara langsung.
Pernyataan itu disampaikan Pigai di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11).
"Itu pantas kita semua menjadi perhatian, termasuk Kementerian HAM memberi perhatian dan besok keluarga korban dan dari Kupang, mereka akan datang, ketemu di Kementerian HAM, mungkin jam 1 atau jam 2 siang ya," kata Pigai.
Baca juga:
- BBPOM Kupang Dorong UMKM Kabupaten Kupang Terapkan Standar CPPOB-IRTP
- Tetap Optimis dan Semanagat
- Bacaan Liturgis, Rabu, 18 November 2028: Perumpamaan tentang Mina
Ia menegaskan bahwa dugaan tindakan pelecehan maupun kekerasan seksual harus menjadi perhatian serius dan siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mendapatkan hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memandang jabatan atau kedudukan.
Sementara itu, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) telah membentuk tim khusus dan menambah personel penyidik untuk mempercepat penanganan perkara dugaan kekerasan seksual tersebut.
Kapolda NTT Irjen Pol. Ruza Ariel Dewanto menjelaskan, tim khusus melibatkan Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dit PPA-PPO), Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum), dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).
Penambahan personel dilakukan untuk mempercepat pemeriksaan, pendalaman alat bukti, serta penyelesaian administrasi perkara.
Namun, Kapolda menegaskan percepatan penyidikan tidak boleh mengabaikan tahapan hukum. Seluruh proses harus dilakukan secara cermat agar hasil penanganan perkara dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait desakan agar Bupati Kupang diperiksa, Polda NTT juga telah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri mengenai mekanisme permohonan izin pemeriksaan terhadap pejabat negara.
Surat permohonan tersebut disiapkan untuk diteruskan melalui Bareskrim Polri kepada Menteri Dalam Negeri sesuai prosedur administrasi yang berlaku.
Kapolda memastikan koordinasi dengan Bareskrim Polri dan Kementerian Dalam Negeri terus dilakukan agar proses pemeriksaan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.
Perhatian Kementerian HAM dan langkah penyidikan Polda NTT diharapkan dapat memastikan hak korban memperoleh perlindungan, sementara seluruh proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Kronologi Dugaan Kekerasan Seksual
Berdasarkan laporan polisi yang dikutip detikBali, peristiwa tersebut bermula pada Rabu (11/11), ketika RWM diajak seorang perempuan berinisial EK ke rumah jabatan Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kota Kupang, dengan informasi mengenai tawaran pekerjaan.
Setibanya di lokasi, EK disebut diminta keluar sehingga RWM berada berdua dengan Yosef Lede. Dalam laporan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan kekerasan seksual yang diduga terjadi dua kali, sekitar pukul 20.00 Wita dan tengah malam. Setelah kejadian, korban disebut menerima uang Rp3 juta yang dimasukkan ke dalam tasnya. Korban kemudian menghubungi seorang saksi untuk meminta dijemput. Ibu korban selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polda NTT pada 12 November 2026. (Sil/San). ***

