LABUAN BAJO (Floresku.com) - Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) difasilitasi oleh BKKBN Perwakilan Provinsi NTT, menggelar kegiatan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting. Hasilnya melahirkan 9 poin rekomendasi.

Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Manggarai Barat berlangsung di Aula Bappeda Manggarai Barat, Jum’at (26/5).

Hadir sebagai peserta kegiatan adalah anggota TPPS mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan desa, TA Kabupaten Manggarai Barat, Tim Pendamping Keluarga (TPK), PKB/ PLKB/ IMP/ dan mitra kerja strategis laiinya yang menangani stunting.

• Kemenag Prediksi Sekitar 4.500 Umat Budha Hadiri Hari Raya Waisak 4 Juni 2023 di Candi Borobudur

Sedangkan sebagai nara sumber pada kegiatan antara lain, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT, Marianus Mau Kuru.

Melalui materinya tentang Optimalisasi Kerja Konvergensi dalam Percepatan Penurunan Stunting di NTT, Kaper Marianus memberi penekanan pada pentingnya pencegahan stunting sejak dini, sebagai langkah pasti untuk mempersiapkan Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang.

“Mewujudkan Indonesia Emas itu bukan pekerjaan mudah. Sebab generasi emas itu hanya bisa diwujudkan jika generasi saat ini bebas dari stunting,” tutur Kaper Marianus, seraya menambahkan generasi emas harus tercipta dari keluarga emas.

Nara sumber lain yang dihadirkan pada kegiatan itu adalah Kepala Bappeda Kabupaten Manggarai Barat, Petrus Antonius Rasyid. Melalui materi dengan tema Penguatan Koordinasi Perencanaan Lintas Sektor Dalam Upaya Percepatan Penurunan Stunting, Kaban Petrus menekankan soal pentingnya koordinasi, terutama koordinasi dalam penyusunan anggaran.

• Syndrome Kuasa: Antara Pre dan Post

Nara sumber terakhir adalah Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Yeremias Ontong, yang memaparkan materi tentang pemutakhiran data tahun 2022 dan keluarga beresiko stunting Kabupaten Manggarai Barat.

Kegiatan melahirkan sejumlah rekomendasi, pertama, meningkatkan peran Dinas OPD KB sebagai sekretariat TPPS. Kedua, memaksimalkan penggunaan data hasil pendataan keluarga dan pemutakhiran PK22 dalam perencanaan dan implementasi pencapaian sasaran Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting;

Rekomendasi ketiga, meningkatkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK). Keempat, meningkatkan penggunaan anggaran BOKB. Kelima, menjadikan kampung KB sebagai lokus kegiatan program percepatan penurunan stunting. Keenam, dibutuhkanya dukungan Lintas sector dalam penanganan Keluarga Beresiko Stunting.

Ketujuh, sosialisasi tentang 1000 HPK dilaksanakan pada setiap kesempatan. Kedelapan, semua pihak harus berperan aktif pada kegiatan Operasi Timbang. Dan kesembilan, T-PPK perlu mendesain kegiatan-kegiatan yang mendukung ketahanan pangan keluarga. (Sumber:InfoPublik.id/ Tim IKP Kominfo Mabar). ***