BORONG (Floresku.com) -  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manggarai Timur merespons cepat amanat Presiden RI Joko Widodo melakukan intervensi  untuk meredam inflasi, terutama kenaikan harga pangan beras. 

Dengan memanfaatkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP),  Pemkab Manggarai Timur, menyalurkan 33 ribu ton beras menyasar ke 54.750 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 

 Sepanjang rangkaian kunjungan kerja perdana sebagai Penjabat Bupati Manggarai Timur, pada akhir Februari lalu, Boni Hasudungan, telah meluncurkan program ini secara simbolis disejumlah kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur.

Kadis Ketahan Pangan dan Perikanan Kabupaten Manggarai Timur, Herman Kodi, menyampaikan selain meluncurkan program bantuan CBP, pihaknya akan tetap melaksanakan program Gerakan Pangan Murah (GPM), berupa pasar murah, disejumlah titik yang padat penduduk dan rawan pangan. Sekaligus memastikan ketersediaan pangan di daerah selalu tersedia dan mampu menstabilkan harga pangan.

• Menparekraf Jajaki Peluang Kerja Sama di Sektor Parekraf dengan Japan Tourism Agency
• Menparekraf Sandiaga Uno Bertemu Secretary General of AJC Bahas Kerja Sama Pariwisata Berkelanjutan

Agar proses tahapan pendistribusian beras CBP lancar, Herman kodi, berharap agar Lurah dan Kepala desa, ikut membantu sehingga proses pendistribusian tahap berikutnya bisa berjalan lebih lancar dan aman.

"Saya percaya, para Kades dan Lurah kita, punya hati serta empati kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan ini. Untuk itu saya yakin, segala proses administrasi dan pendistribusiannya, pasti berjalan dengan baik sesuai ketentuan yang ada," ujar Herman Kodi.

Herman Kodi, juga menjelaskan walaupun pada bulan Maret hingga April, masyarakat telah melakukan panen raya, namun antisipasi akibat dampak perubahan iklim, harus tetap dilakukan dengan tetap meluncurkan program ini, hingga bulan Juni 2024.

Ketersediaan pangan ini, diharapkan mampu menopang program penanganan Stunting di Kabupaten Manggarai Timur, terutama memastikan akses pangan bagi ibu hamil l, menyusui dan anak tidak terganggu. 

Untuk diketahui, sektor pangan menjadi salah satu sektor yang sangat penting dalam implementasi konvergensi penanganan Stunting.

Bantuan pangan CBP menjadi program nasional, adalah  upaya pemerintah untuk menjaga tingkat inflasi Volatile (bergejolak), sebab beras masih menjadi sumber kontribusi lebih dari 0,5 persen terhadap inflasi nasional.

Sebelumnya BPS Propinsi NTT mengungkapkan Nilai Tukar Petani ( NTP) pada 5 subsektor seperti padi dan palawija, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan, mengalami penurunan sebesar 0,31 persen pada Februari, jika dibandingkan pada Januari 2024.

Kondisi ini berdampak pada peningkatan inflasi 9,65 persen pada wilayah pedesaan di NTT (Sumber:Kominfo Matim). ***